Mengaktifkan Revolusi

Mengaktifkan Revolusi
©AP

Mengaktifkan revolusi bukan berarti menihilkan perjuangan reformasi pada era sebelumnya atau menganggap reformasi adalah suatu pergerakan yang gagal.

Hari-hari belakangan ini, publik republik ini memiliki banyak masalah yang harus dilalui dan diemban sebagai beban kehidupan oleh masyarakat sipil. Karena masalah-masalah yang ada berasal dari ketidakmampuan pemimpin untuk memimpin (crisis of leadership).

Kendati janji-janji politik yang telah diucapkan oleh para pelaku politik tersebut terkesan baik dan sarat akan harapan kesejahteraan, namun semua itu adalah hal yang nihil adanya.

Mulai dari persoalan kelangkaan minyak goreng, lalu kini lahir kembali masalah yang tidak diinginkan, yakni kenaikan harga-harga termasuk harga BBM. Masalah kenaikan harga-harga ini terjadi ketika ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya karena krisis yang diakibatkan oleh pandemi.

Tentu kita juga tidak lupa mengenai wacana bencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sampai tiga periode. Wacana bencana ini disuarakan langsung dan dengan lantang oleh pelaku politik yang adalah bagian dari kekuasaan.

Dari hal ini terlihat adanya hasrat rakus untuk selalu berkuasa, kendati Presiden telah melarang para bawahannya untuk tidak lagi berbicara mengenai hal tersebut.

Tetapi tetap saja, karena apa yang telah diucapkan oleh mereka adalah kerakusan akan kekuasaan dan membuat demokrasi kita saat ini menjadi demokrasi semu.

Tidak berhenti sampai di situ. Perihal Wadas yang tanah masyarakatnya terancam akan menjadi korban penambangan yang di dalam hal ini terkandung kepentingan-kepentingan serakah.

Juga soal Papua. Pada tanah surga itu tidak dapat ditemukan sedikit pun kesejahteraan pada masyarakatnya karena kesenjangan sosial yang begitu tinggi dan konflik yang belum kunjung usai serta ditambah lagi dengan isu pemekaran yang entah untuk siapa keuntungannya.

Baca juga:

Dan aroma feodalisme yang tercium padat pada hukum di negeri ini, ketika salah seorang Menko melaporkan dua aktivis HAM, yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik dan laporannya diterima oleh pihak berwajib.

Namun sebaliknya, ketika dua aktivis tersebut bersama koalisinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Menko tersebut, tidak diterima oleh pihak yang seharusnya fasih dalam menangani hal itu.

Juga keadilan yang tidak dapat diberikan oleh pengadilan atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Dekan di salah satu Universitas di Provinsi Riau. Karena pengadilan malah memberikan kebebasan pada si pelaku pelecehan tersebut.

Dua masalah hukum ini adalah bukti yang menunjukkan sedikitnya nilai justice di dalam pelaksanaan sistem hukum di negeri ini atau bisa dikatakan bahwa hukum di negeri ini bertepuk sebelah tangan dan telah mengacaukan pengertian etis dari equality before the law.

Semua permasalahan yang ada dan sedang menimpa masyarakat republik ini adalah alasan rasional sekaligus ideal untuk mengaktifkan revolusi.

Perlu diketahui bahwa revolusi bukan gerakan makar yang semata-mata ada hanya untuk menurunkan pemerintahan, melainkan revolusi tercipta untuk mengubah kualitas kepemimpinan yang semula buruk menjadi baik dan bukan hanya sekadar menggantikan pemimpin. Revolusi tidak sedangkal itu.

Revolusi adalah kendaraan publik untuk sampai pada zaman baru yang lebih bermutu. Setidaknya itulah pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah panjang revolusi Prancis yang berlangsung selama 10 tahun (1789-1799).

Dan dengan gaungan tiga semboyan etisnya: Liberte (Kebebasan), Egalite (Persamaan), dan Fraternite (persaudaraan), revolusi Perancis dapat berakhir berhasil.

Baca juga:

Mengaktifkan revolusi bukan berarti menihilkan perjuangan reformasi pada era sebelumnya atau menganggap reformasi adalah suatu pergerakan yang gagal. Melainkan anjuran untuk revolusi adalah anjuran melindungi dalil-dalil kebaikan reformasi seperti penghapusan KKN. Dan revolusi adalah jalan menuju keberhasilan tersebut.

Dari konteks sosiologi masyarakat sipil yang terganggu karena beban ekonomi, kita dapat melihat secara kontekstual dan temporal: bahwa benar revolusi harus segara diaktifkan. Jika tidak, negeri ini akan stagnan pada masa suram seperti saat ini atau dengan konsekuensi beratnya: negeri ini kembali pada masa otoritarian seperti era orde baru.

Farhan Donganta Jaya
Latest posts by Farhan Donganta Jaya (see all)