Netralitas Jokowi

Netralitas Jokowi
Jokowi (Foto: Pinterest)

Nalar WargaKalau berbicara netralitas, rasanya tidak ada pejabat di negeri ini yang bisa melampaui Jokowi. Dengan wewenang di tangannya, dia sejatinya bisa melakukan intervensi politik terhadap beberapa hal yang mencuat ke permukaan. Tetapi, sependek pengetahuan saya, dia sama sekali tidak melakukannya.

Contohnya soal Ahok. Dia bergeming untuk menyerahkan kasus itu pada proses hukum formal. Dia tidak pernah meminta kejaksaan atau kepolisian—yang berada di bawah pemerintahannya—untuk menghentikannya. Bagi para Ahoker garis keras, hal ini sangat menyebalkan!

Juga soal pilkada serentak. Dia tidak memerintahkan aparat pemerintahan untuk memenangkan atau mendukung pasangan tertentu yang nanti akan berguna di Pemilu 2019. Hal ini, lagi-lagi, pasti membuat para politisi dan bohir partai pendukungnya kesal.

Jika Jokowi melakukan intervensi politik, suara PKS-Gerindra di Jabar dan Jateng, misalnya, seharusnya tidak sebesar itu. Memang ada perbedaan metode antara survei dan hitung cepat seperti telah dibahas para analis politik. Tetapi yang pasti, pilkada di kedua daerah lumbung suara tersebut berjalan lancar tanpa terdengar adanya berita kecurangan yang berarti. Yang terlihat justru sikap tidak mau menerima kekalahan dari partai oposisi.

Netralitas Jokowi tercermin secara alamiah dari cara merawat dan melindungi keluarga. Anak-anaknya dibiarkan buka usaha sendiri, tidak disuruh (baca: dikarbit) menjadi petinggi partai seperti presiden sebelumnya.

Bahkan ketika warung martabak tempat usaha anaknya didemo gerombolan Neno Warisman, sesuatu yang tidak patut karena sudah masuk ke wilayah privasi, dia tidak menunjukkan kemarahan dan lantas menyuruh polisi untuk menindaknya. Dalam sikap Jokowi seperti ini, netralitas menemukan maknanya yang sejati.

*Amin Mudzakkir

___________________

Artikel Terkait:
    Warganet