Mungkinkah Agnes Dapat Dipidana?

Mungkinkah Agnes Dapat Dipidana?
©Halonusa

Nalar Warga – Mintalah dengan wajar. Meminta sesuatu dari seseorang yang tak PUNYA sekaligus tak mungkin dapat memenuhi permintaan itu apalagi dengan cara memaksa hanya akan membuat masalah baru.

Demikianlah kira-kira apa yang kini kita alami. Bersama-sama, atas nama keadilan, kita minta polisi menahan Agnes, teman perempuan Dandy yang patut diduga memiliki peran BESAR terjadinya penganiayaan di Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Dan polisi memang terlihat tak beranjak tanggap. Mereka cenderung diam dan hati-hati.

Kenapa?

Subjektivitas penyidik memberi ruang dan dapat melakukan itu namun mereka juga dibatasi aturan main.

Agnes masih dalam usia anak-anak di mana dalam aturan hukum kita harus mendapat perlakuan berbeda. Secara jelas itu ada aturan mainnya. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bicara.

“Bukankah polisi seharusnya dapat menahan seseorang yang diduga melanggar sebuah pasal dengan ancaman hukuman 5 tahun?”

Anggap saja bahwa Agnes layak diduga telah melanggar banyak pasal sekaligus. Ada paling tidak 3 perbuatan yang layak diduga dapat menjeratnya, yakni salah satunya adalah turut serta dalam penganiayaan anak.

Baca juga:

Bila terbukti, dia bisa dikenakan Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Sanksi pidananya ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Bila ancaman itu kurang tinggi sehingga alasan penyidik masuk akal saat ragu untuk menahan, dia bisa dikenakan pasal Penghasutan, yakni Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Pada dugaan pidana yang lain, dia juga patut diduga telah melanggar Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yakni menyebar video tanpa izin di mana ancaman penjara 6 tahun penjara.

“Nah kan… kenapa polisi masih diam?”

Pada diri Agnes yang masih berusia 15 tahun melekat hak dilindungi UU. UU No. 11 Tahun 2012 bicara bahwa Sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara tindak pidana itu dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara pidana pada anak-anak pun wajib diupayakan hadirnya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU SPPA.

Halaman selanjutnya >>>
Warganet
Latest posts by Warganet (see all)