Menyikapi Kontroversi Panji Gumilang dan Al-Zaytun

Menyikapi Kontroversi Panji Gumilang dan Al-Zaytun
©Detik

Akhir-akhir ini, salah satu isu yang banyak diperbincangkan oleh publik adalah isu seputar Panji Gumilang dan Al-Zaytun, isu yang sebenarnya bukan hal baru. Namun yang sedikit membedakan, biasanya yang lebih banyak dibahas soal Panji Gumilang dan Al-Zaytun adalah aktivisme mereka yang diduga berkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII), tapi kali ini hal lain yang ramai disorot adalah ajaran Panji Gumilang yang dianggap “nyeleneh” dan karena itu meresahkan umat Islam di Indonesia.

Kontroversi tersebut bukan hanya memancing perbincangan publik yang berlangsung di berbagai media nasional, tapi juga mengundang berbagai aksi protes yang  berlangsung di depan ponpes Al-Zaytun hingga aksi yang dugawangi oleh Habib Bahar dan lainnya. Kini, Panji Gumilang pun terancam pidana penodaan agama yang menurut perkembangan terakhir statusnya sudah penyidikan.

Tidak hanya itu, rekening Panji Gumilng pun dianggap mencurigakan sehingga kini mengalami pemblokiran. Wacana pembubaran Al-Zaytun pun turut menghiasi wacana publik kita.

Lalu bagaimana sikap ideal untuk menyoroti berbagai kontroversi di atas? Tulisan pendek ini akan berusaha mendudukkan permasalahan secara proporsional.

Hak Asasi Manusia sebagai Basis Negara Hukum Modern

Bila kita mencermati berbagai diskursus yang berlangsung di publik, pihak yang kontra terhadap Panji Gumilang umumnya mendukung Panji Gumilang dijerat dengan pasal penodaan agama. Penulis mencoba merumuskan pandangan mereka sebagai berikut.

Pertama, pandangan Panji Gumilang sangat meresahkan umat Islam karena bertentangan dengan 4 mazhab dominan dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga ada indikasi kuat ada kesesatan dan atau penyimpangan.

Poin keduanya, jika Panji Gumilang hanya mengucapkan argumennya di forum internalnya sendiri, hal itu tidak akan terlalu meresahkan. Yang mereka persoalkan mengapa Panji Gumilang mengatakan pandangannya dan disebarkan secara luas?

Persoalan yang mereka ajukan sangat bermasalah bila dilihat dari aspek kewargaan (citizenship) dalam konstruk negara hukum modern yang demokratis.

Baca juga:

Sebelum mengelaborasi hal tersebut, pertama-tama, hal yang perlu penulis sampaikan bukan berarti penulis menyepakati pandangan Panji Gumilang. Yang penulis bela adalah kebebasan berpendapat dan mengekspresikan keyakinan yang menjadi bagian dari hak asasi dan kesetiaan kita pada konstitusi.

Hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa hak asasi bukan sesuatu yang bisa dipecah dan atau dikuantifikasi. Hak asasi adalah mutlak dimiliki setiap individu. Implikasinya, bahwa setiap individu bebas menyatakan dan mengekspresikan pendapatnya, bahkan meskipun pendapatnya berseberangan dengan keyakinan umum. Jadi, yang bisa menyatakan dan mengekspresikan pendapatnya bukan hanya pendapat yang sejalan dengan kebenaran yang diyakini secara umum.

Tentu menjadi preseden yang sangat buruk ketika yang bisa menyatakan pendapat dalam ruang publik hanya mayoritas. Sekali lagi, hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu yang tidak boleh ditundukkan oleh mayoritanisme dan bahkan negara.

Mari kita bayangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Orang akan takut mengekspresikan pikiran-pikiran mereka, yang padahal bisa saja pikiran tersebut menjadi alternatif, hanya karena pikiran mereka tidak sejalan dengan keyakinan kebenaran dominan dalam masyarakat. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam negara hukum modern demokratis yang meneguhkan hak asasi manusia.

Dengan demikian, argumen orang yang mendukung Panji Gumilang untuk dipidana dengan pasal penodaan agama karena meresahkan mayoritas sebagaimana yang diungkap di atas tentu sangat bermasalah karena mengesampingkan dimensi kebebasan citizenship dalam sebuah negara hukum modern. Seakan-akan yang bisa mengekspresikan pendapat dan atau keyakinannya hanya yang sejalan dengan tafsir dominan.

Terlebih lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pasal penodaan agama lebih rentan menghajar kelompok minoritas sehingga dianggap sebagai pasal karet.

Untuk memahami hak asasi lebih lanjut, penulis ingin mengelaborasi soal kemunculan ide hak asasi. Tentu ada berbagai kontkes historis yang melatarbelakangi kemunculannya, dan salah satunya adalah adanya pertikaian antar komunitas beragama, dalam hal ini yang berlangsung di Inggris antar sesama kelompok Kristiani.

Masalah konflik yang melahirkan berbagai penindasan tersebut, disorot oleh salah satu filsuf terkemuka, yakni Jhon Locke (1685) yang menegaskan pentingnya kebebasan beragama.

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan