Mengapa Harus Pemilu?

Mengapa Harus Pemilu?
©Hipwee

Pemilu merupakan salah satu wahana dalam melaksanakan hak politik warga negara Indonesia.

Dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan proyeksi dari kedaulatan rakyat yang pernah Abraham Lincoln kemukakan. Hal ini senada dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berhaluan demokrasi, yang pada hakikatnya rakyatlah yang berkuasa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pun menyatakan dalam silanya yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Representasi dari beberapa hal tersebut adalah dengan penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ini merupakan salah satu bagian implementatif dari partisipasi politik warga negara Indonesia. Pemilu pun menjadi suatu ajang pesta dalam bingkai demokrasi di negara ini. Hal tersebut juga menjadi salah satu indikator penting partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” menunjukkan konsep hak politik (political rights) warga negara Indonesia.  Hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia yang pada dasarnya terdapat hak memilih dan hak dipilih serta diimplementasikan dalam proses Pemilu.

Hak politik tersebut terbangun oleh adanya kesadaran politik yang berlanjut pada partisipasi politik. Secara normatif, hal itu terus berkelanjutan.

Akan tetapi, kesadaran politik sering kali menjadi permasalahan yang utama. Hal ini karena kesadaran politiklah yang menjadi tonggak awal warga negara menyadari adanya hak politik yang melekat pada diri, yang selanjutnya terlaksanakan dalam bentuk partisipasi politik.

Pemilu merupakan salah satu wahana dalam melaksanakan hak politik warga negara Indonesia. Hal tersebut karena, dalam Pemilu, warga negara melakukan suatu proses pemilihan terhadap calon pemimpinnya di eksekutif dan perwakilannya di legislatif.

Satu orang satu suara (one man one vote) itulah yang terpakai dalam proses Pemilu di Indonesia. Dengan sistem tersebut, begitu berartinya suara setiap warga negara demi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga:

Namun, tidak jarang sikap apatis terhadap politik hinggap di sebagian benak warga negara Indonesia. Padahal, urgensi pelaksanaan Pemilu berhubungan dengan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Implikasi dari sikap warga negara yang apriori terhadap sistem politik dan apatis terhadap dunia politik berujung pada suatu keputusan untuk golput.

Istilah golput (golongan putih) itu sendiri muncul di pertengahan era Orde Baru, yang merupakan suatu proyeksi ketidakpercayaan terhadap pemerintah saat itu. Akan tetapi, hal tersebut sudah tidak relevan untuk kita terapkan di Indonesia saat ini. Terutama di era setelah Reformasi yang harusnya makin maju dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudah barang tentu pula golput merupakan tindakan tidak terpuji dalam penegakan nilai-nilai demokrasi. Golput merupakan tindakan tidak memilih siapa pun untuk menjadi pemimpin atau perwakilan.

Hal itulah yang seharusnya menjadi suatu fokus utama bagi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Kampus sebagai gudang gagasan intelektual dalam upaya penyelesaiannya melalui pendidikan politik. Ini berkaitan dengan penanaman nilai-nilai penting demokrasi dan hak politik warga negara.

Apalagi dengan mulai masuknya peradaban Indonesia ini ke abad XXI atau banyak yang menyebut sebagai era Revolusi Industri 4.0, yang mengharuskan warga negara memiliki cara berpikir yang kritis, kreatif, solutif, dan berkelanjutan.

Maka, Pemilu tidak melulu sebagai seremoni demokrasi semata, melainkan suatu langkah bagi warga negara Indonesia untuk beravontur menganalisis permasalahan bangsa dan negara. Pemilu pun sebagai suatu gerakan masif dalam pengambilan keputusan yang kritis, kreatif, dan solutif.

Jika semua itu kita implementasikan dengan baik, maka dapat berimplikasi pada penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Implementasi yang ada pun tidak lepas dari koridor landasan idal dan konstitusional bangsa Indonesia. Serta taat terhadap asas-asas dalam pelaksanaan Pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Baca juga:
Latest posts by Saeful Hayat (see all)