Pemilu 2024: Mengembalikan Trust Publik

Pemilu 2024: Mengembalikan Trust Publik
©Howsons

Pemilu 2024: Mengembalikan Trust Publik

Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil wakil presiden republik Indonesia serta anggota legislatif sudah mulai dilaksanakan dan tinggal menghitung beberapa hari lagi pencoblosan akan datang yakni pada tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan keputusan dari penyelenggara pemilu yakni komisi pemilihan umum (KPU).

Pemilu adalah bagian salah satu peristiwa politik dimana pemilu menjadi ruang pertarungan secara terbuka antar berbagai kepentingan dengan tujuan mendapatkan kekuasaan.

Secara normatif dalam undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan ratyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan pemilu secara substantif, bagi penulis adalah agenda evaluatif terhadap perjalanan pemerintahan sekaligus merancang kembali tatanan kehidupan bernegara dari segala aspek; ekonomi-politik, hukum, sosial, budaya, sumber daya negara, dan lain sebagainya demi mencapai prinsip-prinsip demokrasi dan negara sejahtera (welfare state).

Capaian ini mesti terus dipertegas  publik agar orang tidak antipati dengan politik pemilu itu sendiri.

Tulisan sederhana ini merupakan cara untuk mengisi ruang pada momentum pemilu yang terlihat masih kurang-bahkan kosong diisi dengan ide dan gagasan serta sebagai upaya penulis agar dapat berkontribusi sebagai warga negara dalam mengembalikan kegagalan berpikir (falacy) kebanyakan orang terhadap politik. Term politik sudah terlihat menjadi sesuatu yang identik dengan hal-hal negatif.

Citra Buruk

Perkembangan dunia politik saat ini memang mendapat penilaian buruk dari publik. Politik di Indonesia seakan sedang mengalami degradasi sampai ke titik paling nadirnya. Aspek kualitasnya, mutu, moral dan sebagainya semuanya menurun. Akibat dari itu semua berimbas kepada kepercayaan publik terhadap politik menghilang.

Baca juga:

Publik cenderung dan terlanjur kecewa dengan kondisi serta realitas sosial yang terjadi hari-hari ini bahwa tidak perubahan sedikit pun. Perekonomian masyarakat memburuk, indeks demokrasi menurun, kepastian hukum memihak untuk yang punya status quo, dan masalah-masalah yang semakin menumpuk.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi di Indonesia masih buruk di tengah pemulihan pandemi Covid-19. Pemulihan ini, salah satunya terlihat dari tumbuhnya ekonomi Indonesia sebesar 5,31% sepanjang 2022.

Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, rangking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54.

Sedangkan kondisi hukum di Indonesia yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan, sebut saja kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang dilaporkan seorang menteri ke PN Jakarta Timur, kasus Rocky Gerung yang dituding menghina Presiden Jokowi dengan pelanggaran UU ITE padahal warga negara punya kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi, dan terakhir adalah diloloskannya seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan orang yang berkuasa dan publik menilai ini bagian kecurangan.

Orientasi dari pelaksanaan pemilu tiap lima tahun sekali seakan hanya menjadi agenda formalitas mengganti kekuasaan yang tidak bersamaan dengan efek setelah pemilu terlaksana sebagai substansi demokrasi sangat buram dan jauh panggang dari apa.

Padahal tugas negara dan penyelenggara negara pasca pemilu bagi Mansour Fakih (2002: xvi-xvii) adalah menjalan perintah konstitusi yakni melindungi warga negara, mensubsidi rakyat, memproteksi pelayanan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi.

Dari semua fenomena politik di Indonesia, publik membuat konklusi tentang politik bermacam-ragam bahwa politik hanya milik orang-orang yang punya kuasa (status quo) untuk melanggengkan kepentingannya. Politik hanya tempat menumpuk kekayaan kelompok tertentu dengan kroni-kroninya yang alhasil sangat menciptakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan dalam politik, maka sering terjadi konflik kepentingan (conflic of interest) kalangan elit sampai kepada konflik-konflik SARA masyarakat bawah. Dan masih banyak lagi bagaimana citra buruk dari politik lewat penilaian publik.

Halaman selanjutnya >>>
Nardi Maruapey
Latest posts by Nardi Maruapey (see all)