Penerbitan HGB Pulau Reklamasi, Fadli Zon: Bukti Rusaknya Penegakan Hukum

Penerbitan HGB Pulau Reklamasi, Fadli Zon: Bukti Rusaknya Penegakan Hukum
Foto: Fadli Zon

Nalar Politik Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai penerbitan HGB sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C dan D Reklamasi merupakan bukti bahwa betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia.

“Saya menilai dikerluarkannya sertifikat tersebut sebagai akrobat hukum yang luar biasa, dan bisa mengarah pada abuse of power,” cuit Fadli melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (3/9/2017).

Sebelumnya, ia menilai ada banyak keganjilan dengan dikeluarkannya sertifikat HGB ini untuk PT Kapuk Naga Indah; dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Jakarta Utara tertanggal 24 Agustus 2017 lalu.

“Alih-alih memberikan sanksi terhadap para pengembang yang telah melakukan pelanggaran hukum, pemerintah kini malah menyerahkan HGB kepada mereka,” tulisnya.

Diketahui Fadli, pelanggaran tersebut berupa pelanggaran dalam proses reklamasi, pelanggaran dalam tahapan pembangunan di pulau-pulau hasil reklamasi, bahkan dilakukan sebelum moratorium dicabut.

“Itu tindakan yang mencederai akal sehat dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” tegas Fadli.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, ada beberapa persoalan mengapa pemberian HGB tersebut harus dipersoalkan. Pertama, pemerintah dinilai tidak konsisten dengan moratorium reklamasi.

Terlebih diketahui bahwa pulau C dan D, juga pula G, posisinya masih disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Posisinya masih disegel karena melanggar perizinan terkait IMB, AMDAL, dan sejumlah ketentuan lainnya,” lanjut Fadli.

Yang kedua, tambah Fadli, penerbitan HGB ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dalam politik tata ruang, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan pengembang-pengembang besar. Kebijakan pemerintah seperti ini, dinilai Fadli membenarkan para pengembang untuk mengerjakan proyek sebelum mengurus perizinannya.

“Ini bahaya. Bisa-bisa politik tata ruang kita nantinya didikte sepenuhnya oleh para pengembang,”cutinya kembali.

Adapun alasan ketiga, lanjut Fadli, karena secara administratif, penerbitan HGB pulau D juga dicurigai mengandung banyak kecacatan. Konon, kata Fadli, HGB ini diterbitkan hanya berselang sehari sesudah surat ukur lahannya diberikan.

“Ini proses super kilat yang tak masuk akal. Lalu, sertifikat ini diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Jakarta Utara, padahal luas lahan di-HGB-kan mencapai 3,12 juta meter persegi,” pungkasnya.

Tidak Adil

Selain itu, ketidaberesan yang juga dilihat Fadli bisa ditinjau dari sertifikat HGB satu pula yang hanya diberikan kepada satu perusahaan pengembang saja. Padahal, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama/Kepala BPN No. 500-1698 tanggal 14 Juli 1997, disebutkan bahwa jika permohonan izin lokasi dan hak atas tanah yang meliputi keseluruhan dari satu pulai adalah tidak diperkenankan.

“Nah, ini satu pulau reklamasi yang perizinannya bermasalah, HGB-nya diserahkan begitu saja hanya kepada satu pengembang,” tandas Fadli.

Ia pun tak habis pikir. Ketika pelanggaran tata ruang dilakukan oleh rakyat kecil, mereka langsung berhadap dengan polisi, aparat penegak hukum, dan buldozer. Tapi, jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengembang besar, mereka dapat permakluman, pengampunan, bahkan mendapatkan keistimewaan.

“Atas kasus ini, pemerintah sedang mempraktikkan politik agraria yang sangat tidak adil. Saya juga menangkap kesan bahwa pihak pemerintah, baik pusat maupun provinsi DKI, dalam beberapa bulan terakhir ini, sedang kejar tayang agar sebelum Oktober nanti seluruh keperluan legal untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi telah selesai,” nilai Fadli.

Tetapi, apa pun itu, Fadli tetap berharap agar Menteri Agraria dan Gubernur DKI mampu mengklarifikasi masalah ini.

“Masalah ini bukan hanya soal agraria biasa, tapi masuk kategori abuse of power,” pungkasnya.

___________________

Artikel Terkait: