Pendidikan yang Berkualitas Adalah Pendidikan yang Humanis

Pendidikan yang Berkualitas Adalah Pendidikan yang Humanis
©MtsN Banjar

Pendidikan yang Berkualitas Adalah Pendidikan yang Humanis

Gejolak hirau masyakarat Indonesia atas mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi kini terus menyebar ke seluruh sudut Nusantara. Berbagai kalangan masyarakat khususnya menengah ke bawah makin kebingungan menghadapi naiknya harga pendidikan perguruan tinggi.

Alih-alih kenaikan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan terjerembab dalam lumpur ketidakadilan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi yang justru mengangkangi konstitusi atas hak pendidikan makin terang-terangan terjadi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia tentunya juga tidak tutup mata. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah niat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea IV yang menyatakan “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Tapi di sisi lain seharusnya ada pula faktor pertimbangan ekonomi dalam menaikkan biaya pendidikan perguruan tinggi.

Selain itu acap kali solusi yang ditawarkan para pemangku kekuasaan atas kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi salah sasaran. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, misalnya, tidak tepatnya penerima Kartu Indonesia Pintar, kekeliruan dalam menempatkan golongan biaya kuliah tunggal. Hal tersebut menjadi salah satu polemik pendidikan perguruan tinggi yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Perjalanan pendidikan Indonesia akan makin panjang dan berat akibat penetapan kebijakan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Negara seharusnya hadir untuk menengahi sebagai kontrol berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 65 ayat 4 yang menyebutkan bahwa PTN BH adalah PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak bisa dialihkan kepersoarangan atau swasta.

Namun hingga hari ini negara diam seribu bahasa. Padahal pendidikan Indonesia hadir guna memerdekakan rakyat Indonesia dari berbagai hal seperti kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Artinya pendidikan adalah alat sekaligus harapan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan menuju Indonesia yang seutuhnya.

Baca juga:
Langkah Berat Menuju Indonesia yang seutuhnya

Kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi dan terus mengalami kenaikan. Jumlah angka penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang.

Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen. (BPS RI)

Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita. Mengutip World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-93 negara termiskin di dunia.

Di saat yang bersamaan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melambung naik adalah bukti riil bahwa penetapan kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi tidak mempertimbangkan keadaan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Tentu itu memantik kemarahan rakyat hingga ke seluruh seantero jagat.

Indonesia yang kaya raya dengan gelar “Gemah ripah loh jinawi” masuk ke dalam daftar 100 negara termiskin. Kekayaan alam Indonesia bukan omong kosong belaka. Seluruh dunia pun tahu Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dengan kekayaan yang begitu besar harusnya tingkat kemiskinan dapat diberantas dan pendidikan bisa diakses oleh siapa pun.

Ironinya adalah ketika negara belum mampu menekan angka kemiskinan hingga ke akar-akarnya namun mengaminkan kenaikan biaya perguruan tinggi yang terkesan ugal-ugalan membebani rakyat kecil.

Bukan PTNBHnya yang sedang rakyat tolak hari ini, melainkan gaya menuju PTNBH yang menyebabkan amarah rakyat berkecamuk. Negara harusnya segera hadir dan memberikan solusi. Musabab hadirnya negara memanglah untuk itu, untuk menjadi penengah dengan penuh kebijaksanaan.

Halaman selanjutnya >>>
Akbar Jihad (Bung Aji)
Latest posts by Akbar Jihad (Bung Aji) (see all)