Mencitakan Politik Berintegritas, LIPI dan PSI Rumuskan Kode Etik Politisi

Mencitakan Politik Berintegritas, LIPI dan PSI Rumuskan Kode Etik Politisi
Peneliti LIPI Sri Yuniarti dan politikus PSI Rian Ernest dalam forum Indonesia Bicara bertajuk "Kode Etik Politisi" di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Nalar PolitikGuna mencapai tradisi politik Indonesia yang berintegritas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkesempatan menggaungkan perlunya perumusan kembali kode etik politisi. Hal ini, salah satunya, dalam rangka menyambut tahun politik seperti Pilkada.

Pengetengahan soal ini juga dirasa mendesak mengingat ramainya kasus pelanggaran kode etik politisi sendiri.  Sebut, misalnya, kasus keterlibatan sejumlah pimpinan DPR RI dalam kampanye presiden rasis Donald Trump di AS, terseretnya mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam korupsi e-KTP, hingga pengesahan revisi aturan kontroversial nan ambigu oleh DPR RI berupa UU MD3. Semua itu adalah bentuk pelanggaran paling parah atas kode etik politisi.

Maka menjadi tepat jika LIPI dan PSI berinisiatif menggaungkan itu dalam kondisi krisis seperti hari ini. Melalui Indonesia Bicara, agenda tersebut berlangsung dengan tajuk Kode Etik Politisi—terselenggara di Kolla Space Jakarta, Sabtu (24/2/2018), dengan dua narasumber berkelas: peneliti LIPI Sri Yuniarti dan politikus PSI Rian Ernest.

Dalam paparannya, Sri memulai bahasan dari aspek perlunya pembangunan sistem politik yang berintegritas. Hal ini, menurutnya, sebagai upaya meredam angka korupsi politisi yang tiap tahunnya terus meningkat di Indonesia.

“LIPI sudah 2 tahun bekerja sama dengan KPK membangun sistem politik yang berintegritas. Ini dibangun karena keresahan LIPI dan KPK melihat setiap tahun korupsi politik semakin naik,” ujar Sri.

Dan memang benar, data yang diperoleh oleh KPK di mana partai politik menempati 34% tingkat korupsi daripada yang lain.

“Dari angka 34% tersebut, 30% di antaranya dilakukan oleh orang-orang muda,” tambahnya.

Di samping itu, Sri juga menyoal bagaimana partai politik di tanah air hari ini punya kecenderungan untuk tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diatur konstitusi. Partai politik nyaris tak pernah menjadi mediator antara masyarakat dan negara selain hanya bekerja dengan kepentingan pribadi dan golongannya saja.

“Sistem integritas partai politik mengapa sangat penting? Karena kalau parpolnya sehat, demokrasi juga sehat. Kalau parpolnya jelek, demokrasi juga sakit,” pungkas Sri.

Variabel Standar Etika

Pada kesempatan itu juga, Sri tak lupa mengungkap beberapa variabel standar etika yang memang patut diperhatikan, terutama oleh politisi dalam menjalankan kerja-kerja politiknya. Di antaranya (1) ada atau tidaknya standar etika; (2) adanya lembaga penegakan etik; (3) setiap pelanggaran etika yang menyangkut kepentingan publik harus ada komisi independen.

Selanjutnya, (4) harus menjadi standar kelaziman untuk berperilaku sebagai pengurus partai atau pemegang kekuasaan; (5) harus menyediakan perlindungan terhadap whistle blower; dan (6) harus memiliki peraturan tentang konflik.

“Prinsip-prinsip etik lainnya, adanya kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas, taat kepada hukum, inklusif, dan non diskriminatif,” terang Sri lebih lanjut.

Sementara, dari aspek muasal kata “etik”, Rian Ernest kembali mengingatkan bahwa etik (ethos) punya arti sebagai karakter. Hal ini, baginya, menjadi yang utama dalam permasalahan etika politisi kita di Indonesia.

“Dalam contoh ekstrem, tanpa ada kode etik pun, jika karakter kamu baik, maka kamu akan bekerja baik juga,” ujar Rian.

“Tapi, kalau kita punya seribu kode etik atau seribu mahkamah etik, tapi kalau karakter kamu masuk politik emang mau nyolong, selesai, pasti hancur politik,” sambungnya.

Ia lalu mencontohkan pemberlakukan kode etik di Inggris. Terangnya, selflessness atau orang yang tidak egois merupakan kode etik paling pertama di negeri tersebut.

“Mungkin kalau bahasa anak-anak Indonesia tuh sudah selesai dengan dirinya, gitu ya. Jadi, karakternya udah jadi dan udah selesai dengan dirinya. Berarti udah gak perlu lagi nyari-nyari panggung (pencitraan), masih mau tajir mendadak. Udah gak begitu orangnya. Dan itu karakter,” jelas Rian.

Rian juga mencontohkan bagaimana penerapan karakter itu berlaku di tubuh partainya, PSI. Meski ia menyadari bahwa partai anak-anak muda ini belum sempurna secara etik, institusi dan instrumen PSI dalam menegakkan etik masih belum solid, tapi ia mengaku partainya terus bekerja meningkatkan standar etik itu melalui rekrutmen caleg.

“Inilah yang kami coba optimalkan dengan memastikan rekrutmen, terutama rekrutmen caleg Senayan dengan cara terbuka dan transparan. Jadi, tidak bisa titip-menitip. Orang dengan karakter baik yang masuk dalam partai ini. Ini awal yang baik,” pungkasnya.

___________________

Artikel Terkait: