Peminat Kasus Pelanggaran HAM Berat Prabowo Redup di 2023

Peminat Kasus Pelanggaran HAM Berat Prabowo Redup di 2023
©Elshinta

Publik yang tahu bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yakni penculikan aktivis demokrasi 1998, redup.

Pada 2014, yang menjawab tahu kasus tersebut 42 persen. Pada 2023, angkanya sedikit berkurang menjadi 38 persen.

Adapun yang yakin atas keterlibatan Prabowo pada 2014, yakni 52 persen. Pada 2023, angka tersebut turun menurun menjadi 44 persen.

Demikian hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Profesor Saiful Mujani dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Isu HAM dalam Debat Capres 1” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 14 Desember 2023.

Menurut Saiful, penurunan tingkat pengetahuan dan keyakinan publik atas kasus pelanggaran HAM inilah yang membuat efeknya sedikit melemah.

“Kalau sekarang efek kasus penculikan aktivis itu melemah karena pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut melemah. Kemudian tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan,” ujar pendiri SMRC tersebut.

“Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elite pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Saiful mengatakan bahwa isu HAM Prabowo ini penting secara elektoral. Ia menggerus elektabilitas Prabowo sebanyak 10 persen.

Baca juga:

Dalam studi eksperimental menjelang pilpres 2019, dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo melemah secara signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara karena pelanggaran HAM berat tersebut.

Dalam variabel kontrol, ditanya apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya ada 33,7 persen menjawab ya; 44,4 persen menjawab tidak; dan 21,9 persen menjawab tidak tahu.

Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998? Ada 23,3 persen menjawa ya; 52,6 persen menjawab tidak; dan 24,2 persen tidak menjawab.

Data ini menunjukkan ada efek signifikan penurunan suara pada Prabowo jika publik mengetahui kasus penculikan aktivis demokrasi 1998.

“Artinya kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini penculik, itu bisa menggerus (suara Prabowo).”

Karena itu, bagi orang yang mau menghambat agar Prabowo tidak jadi presiden, adalah dengan meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka bahwa memang Prabowo bertanggungjawab terhadap penculikan itu.

“Dan faktanya memang dia diberhentikan (karena kasus itu) dan Prabowo pun tidak melawan (membantah).”

Selanjutnya Saiful menunjukkan segmen masyarakat yang tahu dan tidak tahu kasus ini. Dari sisi gender, umumnya yang tidak tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas tentara karena bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis adalah perempuan 31 persen, sementara laki-laki 45 persen.

Halaman selanjutnya >>>