Misinformasi Jadi Sebab Lahirnya Penolakan atas UU Cipta Kerja

Misinformasi Jadi Sebab Lahirnya Penolakan atas UU Cipta Kerja
©The Conversation

Nalar Politik – Misinformasi ternyata jadi sebab lahirnya penolakan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam sebuah diskusi yang diikuti para akademisi dari Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia.

“Salah paham (misinformasi) tadi menyebabkan reaksi-reaksi (penolakan) dari masyarakat,” kata Sofyan dalam Diskusi Terbuka: Quo Vadis UU Cipta Kerja? di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Di hadapan sejumlah akademisi, Sofyan turut meluruskan misinformasi mengenai UU Cipta Kerja ini. Misalnya soal penyusunannya yang disebut tergesa-gesa di masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja sudah mulai disusun pemerintah sejak akhir 2019, sebelum pandemi melanda. Tata penyusunannya pun dijelaskan telah sesuai dengan kaidah penyusunan perundang-undangan.

Adapun pembahasannya di DPR RI, Sofyan menegaskan bahwa ada keterlibatan organisasi profesi, masyarakat, serta akademisi secara luas. Ditambah lagi dengan menyiarkannya secara langsung melalui TV Parlemen dan media-media massa yang ada.

“Undang-undang ini disusun dengan normal. Pada saat pandemi Covid-19 ini, perhatian publik tersita pada masalah kesehatan sehingga informasi pembahasan Cipta Kerja ini luput dari perhatian.”

Terkait penyusunannya yang bersistem omnibus law, jelas Sofyan, itu karena kondisinya memang mengharuskan. Banyak aturan yang selama ini tumpang tindih dan butuh dibereskan segera.

Ia pun mencontohkan bagaimana ribet dan berbelit-belitnya izin yang menghambat investasi. Misalnya, pengurusan izin pembuatan tambak di suatu wilayah. Selain harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat, harus pula ada persetujuan dari warga serta berita acara ekspose.

“Setelah itu berkas-berkas tersebut dibawa ke kabupaten dan meminta ekspose kabupaten.”

Untuk ekspose kabupaten saja, kata Sofyan, memakan waktu sampai 21 hari. Belum lagi harus survei lokasi dengan dinas terkait, kemudian harus ada izin pemanfaatan dan penggunaan tanah (IPPT).

“Sungguh banyak izin yang harus dikantongi.”

Kendala-kendala yang tidak perlu seperti itulah yang bagi Sofyan sangat menghambat pertumbuhan perekonomian. Apalagi kalau itu dialami oleh pelaku usaha kecil yang populasinya lebih dari 90 persen, maka mereka tidak bisa bernapas alias akan berhenti sebelum melangkah.

“Tentu ini menghambat perekonomian.”

Soal mengapa penyusunannya terkesan tergesa-gesa, Sofyan menjelaskan bahwa itu demi pertumbuhan ekonomi guna mengejar ketertinggalan. Lagi pula, UU Cipta Kerja akan membawa perubahan pada dunia usaha di Indonesia, dari pendekatan berbasis izin menjadi berbasis risiko.

“Ini membuka kesempatan anak-anak muda untuk berusaha, tidak perlu lagi banyak izin apabila usahanya tidak ada risiko. Risiko besar butuh izin. Anda tidak perlu tawaf dari meja ke meja lagi.” [jpnn]

    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)