Perempuan dan Korupsi

Perempuan dan Korupsi
SPAK

Jikalau tidak dengan mereka (wanita), kemenangan tidak mungkin kita capai. ~ V.I. Lenin

Meskipun dalam kalimat tersebut Lenin tidak menjelaskan dalam hal apa wanita kita butuhkan untuk mencapai sebuah kemenangan, tak dapat kita elakkan bahwa wanita atau perempuan selalu mendapat posisi penting. Sekali pun itu bertalian dengan korupsi.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa penciptaan manusia di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Tanpa seorang perempuan, kehidupan manusia tidak akan sampai pada saat ini, begitu pun sebaliknya.

Artinya bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Derajatnya sama dan punya hak yang sama. Menjadi pembeda hanyalah kodrat perempuan yang bersifat biologis yang tidak seorang laki-laki pun alami, status sosial yang hadir dari proses panjang sebuah konstruksi budaya.

Hal tersebut membawa pada perbedaan-perbedaan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya di Indonesia yang cenderung patriarki, mengutamakan garis bapak/laki-laki. Hemat penulis, hal ini membawa pengaruh terhadap peran bapak dalam sebuah rumah tangga terbawa hingga dalam ranah yang lebih luas, seperti dalam pemerintahan.

Sebagai contoh, peluang perempuan dalam menduduki kursi di parlemen. Melalui revisi undang-undang pemilihan umum yang akhirnya memberikan 30 persen kursi di DPR untuk kaum perempuan di mana sebelumnya hal tersebut tidak diatur. Belum lagi dengan kurangnya minat perempuan untuk berkarier dalam ranah pemerintahan sehingga hanya segelintir saja yang berada di parlemen.

Selain upaya pemenuhan amanah UUD 1945 dalam hal hak asasi manusia (HAM), juga perkembangan pesat ilmu pengetahuan yang makin membuktikan bahwa seorang perempuan mampu bersaing dengan laki-laki, yang kemudian melahirkan gerakan feminis yang merebak hingga ke Indonesia.

Perkembangan tersebut tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya, keterlibatan perempuan dalam menentukan arah kebijakan dapat memperhatikan aspek-aspek keperempuanan dalam pengeluaran kebijakan.

Namun, semangat kesetaraan tersebut sedikit luntur ketika beberapa pejabat perempuan terlibat kasus korupsi. Sebut saja Angelina Sondakh, Miranda Goeltom, hingga yang lebih heboh Ratu Atut Chosiya yang notabenenya sebagai Gubernur perempuan pertama di Indonesia. Secara tidak langsung, kasus-kasus yang menjerat para perempuan tersebut mencoreng wajah perempuan pada umumnya.

Baca juga:

Menyoal tentang korupsi memang merupakan hal yang cukup pelik. Pasalnya, upaya pemberantasan penyakit korupsi ini tak kunjung jua berakhir. Pencegahan yang sekian rupa telah dilakukan, namun taktik yang dilakukan oleh para pejabat juga kian bervariasi.

Memang sedikit sulit sebab ada kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat lakukan, yang sejalan dengan adat kebiasaan, namun bertentangan dalam norma hukum. Sebagai contoh, ketika kita meminta pertolongan kepada seseorang, merupakan hal yang lumrah ketika kita memberikan hadiah, baik itu berupa uang atau benda sebagai bentuk belas kasih.

Hal yang telah menjadi kebiasaan ini terbawa pula ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum. Semisal, pemberian hadiah kepada pejabat yang notabenenya memang berkewajiban untuk bertindak sebagaimana mestinya.

Dalam hukum, problem tersebut terkategorikan dalam teori receptio. Inti dari teori tersebut mengatakan manusia cenderung melakukan sesuatu sebagaimana yang agama maupun adat istiadat ilhami.

Selain itu, fakta yang terjadi bahwa salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi ialah karena pengaruh istri. Istri yang cenderung hedonis rentan menjadi penyebab suami melakukan korupsi.

Di mana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang mampu memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang makin beragam dan selalu diperbarui. Proses-proses inilah yang kemudian membawa manusia pada sifat hedonisme.

Maka dari itu, salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan pencegahan korupsi melalui peran perempuan, dalam hal ini melalui basis keluarga sebagai ruang terkecil dalam negara.

Hasil penelitian KPK yang menjadikan Yogyakarta sebagai sampel mendapatkan kesimpulan bahwa sebanyak 43 persen keluarga menganggap peran ibu paling penting mendidik anak-anaknya. Sisanya, 41 persen menganggap peran terpenting dalam mendidik ialah pasangan suami-istri.

Baca juga:

Hasil survei tersebut menyadarkan KPK untuk melakukan pencegahan melalui perempuan. Peran perempuan dalam rumah tangga setidaknya memuat 3 fungsi: sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai ibu dan anggota lingkungan sosialnya. Sehingga dinilai paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi.

Sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu harus mampu mendidik karakter anak sedini mungkin dengan mengajarkan nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga. Minimal mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Demikian fungsi ibu sebagai seorang istri, setidaknya mampu memengaruhi segala perilaku suami, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam ranah aktivitas di luar rumah (pekerjaan).

Terakhir, fungsi ibu sebagai anggota dalam sebuah lingkungan sosial, lingkungan masyarakat sebagai basis terkecil dalam sebuah negara. Dalam lingkungan ini, perlu terciptanya kesadaran hukum oleh masyarakat, dan seorang ibu dapat melakukan hal ini.

Contoh upaya ini dengan terbentuknya SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) yang secara gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. SPAK yang lahir sejak 2014 lalu telah berkomitmen untuk menebarkan nilai-nilai antikorupsi secara nasional.

    Muh Ridhal Rinaldy
    Latest posts by Muh Ridhal Rinaldy (see all)