Pembatasan Kebebasan Berkumpul Dominan di Isu LGBT dan Komunisme

Pembatasan Kebebasan Berkumpul Dominan di Isu LGBT dan Komunisme
©KontraS

Ulasan Pers – KontraS baru saja meluncurkan laporan penelitian “Menemukan Pola Pembatasan Kebebasan Berkumpul”. Penelitian ini berangkat dari studi kasus di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Yogyakarta, dan (isu) Papua 2015-2018.

Pembatasan yang terjadi adalah bentuk nyata dari menyusutnya ruang masyarakat sipil. Seperti, upaya kriminalisasi karena menyatakan pendapat berbeda. Sering kali tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, tetapi juga kelompok masyarakat dengan alasan menganggu “stabilitas keamanan”.

Isu kebebasan berkumpul sebagai isu fundamental rentan mendapatkan tantangan. Padahal, kebebasan berkumpul sebagai sarana penting supaya publik dapat mengekspresikan pandangan mereka. Juga mendukung terwujudnya keberagaman publik dan alat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat.

KontraS memantau sejumlah kecenderungan penegakan hukum yang terkesan mengendur, gamang, dan berkompromi pada wujud fundamentalisme yang mengkristal pada sejumlah isu. Pendataan secara khusus pada sektor kebebasan berkumpul yang salah satu indikatornya: pembubaran paksa yang terdokumentasikan.

Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi: Jawa Barat, Yogyakarta, dan Papua. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasar pada: (1) masifnya angkat pembatasan hak berkumpul secara damai; (2) karakteristik kasus yang penting untuk diangkat dan mendapatkan perhatian publik secara luas.

Selama periode 2015-2018, KontraS menemukan bahwa peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul mengerucut pada dua isu dominan, yakni isu mengenai LGBT dan isu mengenai komunisme. Aktor dominan dalam peristiwa tersebut ialah aparat kepolisian, ormas, bahkan militer.

Adapun penyebab pembatasan terhadap kebebasan berkumpul karena beberapa hal, di antaranya seperti yang tertera dalam gambar:

Penyebab Pembatasan Kebebasan Berkumpul

Keterlibatan aparat negara sebagai aktor pembatasan kebebasan berkumpul menjadi dominan di seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, bukan malah menjaga kebebasan warga negara, aparat keamanan justru terlibat dalam mendorong pembatasan itu.

Baca juga:

Kerap kali pembatasan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan momentum-momentum tertentu. Pemicu terjadinya pelanggaran kebebasan berkumpul juga disebabkan oleh isu di tingkat nasional yang tengah hangat dan terdapat momentum spesifik yang akhirnya menjadi isu yang menyebar.

Kampus sebagai institusi akademik justru menjadi tempat paling banyak atas terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul. Dibatasinya kebebasan yang ada di kampus menjadi gejala mundurnya peradaban sipil dan kebebasan akademik.

Salah satu akar permasalahan yang menyebabkan terus berlangsungnya pembatasan kebebasan berkumpul adalah Per-UU. Ini menjadi problem utama mengingat kebijakan menjadi landasan pokok warga negara melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan ada tafsir keliru oleh aparatur pelaksana lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tren yang menguat untuk membatasi ruang ekspresi, termasuk restriksi khusus terhadap hak berkumpul secara damai di muka publik, di antaranya:

Pola berulang di kasus pembatasan kebebasan berkumpul

Ketiga pola di atas harus dapat diuji dengan standar konstitusi, hukum, dan sejumlah prinsip HAM yang mengikat Pemerintah Indonesia pada jaminan hak dan kebebasan fundamental di Indonesia.

Pemantauan dari 2015-2018 dapat menjadi tolok ukur untuk melihat situasi yang terjadi belakangan. Beberapa peristiwa masih terjadi perihal pembatasan kebebasan berkumpul di isu LGBT dan komunisme.

Atas penjelasan di atas, KontraS memproyeksikan kondisi kebebasan berkumpul di Indonesia akan berjalan dengan dua pilihan: status quo atau memburuk. Harapan situasi kebebasan berkumpul membaik hanya bergantung pada perubahan paradigma “agency”—baik negara maupun kelompok masyarakat.

Secara lebih detail, laporan “Menemukan Pola Pembatasan Kebebasan Berkumpul” dapat diakses di sini.

*KontraS