Pengaruh Sistem Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta

Pengaruh Sistem Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta
©Beritagar

Bagaimana pengaruh sistem hukum terhadap pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta berdasar tinjauan perspektif hukum lingkungan?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peran strategis untuk berbagai kepentingan, baik ekonomi, ekologi, sosial, bahkan pertanahan. Dan menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan menjadi prioritas utama. Ini bisa menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi, dan pelabuhan.

Kondisi ini menyebabkan banyak kota-kota wilayah pesisir terus berkembang. Salah satu cara pengembangannya bisa dengan reklamasi. Ya, seperti reklamasi yang terjadi di Pantai Utara Jakarta atau sering kita sebut Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan. Ia kaya dengan hasil laut, seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan laut lainnya..

Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama. Kehidupan mereka bergantung penuh pada laut di Teluk Jakarta.

Selain itu, Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah mendapat usul untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.

Pada 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta datang dari Presiden Soeharto. Bahwa Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan. Juga untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan ia artikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis, dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Pada tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003. Bahwa hasil studi AMDAL menunjukkan kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan.

Enam perusahaan pengembang kemudian menggungat Surat Keputusan tersebut. Mereka adalah PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol, dan PT. Jakarta Propertindo.

Baca juga:

Dalam persidangan di PTUN tingkat pertama dan kedua, Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim berhasil memenangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Penggugat Intervensi lainnya.

Namun, di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali memenangkan para pengusaha dan mencabut putusan kasasi. Putusan PK menyatakan pencabutan status hukum keberlakuan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003. Sehingga proyek reklamasi tetap berlanjut.

Pada tahun 2008, muncul Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres ini mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

Kemudian pada tahun 2012, DPRD Jakarta mengesahkan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 Tahun 2012). Ini menggantikan Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang habis masa berlakunya tahun 2010.

Dalam Perda ini, peentapan Kawasan Tengah Pantura akan jadi lokasi program pengembangan baru di DKI Jakarta. Kawasan Tengah Pantura akan menjadi pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), dan lembaga keuangan.

Pada tahun 2015, pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan keluarnya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masih ada sekitar 13 Pulau yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 18 April 2016, Menko Maritim Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi terkait reklamasi Teluk Jakarta. Ia memutus Surat Keputusanan reklamasi terhenti sementara alias moratorium. Hingga akhirnya, pada Juni 2018, Anies Baswedan menyegel Pulau D. Ia menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Ini terundangkan pada 7 Juni 2018 oleh Sekda DKI Saefullah.

Halaman selanjutnya >>>

Purnawanti