Menggagas Jalan Baru Demokrasi Indonesia

Menggagas Jalan Baru Demokrasi Indonesia
©Law Column

Ini semacam alternatif dalam menggagas jalan baru demokrasi Indonesia pasca Orde Baru Soeharto.

Sebagai bagian dari warga negara, bisa juga dengan sebutan rakyat yang merupakan kekuatan sosial (civil society) dalam suatu negara, tentu kita patut kecewa melihat kondisi dan perkembangan kehidupan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perjalanan panjang demokrasi Indonesia telah tercipta berbagai macam fakta buruk, apalagi saat berkuasanya rezim orde baru Soeharto sampai pasca reformasi.

Berbagai macam hal yang tidak diinginkan terjadi, kualitas demokrasi Indonesia dari sisi substansial belum terlihat dengan baik, kondisi masyarakat sejahtera masih jauh dari keinginan bersama, dan ruang sosial, ekonomi, politik, hukum bangsa kita yang selalu memburuk-bahwa konflik terus terjadi, korupsi semakin subur, kemiskinan masih menghantui, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indobesia masih bersifat utopis.

Kondisi demokrasi Indonesia di era hari juga masih sama seperti pada era-era sebelumnya. Bahwa hari ini kita melihat masih banyak penyimpangan sosial, keruntuhan perekonomian nasional, penghakiman secara sepihak dari penguasa, dan segala kejanggalan lain dalam perjalanan bernegara kita. Memang benar kalau perjuangan reformasi hanya sebatas menggantikan bungkusan saja, tapi isi di dalam sistemnya masih sama.

Kita patut kecewa, protes, mengkritik-dalam rangka muncul sebagai kekuatan penyeimbang atas situasi dan kondisi demokratisasi bangsa yang semakin kacau ini. Dan dengan kontrol-kontrol civil society itulah kita akan tiba pada demokrasi atas kehendak rakyat.

Rekam Jejak Demokrasi

Dalam perjalanan sejarah demokratisasi Indonesia, setidaknya kita pernah melewati beberapa fase perkembangan dari orde ke orde. Dari situ kita hendak mengupayakan adanya konsolidasi semua elemen demi memantapkan demokrasi itu sendiri-walaupun secara fakta masih jauh dari yang seharusnya.

Pertama, fase Demokrasi Terpimpin masa Orde Lama pimpinan Soekarno. Pada fase ini sangat menunujukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia memiliki keterbatasan dan sangat membatasi kebebasan sipil dimana sistem kekuasaan sangat dikuasai presiden. Presiden merupakan pusat pengambil keputusan dan kebijakan dan kehidupan demokrasi tidak ada sama sekali.

Kedua, fase Orde Barunya Soeharto yang dikenal sangat otoritarian. Fase demokrasi tidak tumbuh dengan baik-bahkan mati. Sirkulasi atau pergantian kekuasaan tidak tercipta. Tidak ada pergantian kepemimpinan politik, Presiden Soharto berkuasa penuh selama lima periode pemilu (32 tahun).

Ketiga, fase Reformasi. Dimana fase ini merupakan upaya menghadirkan sistem demokratisasi dengan sebenarnya yang berdasarkan kebebasan, persamaan, persaudaraan-meninggalkan sistem pemerintahan yang otoriter, yang jauh dari semangat demokrasi itu sendiri. Namun, tujuan reformasi atas dasar menghilangkan praktek KKN dan menumbuhkan perekonomian untuk kepentingan rakyat tidak juga ditunaikan. Reformasi hanya bersifat prosedural, tidak substantif.

Keempat, fase New Demokrasi. Di era baru yang dikelilingi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini, proses demokratisasi pun mengalami perkembangan. Rakyat atau warga negara lebih mempunyai kebebasan untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasi lewat berbagai macam media sosial.

Dari sisi proserdual demokrasi juga mengalami peningkatan dengan sudah dilaksanakan beberapa pemilihan umum serentak. Tetapi, masih banyak pula kekurangan yang masih ada-yang menjadi pekerjaan rumah untuk semua elemen anak bangsa, lebih khusus penyelenggara negara yakni pemerintah (pusat maupun daerah).

Transisi Demokrasi

Buku Malapetaka Demokrasi Pasar yang ditulis Coen Husain Pontoh (2005) menggambarkan ironi suatu negara yang sedang mengalami masa transisi, yang hanya dijadikan media konsolidasi demokrasi formal dan prosedural. Bahkan bagi saya reformasi bangsa kita juga demikian, hanya sebuah prosedural untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa, pasca itu, segala harapan dan cita-cita belum ditunaikan dengan maksimal.

Kualitas demokrasi hanya ditekankan pada kualitas suksesnya pemilu dan terpilihnya presiden serta kuantifikasi partisipasi politik masyarakat. Kualitas demokrasi tidak didasarkan pada realisasi terciptanya masyarakat yang bersejahtera, berkeadilan yang distributif, dan kebebasan tanpa intimidasi dan eksploitasi yang selama ini ternodai dan terhegemoni oleh kelakuan rezim otoriter dan penguasa yang cenderung abai menjejaki kepentingan rakyat.

Dengan ungkapan yang lain, demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya keseimbangan antara keterbukaan politik dan kemakmuran ekonomi, membangun dan mempertahankan demokrasi sembari membuka akses bagi mayoritas kaum miskin atas kesejahteraan, kemakmuran yang merata, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Semangat berdemokrasi adalah bagaimana rakyat bisa menikmati segala akses dalam atau milik negara.

Baca juga:

Bertolak dari argumentasi di atas, Akbar Tandjung dalam pengantarnya pada bukunya Martin Lipset (2007), menjelaskan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia saat ini belum benar-benar berada pada titik yang aman, mengingat pertumbuhan dan kondisi ekonomi Indonesia. Dalam konteks ekonomi global, Indonesia masuk dalam deretan negara berpendapatan ekonomi menengah bawah, sementara negara-negara demokrasi yang stabil pada umumnya termasuk dalam deratan negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah.

Di samping itu, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi yang berimplikasi pada hal-hal seperti tingkat pendidikan rendah, pemahaman terhadap demokrasi rendah, dan perasaan ketidak-amanan secara sosial yang itu merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Transformasi Demokrasi

Tranformasi demokrasi dengan tujuan agar adanya proses perubahan untuk memperbaiki mutu dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dari demokrasi yang buruk menuju jalan baru demokrasi yang arif dan bijak. Bahwa untuk menguatkan demokrasi di Indonesia, maka pemberantasan, peniadaan atau setidaknya pengurangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama.

Di samping penganganan kemiskinan, penguatan demokrasi di Indonesia pada tahapan ini juga membutuhkan ketegasan dalam penegekan hukum (aturan) dan konsistensi para elit politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Demokrasi sebagaimana dirumuskan David Beetham bahwa demokrasi dipahami sebagai “kontrol rakyat atas urusan-urusan publik dengan berpijak pada persamaan politis”. Urusan-urusan publik itu mencakup soal kebijakan politik terkait pendidikan, ekonomi, kesehatan, sampai berapa gaji yang mesti diterima anggota dewan perwakilan (DPR) di Indonesia.

Rakyat memiliki hak, sekaligus kewajiban, untuk mengorganisasi diri, dan secara aktif terlibat di dalam semua proses-proses tersebut. Dengan begitu fungsi kontrol rakyat sebagai subjek utama jalan baru demokrasi dapat aktif. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam.

Pertama, kebebasan politis di Indonesia jelas berkembang pesat walaupun tidak ditunjang oleh peningkatan kerja-kerja institusi pemerintahan yang bertugas menopang demokrasi dan kebebasan tersebut. Yang sebaliknya justru terjadi, kinerja yang begitu lamban dari berbagai institusi tersebut justru menjadi penghalang bagi berbagai bentuk kebebasan politis di Indonesia. Mental birokrasi warisan dari masa lalu masih bercokol begitu kuat dan dalam di berbagai institusi politik Indonesia.

Kedua, pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, telah berhasil dilaksanakan. Namun, hasilnya belum seperti harapan. Yang tercipta adalah perwakilan semu. Para politisi yang terpilih belum sungguh mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Mereka sibuk dengan kepentingan pribadi ataupun organisasi politis yang mendukung mereka untuk terpilih di jajaran birokrasi pemerintahan ataupun perwakilan rakyat.

Ketiga, oligarki masih begitu kuat mencengkeram dunia politik Indonesia. Sekelompok orang kaya dan berpengaruh secara politik, yang biasanya lahir dari kelompok elite politik-ekonomi masa lalu, turut campur di dalam politik, sehingga kepentingan mereka bisa tercapai walaupun dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

Keempat, berbagai kelompok masyarakat sipil yang giat melakukan proses demokratisasi di tingkat akar rumput terpecah belah, baik dalam soal posisi pemikiran maupun strategi politik. Karena tercerai berai, mereka tidak memiliki daya tekan yang kuat untuk memengaruhi kebijakan politik.

Baca juga:

Keempat hal tersebut tentu harus ditanggapi dengan saksama. Langkah pertama yang ditawarkan adalah dengan mendorong para aktivis jalan baru demokrasi untuk masuk ke dalam politik. Istilah untuk langkah ini adalah “go politics”.

Dengan keterlibatan langsung para aktivis di dalam berbagai institusi pemerintahan, proses demokratisasi di Indonesia untuk mencapai keadilan dan kemakmuran untuk semua bisa diperlancar. Dukungan rakyat tentu tetap menjadi titik penting di dalam langkah ini.

Langkah selanjutnya, yang lebih konkretnya lagi adalah dengan mendirikan “saluran perwakilan demokratis tambahan” di dalam pemerintahan yang melibatkan berbagai kalangan, seperti kaum intelektual, pejabat pemerintah, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan berbagai organisasi-organisasi kepentingan lainnya di masyarakat.

Di dalam lembaga tambahan ini, berbagai keputusan yang dibuat haruslah bersifat terbuka dan demokratis. Artinya, semua keputusan haruslah melibatkan rakyat secara luas di dalam proses diskusi yang terbuka dan setara sehingga mereka bisa menyampaikan pandangan-pandangan ataupun kepentingan-kepentingannya.

Tujuan dasarnya adalah untuk membuat semacam blok politik di dalam masyarakat sipil (civiel society) sebagai pengimbang kekuasaan negara di satu sisi, dan kekuasaan bisnis-ekonomi raksasa di sisi lain. Dengan perimbangan kekuasaan ini, demokrasi sebagai kendaraan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk semua bisa ditingkatkan mutu dan kinerjanya.

Yang tetap harus menjadi perhatian adalah jalan baru demokrasi bukanlah semata soal sistem politik semata, seperti yang menjadi kesan dari buku Reclaiming the State (2016) yang berhasil ditulis dari kerja sama para peneliti dan aktivis demokrasi dari Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; dan Universitas Oslo, Norwegia. Langkah-langkah di atas itulah yang kemudian menjadi fokus di buatnya penelitian yang terdapat dalam buku ini. Buku ini semacam alternatif dalam menggagas jalan baru demokrasi Indonesia pasca Orde Baru Soeharto.

Jalan baru demokrasi adalah pandangan hidup yang mewujud nyata ke dalam cara hidup sehari-hari, terutama soal proses pembuatan keputusan yang terkait dengan kehidupan bersama. Inilah kiranya yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Tanpa upaya yang menyentuh soal mentalitas demokratis ini, sistem politik secanggih apa pun akan runtuh ketika masalah datang mengguncang. Tentunya, bukan itu yang kita inginkan.