Pengaruh Sistem Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta

Pengaruh Sistem Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta
Foto; Beritagar

Bagaimana pengaruh sistem hukum terhadap pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari perspektif hukum lingkungan?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peran strategis untuk berbagai kepentingan, baik ekonomi, ekologi, sosial, bahkan pertanahan. Dan menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan menjadi prioritas utama. Ini bisa menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi, dan pelabuhan.

Kondisi ini menyebabkan banyak kota-kota wilayah pesisir terus dikembangkan. Salah satu cara pengembangannya bisa dilakukan dengan reklamasi. Ya, seperti reklamasi yang terjadi di Pantai Utara Jakarta atau sering disebut Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan. Ia kaya dengan hasil laut, seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan laut lainnya..

Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama. Kehidupan mereka bergantung penuh pada laut di Teluk Jakarta.

Selain itu, Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.

Pada tahun 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dikeluarkan dan ditetapkan oleh Presiden Soeharto. Bahwa Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan. Juga untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis, dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Pada tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003. Dinyatakan bahwa hasil studi AMDAL menunjukkan kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan.

Surat Keputusan tersebut kemudian digugat oleh 6 perusahaan pengembang. Mereka adalah PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol, dan PT. Jakarta Propertindo.

Dalam persidangan di PTUN tingkat pertama dan kedua, Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim berhasil memenangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Penggugat Intervensi lainnya.

Namun, di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali memenangkan para pengusaha dan mencabut putusan kasasi. Putusan PK menyatakan dicabutnya status hukum keberlakuan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003. Sehingga proyek reklamasi tetap dilanjutkan.

Pada tahun 2008, muncul Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres ini mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

Kemudian pada tahun 2012, DPRD Jakarta mengesahkan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 Tahun 2012). Ini menggantikan Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang habis masa berlakunya tahun 2010.

Dalam Perda ini, ditetapkan jika Kawasan Tengah Pantura akan dijadikan lokasi program pengembangan baru di DKI Jakarta. Kawasan Tengah Pantura akan menjadi pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), dan lembaga keuangan.

Pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masih ada sekitar 13 Pulau yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 18 April 2016, Menko Maritim Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi terkait reklamasi Teluk Jakarta. Ia memutus Surat Keputusanan reklamasi dihentikan sementara alias moratorium. Hingga akhirnya, pada Juni 2018, Anies Baswedan menyegel Pulau D. Ia menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Ini diundangkan pada tanggal 7 Juni 2018, dan diteken Sekda DKI Saefullah.

Pertanyaannya, bagaimana pengaruh sistem hukum terhadap pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari perspektif hukum lingkungan?

Perspektif Hukum Lingkungan

Menurut UU, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan. Ini ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.

Pemangku kepentingan utamanya adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan. Mereka nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.

Pada tanggal 21 September 2012, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah SKI. Salah satunya adalah SK Gubernur Nomor: 1290-1.794/2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo. Adapula SK Gubernur No. 1291/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra.

Di luar itu, yakni SK Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci. Terakhir, SK Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kemudian izin prinsip tersebut diperpanjang pada tahun 2014. Sehingga dikeluarkanlah izin pelaksanaan reklamasi keempat pulau.

Dasar hukum yang dipakai, di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut, dan lain sebagainya.

Menurut Lawrance M. Friedman, sistem hukum dibatasi ke dalam tiga komponen atau fungsi. Itu adalah komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya.

Komponen struktural, yaitu lembaga pembuat Undang-Undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain. Mereka mempunyai wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Adapun komponen substansi, tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi (lembaga-lembaga). Sementara itu, komponen budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Makin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Ini dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kaitannya dengan reklamasi Teluk Jakarta, tentu tidak terlepas dari adanya pengaruh sistem hukum. Kita bisa mengkaji bagaimana regulasi demi regulasi saling berganti seiring dengan bergantinya masa kepemimpinan, baik Presiden maupun Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, menimbulkan permasalahan bagi para Pengusaha Pengembang. Proses penyelesaian sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan para pengusaha/pengembang menimbulkan putusan hakim yang berbeda-beda.

Hal tersebut terjadi karena dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa hasil studi AMDAL menunjukkan kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Oleh karena itu, pada tingkat kasasi, Kementerian Hukum Lingkungan memenangkan perkara. Namun setelah para pengusaha/pengembang mengajukan Peninjauan Kembali, justru sebaliknya majelis memenangkannya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

Dari segi komponen struktural, instansi-instansi yang mengeluarkan peraturan ataupun Surat Keputusan yang berkaitan dengan Reklamasi tentu memiliki dasar, fungsi, dan tujuan. Misalnya Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto., Bahwa Presiden Soeharto menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai. Ini untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan.

Begitu pun pemimpin yang lainnya. Secara Struktural, itu merupakan kewenangan dari instansi sebagai penerap hukum dan penegak hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kebijakan aparat pemerintah dilatarbelakangi oleh misi politik yang hanya mementingkan golongan tertentu.

Dari sudut komponen substansi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Presiden, DPRD, dan Pemerintah Daerah (Gubernur DKI Jakarta) sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimanapun, dalam membuat suatu aturan perundang-undangan, harus juga memperhatikan aspek sosiologis selain dari aspek filosofis dan yuridis.

Selanjutnya dari sudut komponen budaya. Perilaku-perilaku masyarakat dan penegak hukum yang tidak dapat terkontrol oleh aturan dapat menimbulkan suatu sistem hukum itu tidak berjalan. Meskipun para penegak hukum secara struktural sudah ada dan peraturan perundang-undangan sebagai substansi dari hukum itu sendiri, sudah banyak tertulis dengan sedemikian rupa tegasnya, tetap saja tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh budaya masyarakat yang megesampingkan aturan.

Contoh konkret, pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sedangkan pada saat Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak ada izin reklamasi yang dikeluarkan setelah ditererbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Dengan demikian, apa yang melatarbelakangi Gubernur mengeluarkan Surat Izin untuk keempat perusahaan tersebut? Apakah ada indikasi KKN pada Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)? Atau apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan golongan terterntu. sebagaimana dugaan masyarakat?

    Purnawanti

    Magister Hukum Bisnis di Universitas Pamulang