Oligarki Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Oligarki Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
©Barta

Oligarki telah menguasai demokrasi Indonesia hari ini.

Wacana penundaan pemilu menjadi hal yang menarik jauh sebelum Indonesia menemukan proses pendemokrasian yang ideal. Socrates telah menyampaikan bahwa demokrasi adalah ajang di mana masyarakat memilih pemimpinnya, kemudian pada masa yang berikutnya kembali menyalahkannya.

Dalam perdebatan sistem demokrasi di dunia, hanya demokrasi pemerintahan rakyatlah yang ideal. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani demos, artinya rakyat dan cratein atau cratos bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Dari bahasa tersebut, secara langsung menegaskan bahwa sistem pemerintahan berada di tangan rakyat.

Lantas bagaimana dengan demokrasi Indonesia dewasa ini?

Fenomena penundaan pemilu yang didukung oleh beberapa petinggi partai politik telah mencederai wajah demokrasi Indonesia. Konstitusi jelas sudah menegaskan, dalam pasal 6; 6 A; pasal 7 (masa jabatan 5 tahun), dan 7A dan 7B serta 7 C; pasal 8 masa jabatan Presiden. Dan juga kesiapan KPU yang sudah memutuskan bahwa pemilu Indonesia akan diselenggarakan pada 14 April 2024.

Jika perpanjangan pemilu diteruskan, maka secara langsung telah mencederai wajah demokrasi dan konstitusi dalam bernegara. Partai politik sebagai organisasi yang menampung aspirasi masyarakat serta mendorong kemajuan dalam proses demokrasi justru melakukan hal-hal yang membuat demokrasi Indonesia menurun.

Partai politik sudah seharunya memikirkan tentang dampak buruk, bagaimana jika masyarakat tidak lagi memercayai partai politik sebagai organisasi yang mampu membawa perubahan?

Para petinggi partai politik tentunya paham bahwa dalam proses politik, kita masih memasuki tahap pendemokrasian. Artinya, proses demokrasi kita masih mencari wajah yang ideal. Untuk itu butuh kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak 1945 sampai dengan 2022, kesejahteraan Indonesia belum bisa terjawab oleh partai politik. Seharusnya yang berubah adalah kebijakan-kebijakan yang selama ini belum bisa menjawab kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya yang masyarakat Indonesia rasakan. Dukungan penundaan pemilu tentu secara sengaja dengan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Baca juga:

Sebagaimana yang Jeffrey Winter menjelaskan, oligarki telah menguasai demokrasi Indonesia hari ini.

Untuk memahami maksud dari Jeffery Winter, pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana oligarki bermain di balik layar partai politik. Kedua, apa yang menjadi kepentingan oligarki untuk mendekati partai politik. Yang terakhir, bagaimana oligarki memanfaatkan kepentingannya melalui partai politik.

Untuk mempertahankan kekayaan, oligarki harus mencari perlindungan untuk melindungi kekayaannya. Agar tidak menjadi ancaman, biasanya oligarki mencari peluang dalam momentum pemilu.

Oligarki memanfaatkan peluangnya untuk memberikan donasi bantuan kampanye kepada salah satu calon yang terlibat dalam ajang pemilihan. Pada titik inilah oligarki terlibat bermain di belakang layar pemilu.

Setelah pasangan yang mereka usulkan menduduki kekuasaan, maka kepentingan oligarki selanjutnya adalah mempertahankan kekayaan dan menyebarluaskan kekayaannya. Setelah kekayaannya mendominasi, maka kepentingan terakhirnya adalah masuk ke dalam partai politik untuk mengontrol kepentingannya.

Dari paham-paham tersebut tentu sangat mengancam demokrasi Indonesia sebab oligarki secara pengertian yang lebih khusus adalah segelintir orang yang memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan tertentu.  Partai politik sudah seharusnya mampu menjinakkan oligarki agar dalam tindakannya tidak sewenang-wenang menjalankan kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan kepentingan banyak orang.

Di negara-negara lain seperti seperti Cina, tindakan oligarki mampu terbatasi, dan tidak bertindak sewenang-wenang seperti yang terjadi di Indonesia. Hari ini, oligarki hampir mendominasi seluruh partai politik di luar struktur.

Ketika para petinggi partai politik mengusulkan penundaan pemilu, maka salah satu ukuran yang tepat adalah memahami bahwa kemungkinan kepentingan-kepentingan oligarki masih ada yang belum terakomodir.

Baca juga: