Partai Politik dan Dilema Demokrasi di Tengah Pandemi

Partai Politik dan Dilema Demokrasi di Tengah Pandemi
©Antara

Politik selalu menarik untuk kita bicarakan. Bagaimanapun kisruh dan peliknya kehidupan politik, semua orang bahkan ingin tahu tentang bagaimana perkembangan politik di sekitarnya, bahkan di tingkat lokal maupun nasional.

Ranah politik menyentuh hampir semua sendi kehidupan kolektif dan individual. Politik juga tidak hanya memengaruhi wilayah publik tetapi hingga ke area yang selama ini kita anggap personal (privat). Sehingga tidak aneh kemudian jika politik menjadi topik pembahasan setiap orang ataupun kelompok dengan tiada hentinya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi kita merupakan sesuatu yang fundamental dan patut kita pertahankan dan tidak terlepas dari kehadiran partai politik yang menjadi sarana dalam berdemokrasi. Partai politik adalah suatu organisasi yang berisi perkumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan di dalam politik.

Menurut Professor Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita,, dan nilai-nilai yang sama. Partai politik sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya tentunya. Agar masyarakat mau berpartisipasi dalam membangun negeri ini melalui politik yang sesuai serta berguna untuk pendidikan warga Indonesia agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bangsa dan bernegara, ini merupakan fungsi dari sebuah partai politik.

Partai politik juga merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat. Negara yang demokratis tentunya membuat terbentuknya banyak partai politik di Indonesia ini, seperti salah satu contohnya pada saat Pemilihan Umum 2014 ada sekitar 12 partai politik yang mengikuti pemilu saat itu. Tentunya, partai politik tidak bisa terbentuk sembarangan, partai politik mempunyai aturan dan ketentuan. Menurut UU No. 2 tahun 2011 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam satu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat, dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Semestinya lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dalam aktivitas pemerintahan, dan juga menjalankan fungsinya masing-masing, menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas, berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis.

Di tengah persoalan dunia menghadapi gelombang pandemi Covid-19 di mana juga dialami oleh negara-negara dengan sistem politik demokrasi salah satunya negara Indonesia, tentunya ini menjadi suatu problem dilematis yang menguras pola pikir dan keberadaan partai politik dalam berdemokrasi. Kemunculan partai politik diharapkan tidak saja pada saat pemilihan umum, namun dalam situasi nasional seperti ini partai politik harusnya tetap menjadi garda terdepan yang mengawal aspirasi masyarakat di tengah persoalan pandemi covid-19.

Dalam pengalaman berdemokratis, pemilu selalu menimbulkan kesan yang tidak harmonis dalam masyarakat. Bahkan sejumlah kalangan dan elite mengatakan bahwa pemilu hanyalah basa-basi yang justru menimbulkan kerawanan dalam masyarakat. Terutama ketika para elite terjebak dalam kepentingan kelompok atau individu. Pemilu yang harusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih orang yang bisa menyuarakan aspirasi atau kehendak mereka justru menjadi ajang kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Sebenarnya sudah banyak suara yang menyatakan bahwa cara-cara kampanye sudah harusnya diubah. Bahkan di kalangan pemerintah seperti yang diwacanakan oleh menteri dalam negeri dalam beberapa bulan sebelum pandemi ini terjadi dan juga ada beberapa partai yang nyatanya setuju akan hal ini.

Baca juga:

Tapi praktiknya, wacana hanyalah sebuah ilusi atau khayalan yang terkesan manis sesaat. Tentu saja kita bukannya menuntut keadaan yang sempurna. Jalan menuju keadaan yang baik masih sangat jauh, kalau kita ingin mencapai kesempurnaan.

Sebenarnya kita sudah merasa cukup jika kita mendapat titik terang untuk mencapai keadaan yang dicita-citakan bersama oleh seluruh masyarakat, yaitu berkampanye dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kebinekaan sebagai dasarnya. Untuk kemudian harapan itu tercapai, maka partai politik harusnya menjadi jembatan penghubung keresahan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini, tentu saja dengan memberikan dorongan dan stimulus kepada masyarakat terkait dengan penyadaran bahaya covid. Sehingga dengan demikian dapat membantu pemerintah dalam penanganan untuk mengatasi persoalan globalisasi ini.

Indonesia dalam menghadapi gelombang kedua pandemik Covid membutuhkan kolaborasi seluruh elemen terutama partai politik sebagai penyeimbang pemerintah dan masyarakat. Proses kolaborasi sosialisasi dengan gebutnya proses vaksinasi menjadi perhatian bersama yang harusnya kemudian diprioritaskan. Partai politik harus menjadi roda penggerak yang optimal dengan meninggalkan kepentingan-kepentingan yang di bawahnya, mengatasi pandemi secara total harusnya menjadi tujuan bersama yang harus diprioritaskan.

Pelaksanaan kampanye oleh partai politik dalam situasi yang tidak tepat seperti ini memperlihatkan bahwasanya partai politik kehilangan idealisme sebagai narahubung aspirasi rakyat. Dalam situasi seperti ini, kampanye yang sehat harusnya dilakukan dengan turut mengimbau masyarakat agar melakukan setiap anjuran pemerintah sehingga keinginan bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat kita capai.

Kalaupun pandemi ini berakhir, kampanye yang sehat mestinya dilakukan dengan cara-cara yang persuasif dan berorientasi pada program kerja serta bukannya janji-janji mulu yang kemudian tidak pernah diterapkan atau diwujudkan pada akhirnya.

Demokratisasi dapat kita artikan sebagai upaya untuk memberikan hak-hak rakyat sebagai penguasa-penguasa tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dan pada akhirnya dunia pada keseluruhan masih membutuhkan banyak sekali pembenahan. Berbagai penyelewengan yang terjadi dalam semua bidang kehidupan masih saja terjadi demi kepentingan suatu kelompok atau individu.

Demokratisasi dan hak-hak asasi acap kali dikorbankan. Dengan dalih demokrasi dan hak asasi, sejumlah kalangan bahkan mengeruk keuntungan kelompok.

Begitu banyak persoalan yang harus dibereskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bahkan umat manusia pada umumnya. Tentunya politik merupakan tonggak utama dalam pembenahan tersebut. Tanpa kehidupan politik yang sehat, penyelewengan di berbagai segi kehidupan sosial akan menjadi persoalan yang kekal dan seolah-olah tanpa titik terang untuk mendapatkan pemecahannya.

Baca juga:
Inocensius Yohanes Ngongo