Pelintiran Informasi Jauh Lebih Jahat dari Hoaks

Pelintiran Informasi Jauh Lebih Jahat dari Hoaks
©Justisia

Potongan (pelintiran) informasi yang jadi pegangan kebenaran jauh lebih jahat dari informasi bohong (hoaks).

Nalar Warga – Untuk memancing kerusuhan di Papua, ada orang-orang yang terorganisir memprovokasi lewat media sosial. Facebook membongkar. Biaya iklannya saja untuk menyebarkan opini sesat sampai Rp4,2 miliar.

Tapi Tempo sibuk teriak bozar-bazer istana. Tanpa bukti. Marah karena rating dan sahamnya anjlok?

Mereka menuding bozar-bazer istana modalnya cuma cuitan ambulans. Padahal tersangkanya ada. Batu dan molotov ada di dalam ambulans. Hoaksnya di mana?

Sementara Veronica Koman dianggap pejuang HAM. Padahal di Papua, ribuan orang mengungsi. 30 orang mati. Sebagian mati terbakar!

Ada lagi media yang sibuk pelintir berita. Modalnya riset Oxford. Katanya, pemerintah dibiayai buzzer.

Jelas, di riset itu, yang manipulasi informasi adalah politisi dan partai politik. Juga kontraktor privat. Bukan pemerintah.

Riset dilakukan 2018 – 2019. Saat Indonesia sedang Pilpres. Kalau saat Pilpres, ya jelas partai dan politisi banyak biayai buzzer yang memanipulasi opini.

Mau contoh? Hoaks soal kontainer surat suara. Hoaks jaringan MCA. Hoaks Jokowi melarang azan. Dan paling menghebohkan, hoaks Ratna Sarumpaet. Semua dari kubu anti-Jokowi. Kok dipelintir?

Baca juga:

Ada lagi VIVA. Judul beritanya sengaja dipelintir. Peristiwa di luar negeri sengaja dipelintir agar pembaca kira itu di Indonesia.

Media-media ini bersembunyi di balik UU Pokok Pers. Kalau mereka sadar informasi pelintiran, mereka gak ada risiko apa-apa. Paling terbitkan hak jawab.

Jika media sebar hoaks, UU Pers cuma minta mereka terbitkan hak jawab, setelah bersengketa di Dewan Pers. Sementara kalau warganet sebar hoaks, ancaman hukuman penjara sampai 4 tahun, UU ITE.

Tapi media-media sibuk ngomong soal buzzer istana.

Harusnya, yang perlu diwaspadai itu media-media mainstream yang beritanya pelintiran. Atau hanya memberi potongan informasi saja untuk menggiring opini, seperti berita soal penelitian Oxford itu.

Potongan informasi yang jadi pegangan kebenaran jauh lebih jahat dari informasi bohong.

Mentang-mentang gak ada risiko sebar hoaks dan berita pelintiran, media-media ini gak ada ancaman apa-apa untuk melancarkan aksinya. Demi click bait, atau demi tujuan politik juragannya. Ini jauh lebih bahaya bagi publik.

Begini. Karena pakai nama media, informasi yang mereka sebarkan punya approval rating lebih tinggi dibanding info orang per orang warganet. Bayangkan kerusakannya kalau cara membuat berita mereka sekualitas tempe bongkrek.

Dunia punya contoh bagaimana hoaks yang diintrodusir media mainstream bisa menghancurkan sebuah negara. Irak diserang karena isu senjata kimia, yang sampai sekarang gak terbukti. Media-media gajah sekelas CNN ikut menyebarkan info palsu ke publik. Irak hancur.

Jadi kalau Tempo teriak-teriak tertibkan warganet, justru yang perlu ditertibkan adalah media-media itu. Kalau mereka membuat berita hoaks dan pelintiran, dampaknya jauh lebih dahsyat.

Harusnya, siapa saja yang sebarkan berita palsu yang merusak, baik media atau warganet, hukumannya harus sama.

Sebaiknya Tempo gak usah jemawa. Coba dengar nasihat salah seorang mantan wartawan senior, kang Pepih Nugraha. Jika terus dengan gayanya yang sok pintar, sok benar sendiri, sok bermoral sendiri, dan main tuding orang lain, nanti malah digilas zaman.

*Eko Kuntadhi

Baca juga:

    Warganet

    Pengguna media sosial
    Warganet

    Latest posts by Warganet (see all)