Peneliti LIPI Sebut 212 Gerakan Intoleran

Peneliti LIPI Sebut 212 Gerakan Intoleran
Foto: Reuni Aksi 212

Nalar PolitikPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menyebut gerakan 212 tak ubahnya sebagai gerakan intoleran. Ia menyayangkan banyak pihak yang masih berpikir bahwa gerakan 212 merupakan hak konstitusional.

“Mereka pikir gerakan intoleran ini adalah bagian sah dari demokrasi. Mereka bilang tidak ada aturan yang dilanggar oleh gerakan tersebut,” tulis Amin.

Meski secara sepintas pendapat tersebut tampak masuk akal, tetapi bagi Amin, itu jelas salah kaprah, bahkan sesat pikir.

“Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa asal mula gerakan 212 adalah penolakan terhadap Ahok. Mereka bertolak dari keyakinan dari sebuah tafsir reduksionis dan sektarian terhadap Al-Maidah 51 yang menyatakan bahwa non-Muslim tidak boleh menjadi pemimpin dalam pemerintahan.”

Dengan kata lain, lanjut Amin, sejak awal gerakan 212 meyakini suatu pandangan bahwa pemimpin di negeri ini hanya milik umat Islam. Selain umat Islam, hanya berhak menjadi warga biasa.

“Jika mau dikatakan lebih lugas, selain umat Islam adalah warga negara kelas dua.”

Amin pun tak heran jika sejumlah sejawatnya di kalangan akademisi, termasuk di LIPI dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, masih menyangkal alur pikir tersebut. Mereka, sebut Amin, adalah kaum konservatif yang berlatar belakang Masyumi atau para pemuda/pemudi hijrah.

“Jika bukan itu, mereka adalah kaum oportunis yang berharap dapat rente lebih jika Prabowo berkuasa.”

Intoleransi politik atau gerakan intoleran berjubah 212 ini, bagi Amin, sangat berbahaya. Meski kelihatannya sekadar tentang siapa yang berkuasa, implikasinya terhadap masa depan bangsa dan negara tidak terkira.

“Meski tampaknya sekadar tentang Jokowi atau Prabowo, dampak merusak yang ditimbulkannya akan membuat kebinekaan kita berada dalam ancaman.”

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik