Penanganan Ideologi yang Terlarang

Penanganan Ideologi yang Terlarang
©Twitter Image

Jangan sampai penanganan ideologi yang terlarang jadi sekadar komoditas politik elektoral.

Amin Mudzakkir menyebut generalisasi atau penyemarataan antara elite dan massa dalam sebuah kelompok ideologi merupakan kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan.

Misalnya, seolah-olah seluruh anggota dan simpatisan HTI punya derajat pengetahuan dan keterlibatan yang sama dengan agenda khilafah. Atau, seakan-akan seluruh kader dan pengurus NU punya pemahaman dan militansi yang sama dalam memperjuangkan Islam Nusantara.

“Dalam sejarah, penyamarataan ini sangat berbahaya,” tulis peneliti LIPI ini.

“Di masa lalu, Soeharto menyamaratakan semua orang yang terkait PKI—mulai dari DN Aidit hingga pemuda tuna tanah di pedalaman Kediri yang tidak tahu apa-apa kejadian di Lubang Buaya—sebagai pengkhianat Pancasila. Akibatnya, mereka semua dihabisi tanpa sisa,” tambahnya.

Atas dasar itulah mengapa Amin selalu mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam upaya penanganan ideologi yang terlarang ini.

“Saya setuju HTI dibubarkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penanganan setelahnya. Pemerintah tidak bisa memperlakukan Ismail Yusanto atau Felix Siauw yang sering menyebut dirinya sebagai juru bicara HTI dan simpatisan HTI di media sosial secara sama.”

Yang dimaksud kehati-hatian Amin di atas adalah bahwa jangan sampai penanganan ideologi yang terlarang menjadi sekadar komoditas politik elektoral.

“Sebab bagaimanapun harus diakui, baik pelarangan atau pemberian izin kelompok-kelompok ideologi, termasuk HTI atau FPI, bisa dimanfaatkan untuk meraih popularitas dalam pileg, pilpres, atau pilkada. Ceruk suara isu ini sangat tinggi.”

Jika kehati-hatian itu diabaikan, maka yang terjadi menurutnya adalah konflik horizontal.

“Bahkan sekarang, ini bukan lagi prediksi, melainkan realitas di lapangan. Kader-kader NU yang memang berdiri paling depan dalam hal ini dirisak habis-habisan, di-anjing-anjing-kan di media sosial. Kalau sudah begini, lalu apa yang sebaiknya dilakukan?”

Amin mengaku berkali-kali menyebut penanganan ideologi yang terlarang seharusnya menjadi bagian dari kerja-kerja intelijen. Baginya, cara ini sah secara demokrasi.

“Namun saya tidak paham mengapa kita terlihat lemah dalam hal ini. Atau mungkin bukan lemah, melainkan jangan-jangan intelijen sendiri ikut tertarik ke dalam riuh-rendah politik elektoral?” [fb]

Baca juga:
    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)