Penataan Kota Tidaklah Identik dengan Penggusuran

Penataan Kota Tidaklah Identik dengan Penggusuran
Grafis Tribun Jogja/Sulh Pamungkas

Penataan kota tidaklah identik dengan penggusuran. Perlu pertimbangan, bukan hanya menyangkut aspek fisik semata, melainkan juga terkait nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Nalar PolitikDi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sudah tak diragukan lagi peran pedagang kaki lima (PKL) dalam menunjang sektor pariwisata. Kontribusi mereka cukup signifikan, bukan saja dalam mendongkrak kunjungan wisatawan, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Hanya saja, hingga saat ini, belum ada angka pasti seberapa besar kontribusi mereka (PKL) dalam menunjang sektor pariwisata di DIY.” Demikian ditegaskan dalam Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat “Menata PKL Kawasan Malioboro”, edisi Kamis, 9 November 2017.

Diakui, PKL membantu melayani kebutuhan wisatawan dalam berbelanja mencari oleh-oleh, baik itu makanan maupun minuman. Boleh dikatakan, PKL merupakan salah satu mata rantai dalam penataan sektor pariwisata, khususnya di DIY. Karenanya, PKL harus dilibatkan dalam penataan kawasan pariwisata, seperti di Malioboro.

Seperti diketahui, Pemda DIY sedang menggulirkan rencana pembangunan sentra PKL di kawasan Malioboro yang menempati eks bioskop Indra. Namun, sebagian pedagang belum sepenuhnya paham konsep penataan yang hendak dijalankan Pemda DIY ini.

“Meski begitu, umumnya para pedagang bersedia ditata, namun tak bersedia direlokasi. Terlebih sampai saat ini mereka belum mendapat sosialisasi dari Pemda DIY.”

Tentu, ini menjadi kewajiban Pemda DIY melalui aparaturnya untuk menjelaskan secara transparan kepada para PKL tentang konsep penataan kota yang hendak dijalankan. Mereka tetap harus diposisikan sebagai subjek, bukan objek dalam konteks penataan kota.

“Dengan adanya sentralisasi penematan PKL di eks bioskop Indra, tentu harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar wisatawan tetap tertarik untuk berbelanja. Apalagi bagi PKL yang menempati lantai 3, harus lebih dipertimbangkan upaya untuk menarik wisatawan berbelanja. Jangan sampai wisatawan urung berbelanja lantaran kehabisan energi untuk jalan kaki ke lokasi setelah capai mengunjungi objek wisata.”

Kualitas Hidup

Diterangkan pula bahwa pihaknya mendukung program penataan kota, yakni kawasan Malioboro yang sekaligus juga menata PKL-nya. Menurutnya, kawasan pedestrian memang harus dihidupkan sesuai peruntukannya. Kawasan Malioboro harus tetap rapi, bersih, aman, nyaman, dan manusiawi.

“Begitu pula PKL yang berdagang di kawasan tersebut, harus bersih, rapi, aman, dan nyaman, kalaupun mereka harus direlokasi, sosialisasi jangan terlambat. Jangan sampai setelah konsep matang justru mendapat penolakan dari pedagang. Pun harus ada argumen yang rasional mengapa mereka harus direlokasi. Pendekatan persuasif hendaknya lebih dikedepankan ketimbang pendekatan kekuasaan.”

Hemat mereka, prinsip paling mendasar, jangan sampai relokasi justru membuat kualitas hidup mereka menurun. Sebaliknya, harapannya kualitas hidup mereka meningkat, atau paling tidak sama.

“Penataan kota tidaklah identik dengan penggusuran. Kita berharap, dalam menata PKL, mempertimbangkan berbagai aspek. Bukan hanya menyangkut aspek fisik semata, melainkan juga terkait nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan.”

Karena itu, selain sosialisasi program, aparatur Pemda DIY juga perlu menampung aspirasi PKL agar dicapai formulasi win-win solution.

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi
    Share!