Omnibus Law; Serigala Berbulu Domba

Omnibus Law; Serigala Berbulu Domba
©Nusa Perdana

Otoritarianisme gaya baru berwajah efektivitas pembangunan ini, secara satire, layak disebut serigala berbulu domba.

Sedari awal kemunculan omnibus law dalam perhelatan politik hukum perundang-undangan Indonesia menuai kontroversi. Desakan dari berbagai pihak dan kalangan bermunculan menanyakan arah laju dan niatan pemerintah mengeluarkan omnibus law. Praktis, pertanyaan perihal omnibus law berubah menjadi sebuah kecemasan publik akan sejumlah isu-isu penting yang selama ini menjadi perhatian hendak dikemas dalam satu payung hukum omnibus.

Gagasan pembentukan omnibus law pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan seusai dilantik sebagai Presiden RI Periode 2019-2024. Sontak pidato presiden menimbulkan riuh berkepanjangan dalam ruang publik. Alasannya, model pembentukan Omnibus selama ini tidak dikenal dalam metode pembentukan perundang-undangan di negara-negara yang bersistem civil law, seperti Indonesia.

Model pembentukan undang-undang dengan metode omnibus sejatinya merupakan jalan praktis dan cepat dalam mengatasi problem laten negara hukum Indonesia, yakni obesitas regulasi dan saling bertabrakannya norma hukum. Oleh karenanya, obat sekaligus vaksin atas penyakit obesitas regulasi dirancang dengan jalan cepat, praktis, efektif, dan efisien dalam payung metodologi bernama Omnibus Law.

Pertanyaan sederhananya, apakah betul Omnibus merupakan obat yang tepat? Atau justru menjadi candu bagi penguasa?

Obesitas Regulasi

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, per Februari 2020 terdapat 1.687 UU, 4.570 PP, 2.049 Perpres, 14.815 Peraturan Menteri, dan 4.337 Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kondisi ini menyebabkan Indonesia di ambang ketidakpastian hukum. Karena satu aturan dengan aturan lain saling bertabrakan dan berbenturan satu sama lain.

Padahal “kepastian” merupakan salah satu tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan akan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala aktivitas dan peristiwa kehidupan. Suasana ketidakpastian tersebut salah satunya berakibat pada minimnya income investasi. Hal ini sekaligus berdampak pada rendahnya outcome negara dalam mewujudkan pembangunan.

Investor dan para pemegang kuasa kapital sering kali dihadapkan pada kondisi serba-ketidakpastian dan tumpang tindih aturan. Sudah barang tentu, “kepastian” merupakan hal utama dalam berbisnis. Tanpa adanya kepastian dalam berusaha dan berbisnis, sirkulasi modal dan keuntungan bisnis bisa jadi tidak terjamin. Hal itulah yang membuat para investor berbalik dan enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Berkaca dari kondisi tersebut, Presiden Jokowi hendak menggenjot perekonomian dengan jalan cepat bermetodekan omnibus. Omnibus dinilai menjadi cara tercepat dalam mengatasi penyakit obesitas regulasi yang selama ini menjadi batu sandungan iklim investasi di Indonesia.

Betapa tidak, Omnibus Cipta Kerja, misalnya, menyasar 11 kluster, dengan isi 174 Pasal dengan konten 1.244 Pasal di 79 UU Multisektor.

Baca juga:

Jika masalahnya adalah obesitas regulasi, benarkah omnibus solusinya, atau setidak-tidaknya merupakan obat atas penyakit obesitas regulasi itu? Untuk menjawabnya, bisa merujuk pada kajian Bappenas (2019). Bahwa penyebab gemuknya regulasi di Indonesia adalah rendahnya sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan regulasi di setiap sektor kuasa pembentuk peraturan perundang-undangan.

Artinya, sesungguhnya problem obesitas regulasi ini justru berawal dari dalam pemerintahan itu sendiri. Karena ketiadaan satu-padannya politik hukum peraturan perundang-undangan yang digelorakan bersama. Alih-alih menyatupadankan tujuan peraturan hukum, pemerintah justru saling berlomba memproduksi regulasi atas dasar kepentingan mereka sendiri.

Oleh karena problem dasarnya adalah obesitas regulasi, maka sekiranya solusi omnibus law bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatasi penyakit obesitas itu.

Lantas, jika masih ada cara lain yang bisa ditempuh sebagai obatnya, kenapa pemerintah hari ini justru terkesan memaksakan dan terburu-buru dalam menerapkan omnibus Law?

Patut menjadi perhatian bersama, siapakah sesungguhnya yang sedang dilayani oleh pemerintah? Terlebih isu omnibus dinilai justru mengesampingkan penghargaan atas hak-hak warga selama ini, seperti hak ketenagakerjaan. Atau betulkah pemerintah sedang menggelar karpet merah untuk para investor dan melipat rapat-rapat kepentingan rakyat?

Omnibus dan Otoritarianisme Gaya Baru

Salah satu yang menarik dalam wacana Omnibus law adalah pemberian delegasi yang luas oleh norma UU Omnibus kepada Pemerintah. Berdasarkan rilis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), setidaknya terdapat 493 delegasi pada tingkat PP, 19 Perpres dan 4 Perda.

Tentu jamak diyakini, bahwa dalam kerja struktur norma hukum, hukum akan selalu berjenjang dan derivatif dalam bentuk peraturan yang lebih teknis di bawahnya. Salah satu buktinya, omnibus juga menerapkan jenjang norma itu. Tetapi yang membelalakkan mata adalah jumlah delegasi kewenangan yang diberikan oleh norma UU kepada pemegang delegasi (pemerintah) yang berkisar hampir 500-an delegasi.

Niatan Omnibus law menyederhanakan UU justru berbentuk kebablasan dalam memberikan delegasi pada peraturan pelaksana, yang semuanya bertumpu pada kuasa pemerintah. Kebablasan delegasi dan pemberian kewenangan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan justru dapat berbalik menjadi bahaya otoritarianisme gaya baru berwajah efektivitas pembangunan, atau secara satire layak disebut serigala berbulu domba.

Dengan demikian, secara ringkas, omnibus law merupakan reinkarnasi dari gaya otoritarianisme yang bersembunyi di balik nama “pembangunan dan kemudahan investasi”. Kuasa legislasi yang secara format nalar konstitusi berada pada wilayah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat digeser berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah).

Omnibus law cipta lapangan kerja telah membuktikan dalam Pasal 170 Ayat (1), (2), dan (3) dalam RUU-nya. Bahwa demi pelaksanaan kebijakan UU Cipta Kerja, maka Pemerintah Pusat berwenang melakukan perubahan ketentuan dengan PP yang akan dikonsultasikan ke DPR.

Parahnya lagi, kekuatan parlemen sekarang telah didominasi oleh struktur koalisi. Yang boleh jadi berakibat pada tumpulnya kritik dan nalar pengawasan parlemen terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, Omnibus Law menjadi alarm tanda bahaya hidupnya kembali otoritarianisme di alam demokrasi sekarang ini.

Wildan Humaidi
Latest posts by Wildan Humaidi (see all)