Merumuskan Kembali Kemandirian Desa

Merumuskan Kembali Kemandirian Desa
Jogja | Tribunnews

Persoalan yang sangat mendasar dalam kemandirian desa sebenarnya adalah bahwa desa tidak punya imajinasi tentang bagaimana menggarap demokrasi dari desa, untuk merebut ruang daerah.

Desa bukan saja sebagai satu lokasi pemerintahan terkecil, tetapi juga satu wilayah geografis yang memiliki klaster masyarakat yang sangat beragam.

Diskusi mengenai desa, selama belakangan, memang sangat ambivalen. Dengan berbagai fenomena, misalnya, intervensi supra-desa terhadap pemerintah desa, pengawasan atau security melalui polisi terhadap pemerintah desa, dan terjadinya korupsi dalam tubuh pemerintah desa itu sendiri.

Dari lanskap persoalan ini, membawa kita pada sebuah permenungan bahwa berbicara desa rupanya tidak bisa diselesaikan oleh UU semata. Justru seluruh elemen harus merumuskan kembali konsep desa sebenarnya.

Tulisan ini secara khusus melacak logika dan konsep dari politik desa, mengenai kemandirian desa, yang menginginkan jauh dari pemerintah daerah. Selain itu, membongkar persoalan tersebut, setidaknya tidak menyesatkan publik dalam memahami skema politik desa dan pemerintah di atasnya.

Paradoks Kemandirian

Diskursus kemandirian desa, selama belakangan, sebenarnya didorong oleh asas subsidiartias dan rekognisi dalam UU Desa. Artinya, asas ini menjadi dalil dasar bahwa desa bisa mandiri, dan seharusnya pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi desa.

Tetapi beragam persoalan selama belakangan terkait kuatnya intervensi supra-desa terhadap pemerintah desa membuktikan bahwa ternyata kemandirian desa sangat paradoksal. Di satu sisi, desa dalam dimensi kemandirian diberikan agar cepat maju. Tetapi rupanya kemandirian ini masih dipegang oleh pemerintah di atasnya.

Dengan adanya persoalan seperti ini, maka seharusnya dibongkar secara bersama. Artinya, persoalan ini bukan teknis semata, yakni liarnya supra-desa, sehingga mengontrol hingga sampai intervensi terhadap pemerintah desa. Tetapi persoalannya lebih dari itu.

Jika dilacak secara genealogi, sebenarnya berbicara kemandirian berarti berbicara tentang bagaimana pemerintah itu mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Logika inilah yang dipakai dalam UU Desa, yakni desa harus mampu mengurus dan mengatur rumah tangga. Selain itu, logika ini juga menjalar bahwa pemerintah di atasnya tidak boleh campur tangan.

Kekuatan dasar dari logika ini salah satunya adalah karena kuatnya dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Sehingga dalam pengelolaan dana tersebut, tidak ada campur tangan dari pihak lain.Tetapi rupanya ini tidak dijamin.

Persoalan yang sangat mendasar dalam kemandirian desa sebenarnya adalah bahwa desa tidak punya imajinasi mengenai menggarap demokrasi dari desa, untuk merebut ruang daerah. Malahan yang diajarkan selama belakangan adalah mengelola desa dengan dananya yang banyak.

Epistemologi kemandirian seperti ini rupanya menjadi ambigu. Karena tidak pernah melihat dimensi politik dalam skala pemerintah daerah yang harus selalu direbut oleh pemerintah desa sebenarnya.

Desa Harus Politis

Jika desa terus-menerus membicarakan tentang kemandirian, maka desa akan hidup secara ekonomi, tetapi mati secara politik. Karena konstelasi politik hanya berlaku dalam desa, sementara dalam skala kabupaten, desa tidak berani. Hal ini menggagalkan demokrasi itu bisa digerakkan dari wilayah terkecil.

Memperkuatkan kemandirian desa memang penting, tetapi bukan menjauhkan diri dari daerah. Artinya, jika kemandirian secara politik, maka desa terjebak dalam logika yang dipakai selama ini, yakni kekuasaan itu hanya dipegang oleh elite di kota saja.

Dengan kata lain, logika ini menjauhkan desa dari politik daerah yang seharusnya desa merebut posisi tersebut. Selain itu, jika kemandirian hanya menstimuluskan dalam dimensi pembangunan desa, sebenarnya juga membingungkan. Karena sebenarnya kita harus jujur bahwa seberapa besar uang itu untuk memajukan desa.

Seharusnya desa berpikir bahwa politik dalam skop daerah yang sebenarnya menjadi pegangan utama mereka untuk maju. Karena seluruh instalasi dari beragam bidang pembangunan ada dalam pemerintah daerah itu sendiri. Misalnya, pendidikan, kesehatan, dll.

Artinya, kemandirian desa seperti apa yang dikehendaki? Jika tidak merebut skala pembangunan yang lebih besar di atas. Sebenarnya ini yang harus dipikirkan kembali oleh desa, yakni jangan menyombongkan diri dengan distorsi cara berpikir mengenai kemandirian, tetapi jadikan desa itu sebagai satu basis demokrasi untuk merebut ruang yang lebih luas.

Desa Menjadi Simpul

Dengan adanya UU Desa ini, maka desa menjadi simpul dalam perpolitikan di skala lokal. Artinya, desa punya posisi tawar dalam berpolitik di daerah ke depannya. Lantas bagaimana menjalankannya?

Pertama, ada beberapa agenda yang sangat hegemonik selama belakangan, misalnya adanya asosiasi desa. Artinya, asosiasi ini merupakan sebuah design desa untuk merebut ruang dalam perpolitikan lebih besar. Dengan kata lain, asosiasi ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat bagus bagi desa dalam memberi resistensi dengan pemerintahan di atasnya.

Kedua, desa tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Tetapi harus ada kolektivitas, dengan memperkuatkan kembali politik kelas dalam desa tersebut. Sehingga kolektivitas ini punya legitimasi dalam setiap discourse yang dibangunkan oleh desa itu sendiri.

Ketiga, DPRD nantinya bisa berasal dari desa, jika desa siap berasosiasi. Bahkan bupati bisa dari desa itu sendiri. Inilah yang dinamakan oleh Viki Jalong, menggarap demokrasi dari desa

Dengan ketiga poin ini, maka kemandirian desa dileburkan dalam daerah sebagai milik desa.

    Latest posts by Ernestus Lalong Teredi (see all)