Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Elite Politik

Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Elite Politik
©Twitter

Nalar Politik – Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik. Sebab, di tangan mereka, negeri yang sudah sejak dulu punya segudang masalah ini malah ditimpali terus dengan segudang masalah baru.

Masalah yang dimaksud tersebut adalah pelolosan RKUHP, RUU KPK, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertahanan. Pengerjaannya yang terkesan dikebut menjadi tanda tanya di mana undang-undang yang menurutnya penting disahkan, seperti RUU PKS, justru dihambat.

Belum lagi permasalahan Karhutla dan kriminalisasi aktivis yang dipandang sebagai akumulasi dari ketidakmampuan elite-elite politik negeri ini dalam menyelesaikan masalah yang sudah berulang-ulang terjadi.

“Semua permasalahan ini mencapai titik nadirnya hanya dalam waktu beberapa bulan terakhir,” terang Aliansi Rakyat Bergerak dalam mosi tidak percaya yang mereka tebar di berbagai media sosial, Minggu (22/9).

Untuk itu, sebagai warga negara yang mengaku resah akan ketidakbecusan para pemimpin negeri ini, mereka memutuskan bahwa hari ini, 23 September 2019, adalah saat untuk mengorganisasi diri dan kembali ke jalan.

“Saat ini bukan waktu untuk membiarkan elite-elite politik negeri ini bermain-main api dengan kepentingan mereka sendiri. Sebagai Aliansi Rakyat Bergerak, kami memutuskan bahwa waktu bermain mereka telah habis.”

Menggugat RKUHP yang Mengebiri Demokrasi

Di mata mereka, RKUHP yang kini digodok terus membungkam demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu bentuknya melalui pasal yang mengatur soal “makar” yang dinilai sangat berisiko menjadi pasal karet yang akan memberangus demokrasi.

“RKUHP menjelma pasal karet yang jelas bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh masyarakat sipil. Dengan demikian, masyarakat telah kehilangan ruang aspirasi.”

Pasal-pasal yang termaktub dalam RKUHP juga dipandang berpotensi mengkriminalisasi seluruh masyarakat tanpa kecuali.

“Negara telah mengintervensi ranah privat masyarakat. Salah satunya melalui pasal yang memidanakan warga yang ketahuan tinggal bersama tanpa hubungan suami-istri. Pasal ini juga berisiko mendiskriminasi kalangan yang nikahnya tak dicatat negara.”

Tidak hanya soal makar, pasal-pasal lainnya dalam RKUHP juga dinilai akan mengkriminalisasi berbagai bentuk perlakuan masyarakat atas nama zina, hukum yang berlaku di masyarakat (living law), yang jelas berpotensi menjadi pasal karet.

“Bahkan mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupiah. Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Yang lebih dipandang problematis adalah edukasi terkait kesehatan reproduksi diberangus habis. Dan memang, dalam pasal ini, semua orang, kecuali “petugas yang berwenang”, dilarang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan reproduksi (terugama menggunakan kondom/pil).

“Padahal edukasi seks adalah hak warga negara.”

Pun demikian dengan pasal yang melarang aborsi. Pasal ini dinilai dinilai sebagai bentuk diskriminasi bagi perempuan, bahkan kriminalisasi perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan memutuskan untuk aborsi.

“Bahkan, dalam RKUHP, para pengguna narkoba turut dipidanakan. Padahal, dalam pendekatan hukum internasional, pendekatan narkotika dilakukan terhadap kesehatan masyarakat, bukan melalui penyelesaian tindak pidana.”

Baca juga:

Pelemahan Posisi KPK

Seturut dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), di tahun 2018, terdapat 1.087 tersangka korupsi di seluruh Indonesia. Saat itu, KPK telah menindak 454 kasus. Sementara kerugian negara mencapai 5,6 triliun yang terdiri dari suap (134,7 miliar), pungutan liar (6,7 miliar), dan pencucian uang (91 miliar).

“Dalam Laporan Tahunan yang dilansir KPK (2018), disebutkan bahwa ada 107 penetapan tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan pada tahun 2018.”

Sehingga, bagi mereka, pasal-pasal dalam perubahan kedua UU KPK yang DPR sahkan pada 17 September 2019 jelas melemahkan posisi lembaga antirasuah.

“Utamanya, tentu saja terkait dengan pegawai KPK yang tidak lagi independen. Sebab pegawai KPK dijadikan ASN, yakni menjadi corong pemerintah melalui P3K dan PNS. Kebijakan tersebut jelas mencerabut prinsip independensi KPK yang dibangun pasca-reformasi.”

Pihaknya juga mengutip catatan resmi yang dilansir oleh KPK. Disebutkan, ada 10 isu dalam revisi ini yang sungguh melemahkan posisi KPK sebagai pembaga pemberantas korupsi. [Selengkapnya bisa dibaca di sini]

“KPK dijadikan lembaga eksekutif yang berada di bawah pemerintah. Ia menjadi corong kekuasaan dalam melanggengkan aksi korupsi, yang kita tahu menubuh lekat dalam sistem birokrasi di Indonesia.”

Saat ini, lanjutnya, DPR bahkan berwenang membentuk Dewan Pengawas yang nantinya diizinkan menjadi corong utama bagi segala kebutuhan pengananan perkara, termasuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

“Bahkan KPK pun diwajibkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan korupsi.”

Kriminalisasi Aktivis

Kembali mengutip temuan ICW, ada 91 kasus serangan fisik dan kriminalisasi yang dialami aktivis pegiat antikorupsi sejak tahun 1996 hingga 2019 dengan korban sebanyak 115 orang.

“Sebagin besar dari total jumlah korban diteror dan diancam untuk dibunuh. Artinya, aparat dan preman sering terlibat pada kasus pembungkaman para aktivis antikorupi dan aktivis demokrasi.”

Maka hadirnya revisi KPK yang dibahas tanpa melakukan audiensi dan pelibatan dengan publik menjadi tanda tanya besar. Bahkan KPK sendiri pun tidak dilibatkan dalam Revisi UU KPK.

“Hal ini jelas membuat kita bertanya-tanya, ada kepentingan busuk apa yang menyelubung di balik revisi kejar tayang ini? Maka, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan segalanya, dukung KPK sampai titik darah penghabisan!”

Hal-hal lainnya yang juga jadi dasar mosi tidak percaya Aliansi Rakyat Bergerak ini adalah isu lingkungan seperti pembakaran hutan yang dicurigai hasil ulah manusia. Juga soal RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada rakyat, problematika RUU Pertanahan, serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sampai hari ini belum ditetapkan.

Dengan demikian, untuk semua masalah yang disifati merongrong banyak pihak di atas, gerakan massa dipandang sebagai corong perlawanan.

“Dalam keadaan genting, aksi massa adalah jalan satu-satunya yang membentuk kesadaran waras rakyat untuk bergerak demi hak, keberpihakan kepada rakyat, dan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik.”

Baca juga: