Pembiayaan Perubahan Iklim Adalah Janji Negara Maju

Nalar Politik – Pembiayaan perubahan iklim adalah janji negara-negara maju. Perkara ini harus dipenuhi mengingat dunia saat ini sedang dihadapkan pada potensi krisis pemanasan global.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin General Debate dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Menurutnya, semua negara, utamanya negara-negara maju, perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim.

“Negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan pembiayaan perubahan iklim,” ujar Puan, Sabtu (27/11).

Pada kesempatan memimpin sesi kedua “general debate” bertajuk “Contemporary challenges to democracy: Overcoming division and building community” yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid itu, Puan turut menyampaikan terkait urgensi pemerataan vaksin Covid-19 bagi seluruh negara dan peran parlemen dalam menangani pandemi.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.”

Ia memprediksi jumlah orang kurang gizi akan meningkat lebih dari 800 juta orang pada 2022, dan vaksin Covid-19 saat ini masih belum merata. Karena itu, menurutnya, semua masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang dan di mana saja.

Puan pun menjelaskan beberapa isu yang dibahas lainnya, di antaranya adalah mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi Covid-19, mulai dari tantangan politik, ekonomi, dan sosial.

Ia menilai, krisis kemanusiaan akibat konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Ketahanan demokrasi juga diperebutkan ketika Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi.

“Penundaan pemilu telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak.”

Puan mengharapkan kehadiran pemerintahan yang baik selama krisis Covid-19, termasuk peran parlemen yang harus memberikan kinerja terbaik. Hal ini, baginya, guna mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meskipun banyak tantangan.

“Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah.”

Saat masa krisis, nilai Puan, parlemen harus terus menjalankan fungsinya, termasuk melakukan check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi dan menjamin hak asasi manusia serta kebebasan berekpresi.

Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya, sehingga harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima secara luas. [an]

Baca juga: