Pendidikan; Indah sebagai Fiksi, Pahit Jadi Kenyataan

Pendidikan; Indah sebagai Fiksi, Pahit Jadi Kenyataan
©Safari

“Ibarat dua belah mata pisau, pendidikan di satu sisi dapat dijadikan sebagai alat pencerahan, tetapi di sisi lain dapat pula dijadikan sebagai alat pembodohan dan penindasan,” ungkap Emanuel Durhkhem. Bila diandaikan pedang, maka niscaya tergantung pada tangan siapa yang  mengayunkannya. Di tangan orang baikkah? Atau tangan para bedebah?

Perandaian di atas bukan bermaksud mendudukkannya pada sikap netral, justru memperlihatkan bahwa tidak mungkinnya pendidikan bebas dari kepentingan manusia. Dewasa ini tampaknya perlu menggugat ulang sebuah paradigma puritan; bahwa pendidikan hanyalah untuk pendidikan. Dengan antitesis, melihatnya sebagai sarana pertarungan ideologi yang dengannya menjadi penyulut pembebasan massa.

Lihat saja ongkos yang harus dibayar warga miskin bila ingin menyekolahkan anaknya. Dengan biaya yang begitu mahal, tak jarang membuat mereka terlilit utang, menjual tanah warisan, atau menjadi buruh imigran, berjejal di tanah rantau hanya untuk menjadi kuli.

Ini belum menguak sederat fakta bahwa tak jarang ditemui pengajar fasistik, anti-kritik. Mereka memosisikan diri sebagai dewa-dewa kebenaran yang membunuh potensi serta melenyapkan kritisisme peserta didik. Seperti ungkapan indah menjadi fiksi, pahit jadi kenyataan.

Arena Politik Ideologi

Perundang-undangan mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun pengertian ini tidak cukup memberi dasar kepada para pihak yang terlibat. Banyak di antaranya belum menyadari bahwa ia tengah terlibat dalam suatu pergumulan politik dan ideologi melalui arena pendidikan.

Samuel Bowels melakukan analisis ekonomi politik terhadap pendidikan di Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem kapitalisme. Baginya, di Amerika, pendidikan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka.

Pandangan ini mendasarkan bahwa pendidikan bukan telah, tetapi menjadi alat kekuasaan sepenuhnya. Paulo Freire, seorang kritikus ulung, melihatnya dengan optimisme, menempatkannya sebagai sarana pembebasan dan penyulut perubahan sosial. Dengan tegas ia mengatakan pendidikan adalah alat penyadaran kritis yang memproduksi resistensi dan kritik terhadap dehumanisasi sebagai akibat dari kapitalisme.

Sekalipun kedua pandangan dua tokoh besar ini berbeda, Bowels yang cenderung pesimistik sedangkan Freir optimistik, tetapi setidaknya menyadarkan banyak orang tentang tidak mungkinnya pendidikan netral, melainkan syarat akan agenda ideologi.

Di Indonesia sendiri sulit untuk mengatakan bahwa pendidikan sepenuhnya menganut ideologi tunggal, sebab ada dua corak yang memengaruhi dewasa ini. Pertama, gaya pendidikan kolonialisme yang diperkenalkan oleh Belanda melalui program politik etis di tahun 1902. Praktik ini dapat kita lihat dari otoriternya para guru dan pemangku kebijakan dalam sektor tersebut.

Kedua, model pendidikan liberal yang diterapkan pasca orde baru. Ini dapat dianalisis dengan melihat komponen-kompenennya. Salah satunya adalah pengaruh filsafat barat tentang model “manusia universal” seperti model manusia Amerika dan Eropa. Model tipe ideal menurut mereka adalah menusia “rasionalis liberalis”. Komponen inilah yang memengaruhi anggapan bahwa pendidikan tidak mempunyai sangkut paut dari politik dan ideologi.

Kendatipun penerapannya berbeda, antara mengekang dan membebaskan nalar, namun ini tak berarti kita akan menutup mata melihat betapa praktiknya di Indonesia jauh dari humanisasi. Privatisasi tumbuh bak jamur di musim penghujan seiring dengan pembangunan infrastruktur serta problem teknis dianggap sebagai masalah utama dengan menyampingkan problem paradigmatik. Ini tentu melahirkan kebijakan yang tambal sulam.

Gagalnya Pendidikan Kita

Sebelum tergesa-gesa menghakimi peranan ideologi dalam pendidikan, marilah kita buktikan secara ilmiah. Data dari UNESCO tahun 2013 menunjukkan indeks mutu pendidikan Indonesia berada pada predikat 108 dari 195 negara. Tingkat partisipasi terbuka hanya sampai pada angka 44%. Implikasinya, hanya sebagian masyarakat Indonesia yang berhasil menempuh sekolah menegah. Ini menunjukkan tertinggalnya pendidikan di Indonesia.

Data lain dari BPS-SAKERNAS yang dilansir pada Agustus tahun 2018 menujukkan jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6.871,264 orang yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan dengan angka 11,24% (772.330 orang). Kemudian menyusul lulusan sekolah menengah atas dengan angka 7,59% (521.529).

Bila keduanya dijumlah, maka jumlah pengangguran usia produktif di Indonesia sebesar 1.293.859 orang. Dengan jumlah pengangguran sebesar itu, apakah Indonesia mampu bertarung dalam persaingan ekonomi-politik global terlebih dalam Revolusi Industri 4.0?

Angka pengangguran di atas ditengarai oleh swastanisasi dan privatisasi pendidikan yang berakibat pada mahalnya biaya.

Coba kita perhatikan data dari KEMENRISET DIKTI. Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia sebanyak 4.505 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta dengan jumlah 3.136 unit sedangkan perguruan tinggi negeri hanya berjumlah 122 unit. Angka PTN yang minim belum sepenuhnya memuaskan semangat liberalisme, tetapi dengan lahirnya UKT pada 2013 lalu adalah keberhasilan liberalisme membuat PTN persis dengan PTS.

Pemerintah Indonesia tetap percaya bahwa peningkatan anggaran pendidikan adalah solusi untuk meningkatkan mutu dan pemerataannya di tengah-tengah maraknya liberalisasi sektornya. Seperti peribahasa, jauh panggang dari api. Meningkatkan anggaran tanpa menghentikan swastanisasi dan memperbarui paradigmanya adalah kesia-sian yang harus diubah bahkan bila perlu dilawan.

Coba kita buka data dari Kemenkeu yang menunjukkan peningkatan anggaran pendidikan dari 2011-2014 dan 2015-2017 berkisar 27,4%. Memasuki tahun 2018, anggarannya mencapai 444,131 triliun dan akan ditingkatkan pada tahun 2019 dengan jumlah 487,9 trilun seiring peningkatan APBN.

Apakah dengan peningkatan anggaran tersebut kontras dengan peningkatan mutu dan pemerataan? Kiranya kepelikan dunia pendidikan telah menjawab pertanyaan ini.

Kritik dan Alternatif

Sebagai antitesis, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Poulo Freire di tahun 1970 adalah refleksi yang cukup baik bagi Indonesia untuk mereformasi model dan paradimanya dewasa ini. Freire melihat pendidikan tak ubahnya seperti Bank. Menempatkan peserta didik sebagai objek (tabungan pengetahuan) sementara guru adalah subjek yang maha tahu.

Baginya, penerapan pendidikan yang demikian adalah dehumanisasi. Lebih lanjut, ia menawarkan metode belajar yang dialogis. Dalam artian, antara guru dan murid adalah subjeknya, sedangkan objeknya adalah realitas masyarakat.

Membongkar realitas dan melakukan tindakan transformatif tidak dapat dilakukan tanpa mengubah tingkat kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, Freire pertama-tama membagi keasadaran menjadi tiga: magis, naif, dan kritis.

Pertama, kesadarn magis, yakni tingkat kesadaran yang tidak mampu mengaitkan antara faktor yang satu dengan yang lain. Misalnya, masyarakat miskin menganggap kemiskinan adalah takdir yang harus diterima.

Kedua, kesadaran naif. Dalam kesedaran ini, masalah etika, kreativitas, need for achievement dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Dalam pendidikan, bentuk kesadaran ini dapat dilihat dari arahan pendidik kepada para murid agar beradaptasi pada sistem yang sudah berlaku.

Ketiga, kesadaran kritis, sebuah kesadaran yang melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktur menghindari blaming the victims dan lebih menganalisis secara kritis untuk menyadari pengaruh struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kesadaran ini melatih murid dan masyarakat secara umum agar mampu mengidentifikasi ‘ketidakadilan’ dalam sisitem dan sruktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis sistem dan struktur yang bekerja.

Menciptakan ruang dialogis antara peserta didik dan guru adalah tugas awal pendidikan, yang dengannya membuka ruang besar dan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam proses penciptaan struktur yang fundamental.

Untuk menghadapi problem di Indonesia, adalah tugas kaum intelektual menghancurkan menara gading elitisisme, kemudian melakukan penyadaran massa melalui pengorganisasian. Bahkan melebur bersama dengan massa tertindas, dengan menjelaskan secara sistematis tentang revolusi sebagai tindakan melangsungkan pembebasan dari keterbuaian hasutan kaum penindas.

Pendeknya, pendidikan tidak melulu stagnan dan apolitik, melainkan menjadi alat perjuangan politik yang menghendaki perubahan struktur secara fundamental. Untuk menjaga keberpihakan, pendidikan tidak mungkin dengan bersikap netral. Hematnya, visi utamanya adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan kepada rakyat tertindas.

Ketika revolusi benar-benar nyata, maka kaum tertindas tidak diperkenankan menjadi penindas baru, akan tetapi berkewajiban ‘memanusiakan’ kembali kaum penindas.

Tidak bermaksud untuk meniru Finlandia yang menyandang predikat pertama dunia, namun penting menjadikannya contoh. Sebab tindakan revolutif menjadi solusi untuk menyelesaikan problem dan memajukan sistem yang sesuai dengan tujuan negara kita.

Wacana ini pernah dilakukan di masa pemerintahan Bung Karno dengan sistem yang kita kenal dengan prinsip PANCAWARDANA (Pendidikan Sosialisme Indonesia) yang fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Dalam perspektif ini, bidang studi dibagi dalam lima kelompok; moral, emosional/artistik, kecerdasan, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Dengan metode itu, pendidikan di masa orde lama dapat kita katakan mempersiapkan rakyat yang berkualitas untuk bangsa dan negara.

Di tahun 1949, wacana pemerintah orde demokrasi terpimpin telah mengupayakan di Indonesia melampaui perdebatan sosialisme dan liberalisme. Ini dikemukakan oleh Drs. A. Sigit dalam makalahnya yang berjudul Masalah Pendidikan Pengajaran Indonesia. Beliau menawarkan gagasan tentang keharusan Indonesia untuk menemukan sintesis antara komunisme dan kapitalisme yang menjamin keadilan sosial, kemerdekaan berpikir, dan meninggalkan sikap feodal.

Bagi kita yang hidup di era ini berkewajiban untuk melanjutkan peng-indonesia-an pendidikan secara serius. Pun menyadari beda antara zaman orde demokrasi terpimpin dengan sekarang, tetapi hal yang bisa kita petik dari pendahulu adalah upaya keras dengan rasa kemanusian yang kuat.

Sedangkan kita apa? Tak usah cemberut, jawab saja dalam tindakan, sebab perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.

    Syam