Money Politics Punya Aspek Positif

Money Politics Punya Aspek Positif
©IG/Saidiman Ahmad

Nalar PolitikMoney politics yang masih kerap marak di sebuah pemilihan seperti Pemilu atau Pilkada ternyata punya aspek positif. Sebagaimana dijelaskan Peneliti SMRC Saidiman Ahmad, praktik ini setidaknya menjadi penanda adanya perubahan kultur dalam masyarakat.

Hal itu Saidiman sampaikan melalui Obrolan Millenials bertajuk “Menakar Keberhasilan Pilkada di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan Cerita Demokrasi; live di IGTV, Minggu (7/6). Ia menjelaskan bagaimana money politics mengawali sebuah transisi era kediktatoran menuju demokrasi.

“Kalau kita lihat secara positif, money politics itu ada positifnya sebetulnya. Saya pernah baca, saya lupa siapa, ahli soal vote buying. Dia menyatakan bahwa vote buying itu adalah penanda perubahan sesuatu di dalam masyarakat. Jadi perubahan dari masa kediktatoran menuju demokrasi.”

Di masa kediktatoran, lanjut Saidiman, praktik demikian itu tidak pernah dipakai. Partisipasi politik publik sama sekali tidak pernah terdorong hanya karena iming-iming materi, melainkan karena adanya ancaman kekerasan.

“Yang dipakai adalah pentung, yang dipakai adalah senjata, yang dipakai adalah intimidasi. Money politics tidak laku.”

Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University ini pun kemudian mencontohkan masa Orde Baru, di mana semua pegawai negeri harus memilih Golkar. Bahkan ada peraturannya; kalau tidak memilih partai penguasa, maka yang bersangkutan bisa dipecat.

“Saya ingat dulu bapak saya di Topore, Papalang (Mamuju, Sulawesi Barat). Dia dulu ikut mendirikan partai politik yang bukan Golkar. Kemudian plang partai politiknya itu dilempari batu sama orang, malam-malam. Jadi ada intimidasi. Di masa-masa semacam itu, money politics tidak ada.”

Baca juga:

Adapun kehadiran praktik money politics hari ini, lanjut Saidiman yang kembali mengutip pandangan ahli soal vote buying, itu berarti intimidasi sudah tidak laku lagi. Segala macam ancaman dan bentuk kekerasan mulai ditinggalkan, diganti dengan uang.

“Itu artinya ada perubahan, dari yang awalnya orang dipaksa untuk memilih, sekarang harus dibeli. Jadi betul itu ada rasionalitasnya di sana. Kalau ada politik uang, itu artinya orang mulai bertransaksi tidak karena diintimidasi, tapi ada sesuatu yang diterima oleh pemilih.”

Meski demikian, betapa pun money politics punya aspek positif, Saidiman berharap realitas itu tidak berhenti pada uang saja. Perubahannya harus berlanjut ke transaksi yang sifatnya lebih rasional. Bahwa orang memilih bukan karena iming-iming materi lagi, melainkan atas dasar penilaian terhadap sosok yang punya kemampuan menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah.

“Saya ingin mengatakan bahwa money politics itu adalah satu tahap di atas kediktatoran, di atas intimidasi, menuju ke tahap yang lebih tinggi yang sifatnya memilih berdasarkan aspek-aspek rasional.”

Kenapa Money Politics Dilarang?

Terkait kenapa money politics di masa sekarang harus dilarang, kata Saidiman, ini semata-mata untuk menjaga kualitas demokrasi. Bahwa sistem demokrasi harus benar-benar menjamin fairness, kesamarataan. Pembiarannya berarti menghendaki sebuah kompetisi yang timpang.

“Demokrasi ini mengandaikan semua orang boleh masuk ke dalam gelanggang, dan kemudian bertarung. Sementara pada dasarnya semua orang, kan, tidak setara. Ada orang yang dilahirkan sejak awal kaya, punya asupan gizi yang baik, hingga sekolah di sekolah-sekolah bagus. Sementara ada warga yang sejak awal miskin, di dalam perut tidak dapat asupan gizi, tidak bisa minum susu, sekolah ya seadanya. Itu kalau mereka bertarung, kan susah itu.”

Karenanya, sistem politik demokrasi hari ini terus berupaya agar disparitas tidak makin melebar. Aspek-aspek yang menghalanginya, misalnya politik uang, harus sedapat mungkin dikurangi. Meski pada dasarnya tidak dapat dilakukan sepenuhnya, paling tidak ada usaha ke arah sana.

“Dan itu ada hasilnya itu. Misalnya orang seperti Joko Widodo. Tidak terbayangkan itu. Tiba-tiba ada orang, Jokowi, seorang tukang kayu, hidup di pinggiran sungai, bukan elite politik, bukan putranya Soekarno, bukan anaknya Soeharto, bukan anak jenderal siapa pun, tetapi bisa menjadi presiden. Itu artinya sudah mulai dekat (disparitas). Walaupun tentu setara dalam arti sama itu tidak mungkin. Tapi setidaknya ada peluang bagi orang-orang yang seperti saya, atau seperti kita semua, punya kesempatan yang sama, atau lebih dekatlah peluangnya.”

Terlepas aspek positif maupun pelarangannya, Saidiman menilai politik uang tidak ada bedanya dengan politik agama dalam sistem demokrasi. Meski turut berpengaruh, kemungkinannya sangat kecil. Sebab yang lebih penting di mata publik hari ini adalah platform dan rekam jejak si calon.

“Kalau ternyata dalam proses pilkada itu yang menang adalah ia yang punya uang banyak, itu artinya ada yang salah. Yang salah, pertama, kandidat yang ditawarkan oleh partai-partai politik itu memang tidak ada yang bagus, secara platform, secara rekam jejak; mereka tidak menawarkan calon yang baik; ada aspek suplai yang bermasalah dari partai politik. Yang kedua, ada proses sosialisasi dari kandidat itu yang bermasalah sehingga tidak sampai ke publik.” [ig]