Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024

Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024
©Viva

Nalar Politik – Presiden Joko Widodo memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2021 yang ditandatangani 31 Desember 2021, Jokowi menimbang bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan berdampak terhadap aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di tanah air.

Keputusan presiden tersebut ditetapkan di tengah upaya pemerintah untuk mencegah melonjaknya lagi kasus infeksi Covid-19 dan kekhawatiran warga akan munculnya varian baru Omicron.

Sebagaimana diketahui, wabah Covid-19 sempat mengalami gelombang kedua pada 2021 lalu. Hal ini memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan lockdown dalam bentuk Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 1-4.

Di satu sisi, langkah itu cukup berhasil menurunkan kasus Covid-19. Namun, di sisi lain, kehidupan ekonomi publik kembali terpuruk. Meski saat ini kondisi tampak mulai membaik, namun publik masih belum sepenuhnya pulih dari dampak wabah.

Di tengah kondisi tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik nasional. Survei bertujuan untuk menangkap kondisi ekonomi, sosial, dan politik menurut warga di tengah upaya pemulihan efek dari pandemi Covid-19 dan isu-isu publik lain.

Penelitian ini menanyakan tentang persepsi publik mengenai berbagai kondisi nasional, termasuk kondisi ekonomi dan politik. Survei juga menanyakan tentang berbagai upaya pemerintah untuk menekan wabah Covid-19 dan isu seputar wabah seperti pembatasan perjalanan dan syarat PCR untuk perjalanan dengan transportasi publik pada libur Natal dan Tahun baru, vaksin booster, serta sekolah tatap muka. Survei menanyakan pula tentang evaluasi publik terhadap kinerja Jokowi.

Dalam hal politik, survei menanyakan tentang isu yang sempat mengemuka, yakni penambahan masa jabatan presiden atau tiga periode untuk Jokowi. Pilihan presiden dan pilihan partai juga menjadi topik bahasan dalam survei menuju Pemilu 2024 ini.

Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia juga menanyakan tentang kepercayaan publik pada lembaga negara dan isu-sisu terkait korupsi dan penegakan hukum. Secara umum, hasil survei diharapkan dapat memberi gambaran tentang pandangan publik mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik teranyar di tanah air dan sebagai bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan.

Baca juga:

Kondisi Umum Nasional

Indikator Politik Indonesia mencatat publik nasional masih lebih banyak yang menilai negatif keadaan ekonomi nasional. Terdapat 33,3 persen yang menilai buruk/sangat buruk. Sebaliknya, yang menilai baik/sangat baik 24,5 persen, sedang 4,1,5 persen, dan yang tidak tahu/tidak jawab 0,7 persen.

“Kebanyakan menilai kondisi ekonomi nasional sedang saat ini. Lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk dibanding baik/sangat baik,” jelas Indikator Politik Indonesia dalam rilisnya, Minggu, 9 Januari 2022.

Namun, dalam enam bulan terakhir, kondisi ekonomi nasional mulai dinilai membaik, meski yang menilai buruk masih lebih banyak. Trennya meningkat dari 13,5 persen pada Juli 2021 menjadi 24,5 persen di Desember 2021.

Penilaian buruk dari warga tersebut juga terlihat untuk kondisi pemberantasan korupsi. Warga yang menilai baik/sangat baik (29,3 persen) lebih rendah ketimbang yang menilai buruk/sangat buruk (36,9 persen).

“Warga lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan saat ini.”

Untuk kondisi nasional lainnya seperti politik, keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi rumah tangga, secara umum warga menilai baik/sangat baik. Masalah yang menurut warga harus segera pemerintah selesaikan hanyalah lapangan pekerjaan/pengangguran, pemberantasan korupsi, dan pengendalian harga barang-barang pokok.

“Di tingkat nasional, paling banyak warga merasa masalah paling mendesak yang harus pemimpin nasional selesaikan dalam lima tahun ke depan adalah menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, kemudian pengendalian harga-harga kebutuhan pokok dan pemberantasan korupsi.”

Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah

Mayoritas warga merasa sangat puas/cukup puas (71,4 persen) dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang/tidak puas sama sekali hanya 27,8 persen dan yang tidak tahu/tidak jawab 0,8 persen.

Halaman selanjutnya >>>