Peran Sosiolog dalam Perpolitikan Indonesia

Peran Sosiolog dalam Perpolitikan Indonesia
©Renato

Ada baiknya sosiolog itu pakai “topeng”, agar tidak disadari oleh elite politik.

Telah umum diketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam sistem ini, suara rakyat mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka, baik secara langsung maupun perwakilan.

Namun, realitas terkini menggambarkan seakan-akan mengubah makna demokrasi itu sendiri menjadi sebaliknya. Ironisnya, suara rakyat seperti dikekang oleh elite-elite penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri. Hal ini berupa kebijakan-kebijakan kontroversial—yang sebagiannya dapat merugikan instansi-instansi tertentu—tanpa mendengarkan suara rakyat.

Terlepas dari kebijakan-kebijakan tersebut, kontroversial atau memang ada gerakan “bawah tanah” yang menyetir para elite politik kita, di sini perlu adanya penyelidikan dalam hal sosial yang terjadi pada masyarakat kita umumnya, khususnya para elite politik. Karena di balik sistem-sistem yang telah ditetapkan, bisa jadi hal-hal di luar sistem itu terjadi perbincangan-perbincangan tentang adanya konspirasi yang menguntungkan pihak tertentu.

Dalam masalah tersebut, sosiologi bisa berperan dalam menyelidiki hal-hal seperti itu. Karena sosiologi bukan hanya memecahkan masalah yang berada pada realitas sosial, akan tetapi jauh dari hal itu.

Sosiologi lebih “melihat tembus” apa yang terjadi dalam peristiwa di bawahnya. Seperti apa yang dikemukakan Peter L. Berger, banyak sosiolog memahami sosiologi sebagai kegiatan intelektual yang meneliti tentang hubungan sosial pada masyarakat. Karena kata “masyarakat” sendiri pun memiliki banyak arti yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, para ahli sosiologi mengartikan pola hubungan manusiawi yang besar dan kompleks.

Termasuk juga kata “sosial”, sekali lagi, memiliki sejumlah arti. Para ahli sosiologi mengartikan sosial untuk mengacu kepada kualitas interaksi, saling-hubungan. Dan definisi yang lebih baik adalah yang diutarakan oleh Max Weber sebagai sesuatu di mana orang membuat orientasi tingkah lakunya terhadap satu sama lain.

Memahami Sosiologi dari Pikiran Berger

Tidak puas akan ketajaman definisi yang dibuat ahli sosiologi di atas, Peter L. Berger mendekatinya dengan membandingkan perspektif disiplin-disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan perilaku manusiawi. Berger mencontohkan seorang ahli hukum yang hampir kegiatan tingkah laku manusia berurusan dengan bidang seorang ahli hukum.

Akan tetapi, di sini, kita menemukan prosedur abstraksi yang sangat khusus. Artinya, dari semua tingkah laku manusia, tidak semuanya masuk ranah seorang bidang ahli hukum. Itu dikarenakan adanya prosedur abstraksi dengan kerangka acuan yang sangat khusus tersebut, yang berarti seorang ahli hukum memilih aspek-aspek yang masuk di ranahnya saja.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka acuan legal bidang ahli hukum yang ditetapkan terdiri dari model tingkah laku manusia. Dengan demikian, kita mempunyai model kewajiban, tanggung jawab, dan kesalahan yang jelas.

Hal-hal yang sudah ditetapkan seperti ini (kerangka acuan) terjadi karena adanya statuta atau preseden. Jadi, ahli hukum bisa mengetahui kapan suatu kontrak bisnis menjadi korup, kapan pengendara mobil dianggap abai, dan hal lainnya.

Ahli sosiologi bisa mengamati hal yang sama. Akan tetapi, berbeda dengan seorang ahli hukum yang mengacu pada kerangka yang telah diatur oleh statuta atau preseden, sosiolog malah sebaliknya. Ia keluar dari statuta atau preseden. Seorang ahli hukum memusatkan perhatian pada konsepsi resmi suatu situasi, sedangkan seorang sosiolog lepas dari konsepsi-konsepsi yang bersifat resmi.

Baca juga:

Dari teori yang disebut di atas, sedikitnya bisa ditarik kesimpulan bahwa sosiologi memandang sesuatu seharusnya berada di luar konsep diri resmi, otoritatif, dan yang diterima umum oleh masyarakat. Albert Salomon mengemukakan alasan-alasan yang meyakinkan bahwa konsep “masyarakat”, dalam pengertiannya yang modern, bisa muncul hanya ketika struktur “masyarakat” tersembunyi di dalam bangunan. Suatu serambi luar yang menyembunyikan hal tersebut dari penglihatan umum.

Bila sudah sepakat bahwa “masyarakat” muncul berada di bawah realitas resmi, yaitu suatu dunia motif dan kekuatan yang tidak dapat dipahami dalam hubungannya dengan realitas sosial secara resmi, maka pandangan sosiologis bisa dipahami sebagai semacam ungkapan-ungkapan, seperti “melihat tembus”, “melihat di balik” dengan kata lain, terlepas dari tipu muslihat.

Bilamana sudah jelas teori-teori tersebut di atas, kita akan jauh lebih paham tentang apa yang seharusnya ahli sosiologi teliti. Lebih jelasnya, sosiologi bukanlah semata-mata meneliti masalah yang tidak sesuai tafsiran-tafsiran resmi menurut masyarakat. Akan tetapi, meneliti dari titik pertama permulaan masalah tersebut terjadi dari segi sistem bekerja, apa yang menjadi presuposisinya, dan bagaimana semuanya terikat menjadi satu.

Masalah sosiologis yang fundamental bukanlah kejahatan, melainkan hukum; bukanlah perceraian, melainkan perkawinan; bukanlah korupsi, melainkan pemerintah.

Sosiolog untuk Indonesia

Penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pemerintah Indonesia. Apakah semua keputusan-keputusan hanya diambil ketika sidang yang merupakan konsepsi resmi darinya? Atau semua itu hanya sebuah kedok yang berarti di luar konsepsi resmi tersebut terjadi persekongkolan-persekongkolan bawah tanah?

Dari kemungkinan tersebut, perlu adanya penelitian tentang “masyarakat” pemerintah Indonesia yang dalam hal ini merupakan bidang ahli sosiologi.

Untuk meneliti itu, ahli sosiologi hendaknya melepas dari konsepsi-konsepsi resmi yang telah ditetapkan. Supaya apa-apa yang diteliti terlepas dari tipu daya muslihat para elite politik (sebagaimana telah diketahui, pejabat-pejabat saat ini sangatlah licik dan licin). Dan juga, sosiolog sebaiknya tidak menunggu masalah-masalah tersebut datang dan kemudian diteliti.

Ahli sosiologi harus sadar sejak dini sebelum masalah itu timbul. Karena apabila menunggu masalah tersebut datang, bisa jadi para elite politik telah memainkan muslihatnya terlebih dahulu. Ujung-ujungnya, yang terjadi adalah terjerumusnya sosiolog ke dalam jurang muslihat para elit politik.

Sebagai usaha mengantisipasi terjerumusnya ahli sosiologi ke dalam muslihat para elite politik, ada baiknya sosiolog harus memakai “topeng” agar tidak disadari oleh elite politik. Bisa juga sosiolog terjun langsung ke dalamnya sebagai teman atau karibnya, seolah-olah meneliti juga apa yang terjadi dengan sosial para elite politik, dan dengan usaha-usaha lainnya.

Sederhananya, ahli sosiologi akan sangat berperan pada perkembangan Indonesia ke depannya menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena masalah-masalah yang terjadi saat ini bersumber dari pemerintahnya.

Bilamana kita sudah mengetahui apa yang terjadi di balik itu, maka kita akan mempunyai senjata argumen-argumen yang tak terbantahkan. Dan semua itu berada di ranahnya ahli sosiologi. Semoga para sosiolog bisa menjadi apa yang diharapkan rakyat ke depannya.

    Thoriq Ad Dakhil

    Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Anggota Komunitas Maos Boemi (KMB)
    Thoriq Ad Dakhil

    Latest posts by Thoriq Ad Dakhil (see all)