Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru dan Lama

Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru dan Lama
©Dictio Community

Tentang perbandingan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru dan Orde Lama.

Pemilihan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh pasang surut politik di dalam negeri. Selain itu, dipengaruhi pula oleh tokoh pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan. Hal ini dikarenakan politik luar negeri sendiri merupakan perpaduan dan cerminan dari politik dalam negeri yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi regional dan internasional.

Indonesia dalam sejarahnya telah mengalami banyak pergantian rezim. Tiap rezim ini memiliki karakteristik politik luar negeri sendiri.

Politik luar negeri antara Orde Baru dan Orde Lama tentu saja memiliki banyak perbedaan yang melingkupinya. Oleh sebab itu, maka akan dibahas mengenai perbandingan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru dengan Orde Lama.

Politik Luar Negeri pada Pemerintahan Orde Lama

Orde Lama dengan jargon demokrasi terpimpin dipimpin oleh Soekarno. Dengan adanya demokrasi terpimpin, maka tak asing pula sebutan bebas-aktif dalam perpolitikan luar negeri Indonesia. Dikutip dari Prabowo (2020), kebijakan politik luar negeri Indonesia ini berlandaskan pada Manifesto Politik UUD 1945, demokrasi terpimpin, sosialisme Indonesia, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia itu sendiri.

Politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh situasi di dalam dan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia juga tak lepas dari pengaruh politik internasional, termasuk pasca-Perang Dunia II yang didominasi Blok Barat dan Blok Timur.

Adanya negara-negara yang memilih keberpihakan pada blok-blok tertentu membuat Indonesia mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan konflik antara golongan kiri yang berpihak pada Blok Timr dan golongan kanan yang berpihak pada Blok Barat. Dalam situasi tersebut, akhirnya Mohammad Hatta merumuskan arah perpolitikan Indonesia yang kemudian dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif.

Dalam pidatonya mengenai politik luar negeri yang bebas aktif, Mohammad Hatta menyatakan bahwa bebas memiliki makna menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh golongan mana pun. Sementara itu, dalam pidato Mohammad Hatta, aktif memiliki artian menuju perdamaian dunia serta bersahabat dengan seluruh bangsa (Bung Hatta dalam Aziz, 2013:56).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya, maka jelaslah bagaimana harusnya Indonesia mengambil sikap terhadap gejolak Perang Dunia II yang memecahkan antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, sikap bebas aktif hanya bertahan di awal perumusan.

Seiring waktu, Indonesia yang pada mulanya melakukan penolakan atas intervensi AS dalam Perang Vietnam akhirnya makin berjalan ke poros kiri. Padahal, sebagai negara yang baru saja disebut merdeka, fokus Indonesia yang utama harusnya ialah mencari pengakuan internasional atas kemerdekaan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan negara.

Pada akhirnya, arah perpolitikan Indonesia berbelok. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno lebih berpihak pada Cina dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Hal itu tentunya menjadi pemantik konflik di dunia internasional karena Indonesia sudah tak sesuai dengan rumusan awal politik luar negerinya yang menyatakan diri dengan sebutan bebas aktif sebagaimana dalam pidato Mohammad Hatta.

Politik Luar Negeri pada Pemerintahan Orde Baru

Berbeda dengan Orde Lama, pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Soeharto. Warna baru yang diberikan oleh Soeharto dalam politik luar negeri Indonesia lebih bersifat kooperatif. Orientasi perpolitikan Indonesia pada masa ini ialah kesejahteraan rakyat dan pembangunan melalui kerja sama dengan negara tetangga.

Meski demikian, politik luar negeri yang dianut pada masa masih tetap politik bebas aktif. Hanya saja arah yang diinginkan ialah sebagaimana rumusan bebas aktif yang sebenarnya, tidak memihak dan menuju perdamaian.

Baca juga:

Pada masa ini, Indonesia pun mulai memperbaiki hubungan dengan dunia barat. Hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sebelumnya memanas juga mulai membaik. Saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Indonesia telah berani meminjam bantuan kepada IMF (International Monetary Fund) milik Barat (Aziz, 2013).

Pada masa ini pula, Indonesia mulai bergabung kembali dengan PBB dan merumuskan konsep good neighbourhood policy (Prabowo, 2020). Konsep good neighbourhood policy adalah kebijakan tetangga baik sebagai strategi dalam upaya peningkatan hubungan eksternal dengan negara tetangga (Abdullah, 2020:105). Realisasi dari konsep ini ialah terbentuknya ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina pada 1967.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru memang membaik dan berkembang. Politik luar negeri pada masa ini mengutamakan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, Soeharto lebih aktif menjalin hubungan ke luar.

Akan tetapi, di mata dunia internasional, nama Indonesia memburuk akibat invasi Timor Timur. Selain itu, adanya gejolak sebagai akibat terfokusnya pemerintah pada orang asing daripada pribumi memicu kerusuhan. Akhirnya, arah politik bebas aktif di masa Orde Baru pun dianggap menyimpang karena kecenderungan Soeharto kepada orang Barat.

Daftar Pustaka
  • Abdullah, Nurjannah. 2020. Ímplementasi Kebijakan Tetangga Baik (Good Neighbour Policy) China pada Masa Presiden Hu Jintao di Greater Mekong Sub-Region (GMS). Jurnal Hasanuddin. 1(1): 102-113.
  • Aziz, A.A. 2013. “Politik Luar Negeri Republik Indonesia”. Malang: FISIP Universitas Brawijaya.
    Mutiara Adella Putri
    Latest posts by Mutiara Adella Putri (see all)