Menerapkan Budaya Kesejahteraan dalam Berdemokrasi

Menerapkan Budaya Kesejahteraan dalam Berdemokrasi
©Fisip Umsu

Menerapkan Budaya Kesejahteraan dalam Berdemokrasi

Kesejahteraan menjadi substansi dari demokrasi. Dan apabila kesejahteraan itu tidak terwujud, maka eksistensi demokrasi mengalami kemunduran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sebagai referensi dari demokrasi itu sendiri.

Para representator rakyat seharusnya menjadi aspirasi dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak rakyatnya kini justru terjebak dalam hegemoni kekuasaan. Mereka bukan lagi memperjuangkan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum (Bonum commune), tetapi ego kekuasaan menjadi kultur dalam diri mereka.

Masyarakat menjadi sasaran utama ketidakadilan akibat minimnya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat menjadi korban kemiskinan, kemelaratan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Tindakan ini sangat tidak manusiawi dan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi.

Realitas demokrasi saat ini menunjukkan demokrasi tanpa demos. Hilangnya kesadaran para birorat terkait asas dari demokrasi dan mudah terjebak dalam tindakan kejahatan dengan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya serta terus mencari dan menimbun kekayaan tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.

Memang suatu kenyataan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, begitu pun sebaliknya. Politik ada karena demokrasi yang utuh. Namun di Indonesia para birokrat sangat tidak birokrasi, karena sering kali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politiknya tanpa melihat lebih dalam bahwa demokrasi sesuatu yang harus diperjuangkan demi kepentingan rakyat jelata.

Berbagai cara yang digunakan untuk menarik simpatisan rakyat dalam kontenstasi politik, janji manis tanpa ada perjuangan memperjuangkan hak rakyat serta sopan santun dalam politik selalu dilakukan. Itu semua adalah tindakan kemunafikan karena pada akhirnya ketika kekuasaan di pegang aspirasi rakyat diabaikan.

Strategi untuk mencari kekuasaan makin merajalela dengan malakukan pratik KKN yang tidak pernah terbendung. Menurut Kathy S. Stolley, korupsi sebagai sebuah budaya. Stolley menjelaskan budaya meliputi aspek material dan nonmaterial yang dihasilkan masyarakat tertentu.

Baca juga:

Budaya merupakan produk masyarakat yang muncul dari interaksi antara individu di dalam masyarakat. Budaya juga turut menentukan cara hidup suatu masyarakat.

Dalam konteks bangsa Indonesia saat ini, akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai persoalan dan problematika yang cukup signifikan. Krisis multi-dimensional serta problem lain menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problem yang dimaksud adalah korupsi yang tak kunjung usai. Sebagian orang melihat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus diperangi secara bersama.

Menurut survei Transparency international ( TI), Indonesia tingkat korupsi tertinggi kelima di dunia pada 2009. Sedangkan untuk kalangan Asia, Indonesia menduduki sebagai negara terkorup nomor satu dengan nilai 8,32 dan di bawahnya Thailand dengan nilai 7,63.

Berbagai kasus korupsi di Indonesi sejak masa rezim orde baru (1967-1998) dengan terdakwa mantan presiden Suharto dengan berbagai macam kasusnya. Pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati, sejumlah menteri terlibat kasus korupsi dan banyak juga kasus korupsi lainnya.

Berdasarkan realitas data ini, bahwa maraknya terjadi kasus korupsi di Indonesia sering dilakukan oleh para birokrat yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Budaya Kesejahteraan

Berhadapan dengan situasi dan keadaan demokrasi yang cukup stagnan ini, maka diperlukan budaya kesejahteraan dalam demokrasi sebagai tujuan dari demokrasi. Kesejahteraan menjadi kekuataan dalam berdemokrasi yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kesejahteraan, harapan Negara terhadap kemajuan akan makin mengalami penurunan bukan lagi eskalasi dari segi kemajuan sebuah bangsa demokratis.

Sebagai bangsa dengan populasi penduduk yang cukup tinggi serta dengan beraneka ragam, tentu kemajuan mesti harus diperjuangkan bukan ditinggalkan. Kekayaan Alam semestinya menjadi modal untuk mengukur kesejahteraan, tentunya dengan membutuhkan pemimpin yang tidak mementingkan nasib sendiri, justru kebutuhan masyarakat menjadi hal yang harus diperjuangkan. Budaya kesejahteraan demokrasi merupakan keseluruhan kebiasaan dalam mengambil keputusan yang adil, transparansi, dan akuntabilitas.

Kemajuan/kesejateraan dalam Negara demokrasi juga tidak terlepas dari peran agen perubahan dalam membentuk politik kesejahteraan. Untuk menanggapi hal ini, kehadiran Negara sangat penting dilakukan memastikan bahwa masyarakat tidak merasa sendirian. Itulah esensi Negara.

Halaman selanjutnya >>>
Fransiskus Herlansius Mulia
Latest posts by Fransiskus Herlansius Mulia (see all)