Menjaga Ketahanan Bangsa

Menjaga Ketahanan Bangsa
Ist

Ketahanan bangsa sepatutnya berperan bagaimana mengantisipasi virus-virus hoaks pengetahuan yang jauh dari nilai kebenaran dan keautentikan.

Tanpa kita sadari, pembentukan wacana yang berkembang terus-menerus di lingkup masyarakat perlahan-lahan mengantarkan kita di dalam pilihan orientasi hidup. Itu antara jalan yang baik maupun kecenderungan terhadap jalan yang buruk.

Munculnya kebaikan itu sendiri terlahir dari gagasan-gagasan etika. Ini dimunculkan di tengah masyarakat yang plural secara cerdas dan betul-betul mengutamakan pemberdayaan.

Berbeda halnya ketika kita menemukan penggiringan wacana yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Tentu wacana itu bukanlah wacana terdidik, melainkan wacana yang destruktif.

Konstelasi wacana pada titik tertentu dapat terhubung pada persoalan propaganda. Mendiskreditkan penokohan di balik tabir rezim atau para calon pemimpin bangsa. Sehingga dinamika ini penuh dengan kegentingan elite poltik.

Namun propaganda itu terus berlanjut. Sebab menyangkut kepentingan untuk menyukseskan kontestasi yang akan dimulai dan sebagian rakyat tak tahu menahu akan persoalan liar tersebut.

Sebagaimana yang terjadi, seperti munculnya pemerintahan modern, yakni pemerintahan Wodrow Wilson. Ketika memenangkan kontestasi pemilihan presiden pada tahun 1916 dengan titik berangkat bahwa “perdamaian tanpa penaklukan”.

Pemerintahan Wilson kemudian membentuk sebuah komisi propaganda resmi pemerintah, Creel Committee. Komisi ini mampu meraih kesuksesan dalam jangka waktu 6 bulan. Mereka berhasil mengubah populasi antiperang itu menjadi massa yang histeris dan haus perang, yang bernafsu untuk menghancurkan semua yang berbau Jerman (Noam Comsky, 2017).

Implikasi dari semua ini, kita selalu menginginkan ketika adanya persinggungan wacana di tengah masyarakat. Jangan sampai menggiring masyarakat di dalam wacana yang tak bermakna atau mengalami fallacy (kesesatan/kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa [verbal] dan/atau relevansi [materi]).

Masalah publik yang berkaitan dengan fallacy tersebut menandakan bahwa penindasan melalui simbol maupun bahasa begitulah cukup kuat dialami oleh publik. Kebodohan dan keterbelakangan makin menjadi-jadi. Akibatnya, publik liar di dalam menyebarkan propaganda-propaganda yang dibikin oleh sekelompok elite pemerintahan tersebut.

Ketahanan bangsa sepatutnya berperan bagaimana mengantisipasi virus-virus hoaks pengetahuan yang jauh dari nilai kebenaran dan keautentikan.

Banyak pilihan yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan bangsa di tengah hiruk pikuk kontestasi politik. Yakni, dengan menjaga nilai kemanusiaan secara universal, nasionalisme politik, dan persatuan persaudaraan.

Kemanusiaan menuntun pada jalan yang baik. Kita bisa membangun masyarakat pada tataran nilai autentik berdasar persaudaraan, kasih sayang, dan kerja sama (work collectivity).

Jika konstelasi politik menuju pada arah destruktif, maka peran yang dibutuhkan secara langsung untuk keberesan, yakni kelas menengah (middle class). Peran kelas menengah menunjukan upaya baik, membangun sosial masyarakat yang humanis, mempertahankan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah).

Nasionalisme politik membentuk dinamika baru dan membatasinya. Indikasi adanya faktor keterpecahan bangsa, salah satu umumnya yang dikenal, yakni gerakan radikalisme dan hoaks.

Gerakan radikalisme muncul manakalah realitas sosial politik dan ekonomi yang tak dapat lagi memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat. Sehingga memicu keterangsangan bagi sekelompok radikal untuk melakukan perlawanan perang dengan senjata modern. Hal utama, yakni bagaimana dapat merebut kekuasaan dan mengubah sistem kekuasaan sesuai yang direncanakannya.

Indonesia salah satu negara yang banyak muncul gerakan radikalisme. Namun gerakan itu masih bersembunyi di balik jubah-jubah mewah agama sebagai jalan pilihan perlawananan.

Kasus Amrozi, kasus OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan) adalah masalah-masalah sosial politik dan ekonomi yang dipersepsikan secara berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, semua agama tidak mengajarkan tentang kekerasan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Nasionalisme politik membawa bangsa menjadi satu padu, kekuatan luhur kebangsaan yang setia terhadap tanah air, dengan prinsip persatuan dan persaudaraan. Sehingga upaya ini selalu selaras dengan dasar konstitusi 1945. Khususnya alinea ke-4, untuk diwujudkannya sebagaimana bunyi alinea tersebut:

…kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Ahlan Mukhatri Soamole

    Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Karya Dharma Makassar | Direktur The Gerkina Institute

    Latest posts by Ahlan Mukhatri Soamole (see all)