Pekerja Migran Ilegal dalam Kacamata Diplomasi Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia
©Ekorantt

Diplomasi perlindungan tidak membedakan status imigrasi pekerja migran.

Globalisasi membawa pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan. Sekat-sekat yang tadinya hadir antarnegara menjadi makin melebur. Informasi kini bisa diperoleh dengan cepat. Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang seperti tiada hentinya.

Globalisasi juga membawa pengaruh dalam dunia ketenagakerjaan. Kini makin banyak orang yang bekerja di luar negeri dengan mudah. Mereka yang bekerja di luar negeri dapat pula disebut dengan pekerja migran. Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia, makin banyak WNI yang bekerja di luar negeri.

Sayangnya, tidak semua WNI yang bekerja di luar negeri melalui proses yang sah. Banyak dari mereka yang menjadi pekerja migran dengan bantuan calo sehingga status imigrasi mereka menjadi ilegal. Hal ini tentunya menjadi permasalahan, baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi para diplomat yang ditempatkan di luar negeri.

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik suatu negara atau diplomat memiliki fungsi-fungsi tertentu, yaitu Representing (Mewakili), Protecting (Melindungi), Negotiating (Bernegosiasi/Berdiskusi), Promoting (Mempromosikan), dan Ascertaining and Reporting (Memastikan dan Melaporkan). Fungsi Protecting bermakna diplomat wajib melindungi warga negaranya. Perlindungan ini diimplementasikan dalam bentuk Diplomasi Perlindungan.

Dasar Pelaksanaan Diplomasi Perlindungan

Pemerintah Indonesia melaksanakan Diplomasi Perlindungan dengan berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban melindungi warga negaranya; tidak peduli di mana ia berada, baik di Indonesia maupun di kuar negeri semuanya wajib dilindungi.

Selain itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 18 atau (1) berbunyi “Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam pasal 19 huruf B bahwa perwakilan diplomatik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Sehingga diplomat wajib melindungi WNI apabila WNI tersebut terkena kasus pidana hukum di luar negeri, perlindungan itu diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan hukum seperti membantu menyediakan pengacara untuk WNI.

Dasar lainnya yaitu arahan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Beliau menginstruksikan agar negara selalu hadir dalam melindungi WNI di luar negeri.

Diplomat adalah perwakilan diplomatik suatu negara. Ia mewakili pemerintah negara asal di negara ia ditugaskan. Sehingga bentuk kehadiran negara Indonesia dalam melindungi warganya diwakilkan oleh para diplomat tersebut. Dengan menggunakan diplomasi perlindungan, WNI wajib dilindungi keselamatan dan kesejahteraannya walau ia tidak sedang berada di Indonesia.

Dari segi hukum internasional, pelaksanaan diplomasi perlindungan telah dijelaskan dalam pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi: Protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law (United Nations 2005). Diplomat melindungi warga negara asli di negara ia ditugaskan dengan masih berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Artinya, dalam melindungi WNI, diplomat harus mengerti mengenai hukum internasional yang ada agar perlindungan yang ia lakukan masih selaras.

Diplomasi Perlindungan terhadap Pekerja Migran Ilegal

Dilansir dari ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) Benny Rhamdani, sekitar 80% pekerja migran Indonesia berstatus ilegal. Mereka bisa bekerja di luar negeri menggunakan jasa penempatan tenaga kerja yang tidak resmi sehingga sering kali mereka mendapat perlakuan yang tidak adil.

Data ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh World Bank yang menyatakan terdapat 9 juta pekerja migran asal Indonesia yang berada di seluruh dunia. Namun dalam data B2PMI, hanya terdapat 3,7 juta pekerja sehingga sisanya yaitu sejumlah 5,3 juta pekerja bersifat ilegal.

Baca juga:

Di Arab Saudi, banyak WNI yang telah tinggal menetap selama bertahun-tahun dengan status yang masih tidak resmi. Mereka sampai menikah dan memiliki anak sehingga anak mereka tidak tercatat dalam kependudukan Arab Saudi ataupun Indonesia.

Menanggapi hal ini, pihak Kedutaan Besar Indonesia memberikan perlindungan dalam bentuk pemahaman kepada mereka. Diplomat tidak bisa serta-merta mendeportasi mereka atau mendaftarkan status imigrasinya sehingga dengan didampingi secara perlahan mereka akan menyadari status mereka yang tidak resmi dan bisa mempertanggungjawabkannya.

Diplomasi perlindungan tidak membedakan status imigrasi pekerja migran. Selama masih merupakan WNI, maka diplomat wajib melindungi mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah saat WNI ilegal tersebut terkena kasus hukum yang merugikan negara tempat ia berada. Diplomat tetap memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan karena hal tersebut bersifat wajib.

Pekerja migran yang ilegal bersalah kepada Indonesia karena keberangkatannya yang tidak resmi, ia juga bersalah kepada negara tempatnya bekerja karena telah melakukan pelanggaran hukum. Kesalahan yang dilakukan menjadi berlipat ganda dan diplomat mengalami dilema perlindungan.

Dari yang telah dijelaskan, maka bisa disimpulkan jika Diplomasi Perlindungan melindungi semua WNI tanpa terkecuali. Walaupun WNI atau pekerja migran yang berasal dari Indonesia memiliki status imigrasi yang tidak sah dengan kata lain ilegal, Diplomat masih wajib melindunginya sesuai hukum yang berlaku.

Namun tetap saja cara-cara ilegal yang ditempuh WNI agar bisa bekerja di luar negeri adalah tindakan yang salah karena menyalahi hukum yang berlaku. Status ilegal tersebut jika akan membuat Diplomat makin sulit melindunginya karena kesalahan yang ia perbuat berlipat ganda.

Referensi:
    Muthia Latifa
    Latest posts by Muthia Latifa (see all)