Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
©SwaMedium

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya penting untuk masyarakat Indonesia secara luas.

Ambisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara tampaknya segera terealisasikan. Wacana yang sebetulnya sudah muncul sejak masa Presiden Soekarno tersebut menemui titik terang saat ini.

Sebelumnya, pada masa Pemerintahan SBY, juga telah dibentuk tim untuk menyusun rencana strategis dan pemilihan lokasi IKN yang baru. Sayangnya, sampai saat ini, hasil kajian tim itu tidak jelas.

Selain gagasan-gagasan besar yang ingin dicapai, gerak cepat pembangunan IKN di dua kabupaten tersebut tidak lepas dari kritik. Berbagai analisis dan kajian mewarnai sedari Presiden Jokowi menyampaikan wacana resminya dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR pada Oktober 2019.

Mulai dari persoalan kemampuan pembiayaan fiskal, ancaman kelestarian lingkungan, daya dukung sosial, hingga kecurigaan adanya kepentingan politis dan populis semata. Upaya yang serbacepat ini juga membuat adanya potensi pengabaian partisipasi publik.

Menurut Arnstein (1969), partisipasi publik didefinisikan sebagai redistribusi kewenangan yang memberikan ruang bagi masyarakat yang sebelumnya dikeluarkan untuk dapat masuk kembali diikutsertakan dari proses politik dan ekonomi. Pentingnya pastisipasi publik dimanfaatkan sebagai masukan bagi perencanaan dan perancangan pembangunan.

Hal ini menjadi penting untuk mengakomodasi pembangunan yang multiwawasan. Wawasan tersebut memperluas sudut pandang pembangunan dari berbagai aspek, seperti sosial, budaya, lingkungan, hukum, serta ekonomi.

Sinergitas pembangunan tersebut tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan satu sudut pandang saja. Sayangnya, Pemerintah terkesan tutup mata dan hanya berpatokan dari gagasan yang disusunnya sendiri, yaitu pemerataan ekonomi.

Alih-alih mendapat dukungan, perspektif pemerataan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur ini juga mendapat banyak kritikan. Pemerintah beralasan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan membawa multiplyer effect yang besar bagi pembangunan daerah sekitarnya, bahkan ke wilayah Indonesia Timur. Ini terkait dengan konsentrasi ekonomi baru yang akan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Demikian teori ekonominya bekerja.

Jika kita melihat DKI Jakarta, memang pembangunan tersebut memberi pengaruh yang demikian. Sayangnya, setelah puluhan tahun menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta hanya mampu memberi pengaruh yang kuat ke daerah sekitarnya saja, seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kita pun pantas meragukan efektivitas alasan pemerintah tersebut.

Proses-proses yang dilakukan di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 membuat publik bertanya-tanya. Sebab, pandemi menyebabkan reorientasi besar-besaran anggaran dari tingkat pusat sampai daerah yang membuat kemampuan fiskal kembang kempis. Situasi ini membuat keraguan terkait pembiayaan relokasi dan pembangunan IKN yang baru.

Baca juga:

Pembiayaan yang dikucurkan tentu tak hanya bisa menyangkut aspek kesiapan infrastruktur saja, melainkan juga memperhatikan kemampuan keberlanjutannya. Malahan, rancangan sumber-sumber pendapatan bagi pembiayaan tersebut belum nampak jelas sampai sekarang. Dasar hukum yang juga belum terbentuk dikhawatirkan membuat Pemerintah ugal-ugalan menabrak regulasi yang ada.

Publik juga mempertanyakan nilai historis pemilihan dua kabupaten sebagai IKN yang baru. Selama ini kita tahu, pemilihan DKI Jakarta sebagai IKN memiliki arti penting dan historis. DKI menjadi saksi bagi banyaknya catatan sejarah penting, seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sentra perdagangan masa kolonial, dan juga sebagai pusat pemerintahan kolonial. Aspek ini dinilai tak dimiliki oleh calon ibu kota baru nanti.

Pemerintah pun tak pernah menjelaskan secara rinci selain hanya karena potensi spasial dan keekonomian yang dimiliki dua kabupaten tersebut. Ini patut disayangkan mengingat potensi adanya degradasi nilai sejarah bagi Jakarta seandainya hanya menjadi basis ekonomi saja. Jakarta bukan lagi dipandang sebagai kota sarat dengan pusat sejarah perjuangan yang dilestarikan sebagai pusat pemerintahan, tapi hanya sebagai kota megaekonomi yang tak lain kepentingannya kapitalis.

Terlebih, pembangunan IKN yang baru juga sarat akan persoalan budaya dan lingkungan. Kacamata pembangunan yang masih menggunakan jakartasentris dinilai tak mampu memperhatikan modal sosial, budaya, dan lingkungan IKN yang baru.

Nyatanya, memang ada pengabaian partisipasi publik dalam kajian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Hal tersebut bukan hanya rentan menciptakan konflik sosial, tapi juga pembangunan yang hampa.

Jika kita merujuk pada pemindahan ibu kota di lain negara, ketiga aspek tersebut menjadi hal yang penting bagi modal suatu kota selain modal ekonomi. Kita pun memiliki pengalaman mengenai konflik sosial yang terjadi melalui transmigrasi dalam rangka yang sama, yaitu pemerataan pembangunan.

Publik paham bahwa Jakarta memiliki beban yang besar dalam memikul status sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan sekaligus. Berbagai kajian pun telah menyatakan Jakarta overload dan overcapacity sebagai sebuah kota yang layak fungsi dan layak huni. Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk “menyelamatkan” Jakarta dari berbagai ancamannya, seperti pemindahan pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi dari Jakarta.

Namun, proses komunikasi Pemerintah yang selalu searah membuat banyak kecurigaan terutama mengenai kepentingan politis saja. Disebut-sebut beberapa dari pejabat publik dan konglomerat memang memiliki tanah di IKN yang baru, dan Pemerintah minim untuk menjelaskan hal tersebut. Tak ayal, publik berpersepsi demikian.

Pemerintah seolah setengah hati dalam mendengarkan masukan publik dengan tidak melakukan tindak lanjut atas usulan yang diberikan. Dalam teori partisipasi publik yang diungkapkan Bedford (2002), partisipasi publik haruslah mencapai kemampuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Ini menjadi krusial ketika masukan publik hanya diakomodasi tanpa ada tindak lanjut. Alhasil, publik hanya mampu memberi masukan tanpa mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat.

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya penting untuk masyarakat Indonesia secara luas, melainkan ke daerah yang terdampak akibat pemindahan Ibu Kota Negara ini. Ini terkait dengan pembangunan daerah yang juga tetap berjalan dan memiliki road map-nya sendiri.

Baca juga:

Jika saja seluruh aspek pembangunan dikuasai Pemerintah Pusat, daerah tak lagi memiliki pilihan lain selain melakukan penyesuaian dan mendukung pelaksanaannya. Padahal, ini buruk bagi kerja-kerja otonomi daerah di mana daerah memiliki kewenangan pembangunan yang luas.

Pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang bagi publik dan daerah untuk menyumbang kritik dan saran, juga memastikan publik dan daerah memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini demi memastikan pemerataan ekonomi yang diwacanakan benar-benar dirasakan masyarakat.

    Daniel Pradina Oktavian
    Latest posts by Daniel Pradina Oktavian (see all)