Mengembalikan Cita Pendidikan

Mengembalikan Cita Pendidikan
Foto: Wiki

Pendidikan pada dasarnya adalah alat penyadaran. Ia ada untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Ia ada sebagai pewujud fitrah kemanusiaan: kebebasan.

Tentu layak kita kritisi model pendidikan di negeri ini. Melalui beragam sistem dan kebijakannya, sama sekali tidak terorientasi pada pembebasan manusia. Justru, pendidikan lebih banyak terarah pada profit oriented. Akibatnya, pendidikan bukannya membebaskan, justru makin menjerumuskan manusia ke liang kubur hidup-hidup.

Sedari awal memang, sejak pendidikan diperkenalkan melalui sistem kebijakan “politik etis” Belanda atas negeri ini, pendidikan sudah tidak netral. Bangsa kita berusaha dibikin cerdas bukan untuk kepentingan kemanusiaan (pembebasan) sebagai fitrahnya, melainkan semata-mata pelanggengan kekuasaan kolonial dan/atau penjajahan.

Meski kemudian bangsa ini berhasil memproklamasikan kemerdekaannya di mana pendidikan menjadi lokus utamanya (pencerdasan kehidupan rakyat), pendidikan tetap saja tidak netral. Bagaimana mungkin pendidikan bisa mencapai fitrahnya sebagai alat penyadaran dan pembebasan rakyat jika sistem pendidikannya saja masih bernafas dari kolonialisme?

Dalam pendidikan sejati, guru dan murid berkedudukan sama sebagai subjek yang sadar. Tidak ada istilah pemberi dan penerima ilmu pengetahuan. Adapun objek yang harus disadarinya (dikaji dan dipelajari) secara bersama-sama adalah realitas dunia.

Namun, faktanya justru berkata lain. Guru tetap saja mengganggap dirinya sebagai pemberi ilmu pengetahuan, sedang murid diposisikan hanya sebatas penerima ilmu pengetahuan. Guru selalu menganggap dirinya paling tahu, sedang murid dianggap tak tahu apa-apa. Guru selalu benar, murid belum tentu. Guru berhak menyatakan pendapat, murid berkewajiban untuk mengikutinya. Bukankah ini praktik-praktik kolonial?

Dalam konteks realitas sosial, dikotomi guru dan murid di atas secara langsung merujuk pada istilah “kaum penindas” dan “kaum tertindas”. Di mana-mana, kaum penindas selalu menjadi pihak yang diuntungkan ketimbang kaum tertindas. Dari sinilah muncul perlakuan tak adil (ketidakadilan).

Dan karena ketidakadilan ini terjadi pada manusia, mau tidak mau, masalah ini pun secara terang menjadi masalah kemanusiaan. Ini wajib direspons oleh manusia itu sendiri. Dengan apa? Salah satunya dengan pendidikan.

Belajar dari Paulo Freire

Melalui para pemikir (filsuf) pendidikan, salah satunya yang paling terkenal adalah Paulo Freire, darinya kita tergerak untuk menyoal apa, mengapa, dan untuk apa pendidikan itu. Menurutnya, pendidikan memiliki kodrat sebagai perespons masalah-masalah kemanusiaan, dalam hal ini dehumanisasi.

Adalah benar, fakta-fakta dehumanisasi seperti ketidakadilan, pemerasan, penindasan, serta kekejaman (oleh manusia terhadap manusia) menjadi realitas sejarah yang konkret-obyektif yang tak terbantahkan lagi. Meski humanisasi juga menjadi pilihan nyata dalam kehidupan manusia, tetapi hanya yang terakhir inilah yang merupakan fitrah kemanusiaan yang harus terus diperjuangkan, kapan dan di mana pun manusia berada.

Karena pendidikan itu ada untuk memanusiakan manusia, maka ia senantiasa harus diposisikan sebagai sentral dalam perjuangan kehidupan manusia. Dan satu-satunya kaum yang layak untuk mengemban amanah tersebut adalah mereka yang tertindas.

Siapakah yang lebih siap dibanding kaum tertindas untuk memahami makna mengerikan yang terjadi pada masyarakat yang menindas? Siapakah yang merasakan penderitaan akibat penindasan lebih daripada kaum tertindas? Siapakah yang dapat memahami pentingnya arti pembebasan dengan lebih baik?

Dalam prosesnya, pendidikan tentu tidak hanya menghapuskan dehumanisasi yang terjadi dalam diri kaum tertindas. Serta-merta, ia juga harus menghapuskan yang demikian dalam diri kaum penindasnya.

Mengapa demikian? Sebagaimana Freire menjelaskan, dehumanisasi itu berwajah ganda. Di satu sisi, terjadi dalam diri kaum tertindas yang dinistakan eksistensinya sebagai manusia. Di lain sisi, terjadi dalam diri kaum penindas yang mendustai fitrah kemanusiaannya. Dengan begitu, humanisasi mesti berjalan di dua arah tersebut sekaligus.

Jika pendidikan sudah benar-benar terarahkan ke sana, maka terang akan kita lihat bahwa tidak akan ada lagi yang penindas menindas, yang tertindas ditindas. Dalam hubungan guru dan murid di atas, tidak akan ada lagi istilah bahwa guru sebagai subjek (pemberi ilmu pengetahuan) sedang murid sebagai objek (penerima ilmu pengetahuan).

Kedua-duanya secara terus akan menjadi subjek—dalam istilah Freire, guru-yang-murid, murid-yang-guru—dengan realitas dunia sebagai objek utama dan satu-satunya yang harus mereka kaji bersama-sama. Inilah pembebasan sejati sebagai sebuah praksis: tindakan dan refleksi manusia atas dunia untuk dapat mengubahnya.

    Mimin NP

    Editor Nalar Politik
    Mimin NP
    Share!