Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Apakah Suatu Keharusan?

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Apakah Suatu Keharusan?
©LPW NTB

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Otonomi daerah yang salah satu agendanya adalah menempatkan desa sebagai basis desentralisasi melahirkan kebijakan alokasi dana desa sebagai wujud dari otonomi desa. Desa sebagai basis desentralisasi sangat beralasan karena sebagian masyarakat hidup dalam komunitas perdesaan.

Perspektif ini sangat beralasan karena dari pengalaman historis dan empiris bahwa sesunggguhnya desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai swaparaja bagi masyarakatnya. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan. Karena pada dasarnya masyarakat perdesaan mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, melaksanakan, dan bahkan mengawasi jalannya program pembangunan.

Adanya pemberian otonomi desa tersebut berkonsekuensi pula pada pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar dalam mengatur kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya, termasuk yang berkaitan dengan fiskal. Kebijakan ini paling tidak akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

Pertama, mendorong peningkatan peran, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan  keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.

Dalam kaitannya dengan peran masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa peran masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhann masyarakat tersebut. Keberhasilan pembangunan desa yang berlangusng di desa di samping ditentukan oleh partisipasi masyarakat juga nilai-nilai tradisional yang mendasar keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat digerakkan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai.

Untuk mewujudkan pembangunan bekelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masayarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan partipasi seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan.

Baca juga:

Dengan adanya partipasi itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi, maka suatu desa tidak bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik.

Hakikat Pembangunan

Pembangunan suatu negara pada hakikatnya adalah untuk menyejaterakan masyarakat, begitu juga dengan Negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV, yakni tujuan pembangunan nasioanal bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di perdesaaan harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah pusat saja. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Selain itu, wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desa terkelompok dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintah otonom. Selain itu, desentralisasi pada tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga semua aparat di lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daaerah.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat pembangunan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Halaman selanjutnya >>>
    Latest posts by Lalik Kongkar (see all)