Pemberlakuan Asas Strict Liability terhadap Fenomena Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pemberlakuan Asas Strict Liability terhadap Fenomena Tindak Pidana Lingkungan Hidup
©Picpedia

Pemberlakuan Asas Strict Liability terhadap Fenomena Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Korupsi menjadi salah satu isu yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk korupsi yang paling merusak adalah penyalahgunaan sumber daya alam. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia seharusnya dapat menggunakan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, kenyataannya sering kali terjadi sengketa lingkungan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Salah satu bentuk sengketa lingkungan adalah tindak pidana lingkungan yang muncul akibat atau diduga akibat adanya dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, dirumuskan sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Dengan demikian, yang menjadi subjek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Salah satu bentuk korupsi terkait sumber daya alam adalah kasus besar-besaran yang melibatkan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Secara sederhana, kasus ini melibatkan kolaborasi ilegal atau melawan hukum antara PT Timah Tbk dan pihak swasta dalam pengelolaan lahan. Diperkirakan dari penyalahgunaan lahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp271 Triliun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi seperti kasus penyalahgunaan lahan PT. Timah Tbk. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus apabila pengurus korporasi yang menduduki posisi penting dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengendalikan korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atas nama korporasi.

Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Asas Strict Liability sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf a dalam KUHP Baru yaitu: “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Baca juga:

Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 37 huruf a disebutkan bahwa: “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban ketat (strict  liability) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana  hanya  karena  telah  dipenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  dari perbuatannya”. Penjelasan  Pasal  37  huruf  a  tersebut  memberikan  penjelasan mengenai  pemberlakuan  asas Strict Liability, namun konsep Strict Liability bertentangan dengan asas Culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas Kemasyarakatan.

Dalam naskah akademik RKUHP Baru pemberlakuan asas Strict Liability sebagai bentuk keseimbangan dari kekakuan asas Legalitas dan asas Culpabilitas. Penjelasan Pasal 37 huruf a, ketentuan ini ditujukan bagi tindak pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan artinya KUHP Baru menyerahkan sepenuhnya kepada Undang-Undang diluar KUHP jika Undang-Undang tersebut menganut strict liability, sehingga konsep tersebut dapat diberlakukan, jika Undang-Undang tidak mengatur maka tidak ada landasan untuk mengatur konsep tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan asas Culpabilitas.

Berkaitan dengan kasus korporasi tindak pidana korupsi PT. Timah Tbk, dapat diterapkan asas  pertanggungjawaban  mutlak  (strict liability)  terhadap  korporasi  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf a KUHP Baru.

Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang terkait dengan lingkungan hidup.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dapat diidentifikasi dalam Pasal 88 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) menyatakan, “setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup bertangungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Diperjelas juga dalam Pasal 37 KUHP Baru, perkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” yaitu dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang kedua tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Sehingga pertanggungjawaban tindak pidana korupsi PT. Timah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan perkiraan kerugian keuangan negara sebesar 271 Triliun dapat dilakukan pemidanaan terhadap individu-individu yang memegang posisi fungsional di dalam struktur organisasi PT. Timah, Tbk yang melakukan tindakan atas nama PT. Timah, Tbk atau demi kepentingan PT. Timah, Tbk, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha komoditas timah PT. Timah, Tbk, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal ini mens rea dari manusia alamiah pengurus diidentifikasikan sebagai mens rea korporasi.

Referensi
  • Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  • Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup
  • Ahmad. (2022). Asas Strict Liability sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. ournal of Judicial Review.
  • Eryarifa, S. (2022). Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas.
  • K, A. T. (2024). Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?page=all#google_vignette
  • Kameliya, S. (2023, October Monday). Korupsi Sumber Daya Alam. Retrieved from antikorupsi.org: https://www.antikorupsi.org/id/korupsi-sumber-daya-alam