Pentingnya Pengesahan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi

Pentingnya Pengesahan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi
Nanang Sunandar, Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS)

Nalar Politik – Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial, Nanang Sunandar, menilai pentingnya pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu mengingat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di banyak perusahaan dalam berbagai skala. Jumlahnya pun berpotensi melonjak hingga jutaan.

Untuk itu, jelas Nanang, dibutuhkan langkah-langkah terobosan. Salah satu tujuannya adalah mengatasi keterpurukan ekonomi begitu wabah ini berlalu.

“RUU Cipta Kerja memiliki ciri terobosan itu. Kami melihat RUU ini urgen segera dibahas dan disahkan. Agar kita bisa leluasa mengatasi dampak pandemi virus korona (Covid-19) terhadap perlambatan ekonomi Indonesia dan dunia pada umumnya,” ujar Nanang melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (13/5).

Ia juga merisaukan perihal hadirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, kebijakan yang saat ini diberlakukan di beragam negara untuk meredam penyebaran Covid-19 telah melumpuhkan sebagian besar aktivitas ekonomi global.

“Dampak langsungnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran, yang diprediksi ILO dalam Covid-19 and the World of Work akan mencapai 212,7 juta orang pada 2020. Itu bertambah 24,7 juta dari 188 juta pengangguran global pada 2019.”

Nanang begitu menaruh harapan besar atas RUU Cipta Kerja. Ia menilai pengesahan kebijakan ini akan membuka ruang luas bagi terciptanya lapangan kerja baru hingga tiga juta per tahun dalam iklim pasar kerja yang lebih terbuka dan fleksibel.

“Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah lapangan kerja baru yang rata-rata tercipta setiap tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19.”

Belum lagi karena kandungan pasal-pasalnya yang sangat terkait dengan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja informal dan pekerja paruh waktu. Misalnya, dalam bentuk pelatihan dan manfaat bagi mereka yang mengalami PHK.

“Dengan pengesahan RUU Cipta Kerja, kebijakan baru ini akan memberikan kepastian hukum, utamanya bagi dua jenis pekerja tersebut. Mereka akan terlindungi dari kesewenang-wenangan pemberi kerja, hal yang kerap diabaikan dalam ekosistem ketenagakerjaan sekarang.”

Baca juga: