Pasal Kontroversial UU MD3 Batal, PSI: Simbol Kemenangan Rakyat

Pembatalan Pasal Kontroversial UU MD3 adalah Simbol Kemenangan Rakyat
Foto: @psi.or.id

Nalar Politik – Pembatalan pasal-pasal kontroversial UU MD3 menjadi simbol kemenangan rakyat. Hal itu menyusul setelah Mahkamah Konsitusi (MK) kabulkan permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas pasal-pasal siluman di dalamnya.

“Apa yang kami perjuangkan, yakni peninjauan kembali sejumlah pasal di UU MD3, akhirnya dikabulkan MK. Pasal-pasal tersebut dibatalkan MK. Ini adalah simbol kemenangan rakyat,” terang Jubir PSI Bidang Hukum Rian Ernest.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Dalam keterangan pers-nya, ia sambut baik putusan MK. Ia berharap, anggota-anggota DPR, khususnya yang nanti terpilih di Pemilu Legislatif 2019, untuk senantiasa menghormati dan menaati putusan MK tersebut.

“Ini adalah simbol kemenangan rakyat. Simbol kemenangan dalam menjaga kualitas demokrasi dan melawan segala bentuk abuse of power dari lembaga legislatif.”

Majelis Hakim MK, dalam putusannya, menilai pasal-pasal kontroversial UU MD3 bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal-pasal tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang anggota-anggota dewan.

Dengan keluarnya putusan MK, maka pupuslah sudah harapan sebagian anggota DPR yang memang berhasrat mendapat keistimewaan. Harapan akan diberikan keistimewaan ketika terlibat tindak pidana yang tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas mereka itu sirna ditelan putusan MK yang sangat tepat.

“Mereka yang melakukan tindak pidana tetap dapat terkena pergantian antarwaktu (PAW), yang sebelumnya ingin dihapuskan oleh DPR.”

Seperti diketahui, PSI adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial UU MD3. Sebelumnya, keputusan untuk menggugat UU MD3 dilakukan berdasarkan polling yang digelar PSI dan disetujui 91 persen responden.

PSI juga menggandeng 122 advokat. Mereka mengambil Pasal 122 UU MD3 sebagai sombol kekeliruan UU tersebut.

Beberapa pasal kontroversial itu adalah Pasal 73. Pasal itu mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan. Polri wajib memenuhi permintaan.

Pasal 122 huruf K. Pasal ini mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Terakhir, Pasal 245. Pasal ini menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

___________________

Artikel Terkait:
    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)