Peran Strategis Media di Tahun Politik

Peran Strategis Media di Tahun Politik
Ilustrasi: Hipwee

Keberadaan media di tahun politik, terutama pers bebas, dianggap sebagai salah satu pilar dari demokrasi.

Memasuki 2019, Indonesia kembali diperhadapkan dengan momentum tahun politik, yakni pemilu serentak; di antaranya: pemilihan kepala Negara (Pilpres) dan pemilihan wakil rakyat (Pileg) yang jatuh pada 17 April 2019.

Pemilu serentak akhir-akhir ini sudah menjadi opini publik yang hangat dan sangat menarik untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat dan juga di berbagai media. Pemilu serentak yang kemudian akan dilaksanakan di 2019 ini juga menunjukan bahwa demokrasi bangsa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik.

Di era globalisasi yang sangat diwarnai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi ini, kehadiran media sudah sangat penting untuk menunjang kelangsungan kehidupan keseharian kita. Tak dapat disangkal, peran media massa sangat signifikan terhadap penggiringan sikap dan opini publik.

Pengaruh media, baik itu media elektonik, media sosial, dan media massa seperti televisi, koran, tabloid, dan majalah, diharapkan mampu menciptakan efek positif sehingga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan cita-cita Indonesia yang terdapat dalam Preaumble Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks politik, media massa merupakan salah satu kekuatan politik penting yang memengaruhi proses politik. Karena itulah keberadaan media massa, terutama pers bebas, dianggap sebagai salah satu pilar dari demokrasi. Begitu luar biasanya kekuatan media massa ini digambarkan oleh Malcolm X dengan pernyataan:

The media’s the most powerfull entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.

Media massa merupakan entitas terkuat di muka bumi karena kemampuannya dalam membentuk dan mengendalikan kesadaran massa. Dengan kekuatan tersebut, media massa bahkan mampu menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat seperti halnya seorang dokter yang mengobati pasiennya (kutipan dari Toni Sudibyo – detikNews).

Ridlo Eisy (2007) dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, menyebut bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media di Bawah Pengaruh Penguasa

Sejak rezim Orde Baru lengser, pers atau media kembali menemukan marwahnya (kebebasan) dalam melakukan hak-haknya. Maka muncul berbagai macam media massa seperti yang kita sekarang lihat dan rasakan ini.

Akhirnya kita temukan banyak pengusaha dan politisi berbondong-bondong membuat media, salah satunya televisi.

Kalau kita lihat sejarah perjalanan pertelevisian Indonesia, dulu kita hanya tahu TVRI (Televisi Republik Indonesia) sebagai satu-satunya televisi yang ada di Indonesia dan milik pemerintah. Jadi, TVRI ada di bawah kendali pemerintah.

Setelah itu, sampai sekarang, begitu banyak siaran televisi yang ada dan berstatus TV swasta. Dan kalau kita lihat dari semua siaran televisi itu, pemiliknya adalah para pengusaha yang kemudian bermetamorfosis menjadi politisi. Sehingga dengan sangat gampang televisi-televisi ini berafiliasi dengan partai politik.

Pada tahun politik 2013-2014, media tersebut kerap menggemborkan aksi kampanye calon petinggi yang berkoalisi dengan partainya. Berdasarkan data dari Muhammad Heycahel selaku Direktur Remotivi, pada 1-7 Mei 2014, frekuensi pemberitaan Jokowi di Metro TV meningkat sebanyak 74,4% dengan nada positif sebesar 31,1% setelah Partai Nasdem berkoalisi dengan PDIP.

Sedangkan frekuensi pemberitaan Prabowo di Viva Grup meningkat tajam menjadi 52% dari 12% dan di MNC Group sebanyak 41% di RCTI,  55% di MNC TV dan 83% di Global TV setelah partai pengusung Prabowo berkoalisi dengan partai Golkar dan Perindo.

Melihat dari data tersebut, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza juga mengatakan bahwa aduan masyarakat terhadap media selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017, ada 600 kasus dugaan yang dilaporkan kepada Dewan Pers. Ini menunjukkan profesionalisme wartawan masih dipertanyakan (kutipan: Kiki Ramadani – MimbarUntan).

Bagaimana dengan sekarang, tahun 2018-2019? Indenpensi media pun jarang terlihat.

Peran Media di Tahun Politik

Kehadiran dan peran media di tahun politik mestinya menjadi sumber yang ideal bagi masyarakat dalam mengonsumsi berbagai macam informasi di ruang publik. Sehingga masyarakat dapat tercerahkan, dapat dididik melalui peran dari media massa itu sendiri. Hal-hal yang diinginkan ini kiranya dapat terwujud apabila media massa berperan sebagai media yang objektif, kritis, terbuka dan adil, no hoax, serta media yang independen.

Pertama, objektif. Media harus bisa memosisikan dirinya dalam menyampaikan objektivitas sebuah informasi. Bukan sebaliknya, menyampaikan informasi yang bersifat subjektif. Sebab di situlah letak kepercayaan publik terhadap media dalam menyampaikan kebenaran sebuah informasi.

Kedua, kritis. Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh media adalah sesuatu yang sesuai fakta, sesuatu yang benar. Jadi media harus berani mengatakan itu benar dan itu salah terhadap realitas yang terjadi.

Ketiga, terbuka dan adil. Informasi yang diberikan kepada publik tidak boleh merugikan satu atau menguntungkan pihak yang lain. Dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang juga harus menjadi salah satu prioritas.

Keempatno hoax. Dalam dekade belakangan ini, sering muncul berita yang tidak benar, berita yang tidak sesuai dengan fakta.

Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (bohong, hoaks). Angka yang cukup fantastis. Penyebabnya adalah akan gampang terjadi konflik antar-sesama anak bangsa, apalagi di momen politik seperti ini, momen yang paling sensitif terhadap suatu isu.

Kelima, independensi media. Independensi media di tahun politik diperlukan agar momentum politik tahun ini dapat berjalan dengan lancar lewat pemberitaan yang berimbang dan jujur. Karena sering kita melihat ada banyak media dan peran pers lebih berpihak dalam menyampaikan informasi. Sehingga tahun 2019 nantinya akan menjadi tantangan bagi pers di Indonesia untuk memgembalikan peran jurnalis yang profesional serta independen.

Independen yang dimaksud adalah tidak berpihak pada satu individu atau kelompok dalam hal menyampaikan informasi atau berita. Semua media harus netral.

Kalau media di tahun politik selalu dan selalu melakukan tugasnya secara baik dalam memberikan informasi kepada publik itu secara objektif, kritis, terbuka dan adil, no hoax, dan independen media massa itu tetap dijaga, maka yakin sungguh proses perjalanan demokrasi bangsa ini pasti akan berjalan dengan aman dan damai. Termasuk di pusaran politik 2019 nantinya.

    Kontributor