Mengatasi Rapuhnya Demokrasi

Mengatasi Rapuhnya Demokrasi
©CNN Indonesia

Seberapa kokoh demokrasi Indonesia? Ini pertanyaan kritis, sekaligus menggambarkan kegalauan menyaksikan arus perkembangan politik Indonesia yang tidak mencerminkan peningkatan kualitas. Sekalipun penyelenggaraan demokrasi secara formal prosedural tergolong lancar, damai, bahkan kian “mapan”, akan tetapi proses dan capaian perubahan tidak sesuai harapan.

Corak reformasi politik justru makin kabur dikacaukan oleh banyaknya kasus korupsi, kegaduhan manuver politik dangkal, serta sejumlah keculasan menandai sengketa kuasa yang menyertai ingar bingar demokrasi. Di situlah muncul gejala, mungkin bisa kita sebut sinyalemen, bahwa demokrasi Indonesia terasa goyah.

Jika demokrasi itu ibarat rumah atau bangunan, maka pilar penyangganya adalah parpol, kebebasan sipil, serta penegakan hukum. Karena itu kondisi dan kualitas pilar menjadi faktor penentu, apakah bangunan demokrasi itu akan kokoh dan kuat, atau sebaliknya rentan dan potensial roboh. Dari refleksi atas perjalanan sejauh ini menunjukkan, bahwa ketiga pilar itu sedang mengalami proses perapuhan serius.

Pilar pertama, soal peran partai politik misalnya. Sebagai kekuatan penting penyangga bangunan demokrasi, hari demi hari makin tergerus oleh rayap-rayap yang membuat lapuk dan keropos; sehingga mudah patah dan hancur. Organisasi penghimpun kekuasaan bernama parpol masih terhinggapi problem feodalisme atau oligarki, yang membuat tidak berkembang.

Parpol makin rusak oleh ulah politisinya yang terjerat skandal korupsi-kekuasaan demi biaya politik dan memperkaya diri. Akibatnya, parpol identik dengan keculasan, justru karena ulah politisi tersebut. Karenanya perlu direformasi serta dikuatkan untuk menumbuhkan derajat legitimasi dan trust dari masyarakat.

Sementara itu pilar kedua menyangkut kebebasan sipil. Ukuran penting suatu demokrasi bekerja adalah ketersediaan ruang bagi masyarakat atau warga negara dalam mengartikulasikan pendapat dan pikiran, mengorganisir diri, serta bertukar atau mengakses informasi. Jika masyarakat sipil dapat tumbuh berkembang dan kuat, maka akan mampu mengimbangi negara dengan elemen-elemen masyarakat politiknya.

Sayangnya, perwujudan kebebasan masyarakat sipil itu terus terganggu. Gejala keterancaman itu terus bermunculan yang tampaknya berproses dan bersumber dari dua kutub selama lima tahun terakhir.

Pada kutub negara muncul sejumlah regulasi dan instrumen kebijakan yang orientasinya mengekang kebebasan masyarakat sipil. Sementara pada kutub masyarakat sendiri berlangsung fenomena dominasi baru kelompok kuat pada golongan minoritas. Ada gejala kecenderungan menebalnya sentimen identitas yang secara sepihak mengambil alih peran negara seolah merepresentasikan diri sebagai kekuatan pengatur.

Baca juga:

Akibat dari semua itu, sebagian elemen masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang aman dan nyaman di saat mengekspresikan kebebasannya. Sebut saja misalnya peristiwa pembubaran diskusi oleh kelompok milisi, penyerangan tempat ibadah, sengketa antar-etnik, atau ragam bentuk konflik identitas. Semua itu merupakan contoh-contoh nyata yang menggambarkan situasi memburuk di masyarakat sipil.

Kemudian pilar ketiga, penegakan hukum. Secara normatif, hukum merepresentasikan garis batas dan hubung dalam kelola kekuasaan, baik di aras negara maupun masyarakat. Melalui hukum, kekuasaan demokratis itu absah. Karena itu hukum dipercaya sebagai salah satu instrumen pokok untuk mengatasi sengketa, agar mencapai keadilan.

Namun praktiknya, apa mau dikata, publik terlalu mudah menunjukkan fakta dan praktik-praktik kebobrokan hukum yang justru itu bersumber dari perilaku buruk aparat penegak hukum. Alih-alih menjadi penegak, justru yang terjadi meruntuhkan hukum itu sendiri.

Misalnya oknum polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara di mana mereka itu diberikan mandat sebagai penjaga nilai dan kewibawaan hukum malah terjebak dalam mafia kasus berkonspirasi dengan dengan elite ekonomi atau politik.

Cerita-cerita buruk semacam itu berdampak pada rusaknya demokrasi Indonesia. Kelangsungan peristiwa yang menandai tergerogotinya sendi-sendi hukum oleh aparat itulah yang memunculkan sindiran bahwa memercayai hukum berarti merayakan ketidakpastian, atau mendukung kepalsuan.

Membayangkan demokrasi Indonesia dengan pilar-pilar rapuh sebagaimana tergambarkan di atas, maka wajar saja jika muncul sikap waswas, galau, atau kekhawatiran akan masa depan demokrasi.

Bangunan demokrasi begitu rentan, dan bisa saja setiap saat terancam roboh jika terterpa gelombang pasang krisis ekonomi dan politik. Atau peristiwa-peristiwa yang memiliki tekanan yang lebih besar ketimbang kekuatan bangunan sehingga dapat saja meluluhlantakkan demokrasi Indonesia.

Kalau hingga hari ini kita masih mampu menyelenggarakan pemilu, pemilukada, persidangan parlemen, serta kerja pemerintahan, namun kesemua itu dapat kita anggap bagian saja dari ornamen kelangsungan sistem politik dan pemerintahan yang memang berlangsung secara formal.

Halaman selanjutnya >>>
Latest posts by Askal Hambut (see all)