Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi
©The Urbanist

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dan berupaya untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia kepada pengungsi.

Pengungsi merupakan salah satu isu global yang marak dibicarakan dan mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional. Dari tahun ke tahun, jumlahnya terus mengalami peningkatan secara signifikan dan membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Penyebab seseorang atau sekelompok orang menjadi pengungsi ialah karena adanya paksaan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, seperti adanya penindasan HAM di negara asal, konflik bersenjata, bencana alam, ataupun bencana akibat ulah manusia yang memaksa mereka untuk mencari suaka.

Di negara-negara penerima pun, pengungsi masih sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti pemerkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dan pemulangan secara paksa. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional (UNHCR, 1998).

Untuk mengatasi persoalan identitas pengungsi yang mengarah pada pemenuhan hak-haknya di negara penerima, dibuatlah perjanjian-perjanjian internasional, seperti Perjanjian Internasional 1928, 1933, 1938, 1939, dan 1946 yang diteruskan dengan pengadaan Konferensi 1951 mengenai status pengungsi oleh PBB dan dilengkapi dengan Protokol 1967.

Prinsip yang diakui dalam hukum internasional adalah prinsip non-refoulement yang juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang berarti negara tidak boleh mengusir pencari suaka atau pengungsi yang masuk ke wilayahnya dan Pemerintah Indonesia berpihak kepada pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang memasuki batas teritorial Indonesia.

Pengungsi memiliki lima hak dasar, yaitu hak untuk mencari suaka, hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (non-refoulement), hak untuk hidup dan hak atas keamanan, hak untuk mendapatkan kesetaraan (non-discrimination), serta hak untuk pulang.

Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia Pengungsi

Fakta menunjukkan bahwa jutaan anak-anak, pria, dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara tajam.

Sebagai gambaran, dalam kurun waktu 1992-1995, terdapat 80 juta pengungsi yang disebabkan oleh bencana alam. Melihat hal ini, Majelis Umum PBB telah mencanangkan periode 1990-2000 sebagai The International Decade for Natural Disaster Reduction (United Nations, 1995).

Agar dapat melindungi HAM pengungsi, diperlukan suatu hukum yang dapat menjadi payung, mencakup solusi dan tanggung jawab kolektif semua negara; tidak hanya berkenaan dengan status hukum dan perlindungan pengungsi saja, karena masalah pengungsi merupakan masalah individu dan hubungan internasional antarnegara (negara asal dan penerima pengungsi).

Terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh suatu negara dalam melindungi pengungsi internasional (Karen Jacobsen, 2002), yakni 1) Meningkatnya tuntutan pada birokrasi negara untuk mengelola populasi dan kebanyakan lembaga lemahnya negara dalam memberikan bantuan; 2) Meningkatnya tuntutan pada aparatur negara untuk mengontrol dan mengelola sumber daya; 3) Meningkatnya tuntutan pada aparat keamanan negara untuk mengontrol perbatasan dan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh masuknya pengungsi.

Di Indonesia sendiri, ancaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia pengungsi diakibatkan oleh kurangnya perlindungan hukum, kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak layak, lamanya masa tunggu proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, dan terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dalam Hukum Internasional

Dasar hukum bagi pengungsi internasional adalah Konvensi Jenewa 1951 (The Convention Relating to the Status of Refugees) yang memberikan batasan status pengungsi internasional, yaitu pengungsi yang tercatat sebelum 1 Januari 1951. Konvensi 1951 mengatur hak dan kewajiban pengungsi.

Selain itu, kewajiban negara-negara peserta konvensi juga diatur dalam konvensi tersebut. Kemudian, disepakati protokol tambahan terhadap pengungsi, yaitu Protokol New York 1967 (Protocol relating to the Status of Refugees) dikarenakan peningkatan persoalan pengungsi antara 1950 dan 1960. Protokol ini memiliki cakupan yang lebih luas terkait pengungsi internasional. Tujuan dibentuknya Hukum Pengungsi Internasional untuk secara sederhana menyediakan jaring pengaman bilamana suatu negara gagal melakukan tanggung jawab perlindungan yang mendasar (James C. Hathaway, 1999).

Baca juga:

Tiga hal pokok yang menjadi isi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yaitu 1) Penetapan status pengungsi seseorang berdasarkan pengertian dasar pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dilakukan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR  yang dibawahi PBB untuk mengatasi permasalahan pengungsi;

2) Status hukum serta hak dan kewajiban pengungsi berlaku di tempat pengungsian itu berada; 3) Implementasi perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik serta penitikberatan terhadap hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat melaksanakan fungsi pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi berada.

Seseorang dapat disebut sebagai pengungsi apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut (Kneebone, Susan; Stevens, Dallal, and Baldassar, 2014): (a) Well-founded fear, bahwa rasa takut tersebut harus objektif dan benar-benar berdasarkan fakta yang realistis; (b) Persecution, bahwa terdapat ancaman terhadap nyawa dan kemerdekaan pribadinya (sangat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia);

(c) Convention grounds, yaitu alasan-alasan berdasar Konvensi 1951, meliputi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok masyarakat atau karena perbedaan paham politik; (d) Outside the country of nationality or habitual residence, artinya bahwa dia tidak berada dalam wilayah negaranya, tapi pergi melintasi batas wilayah negaranya; (e) Unable or unwilling to avail himself of state protection, bahwa dia tidak mau meminta perlindungan kepada negaranya sendiri atau negaranya tidak memberikan perlindungan terhadap mereka.

Wajah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi di Indonesia

Letak Indonesia yang berada di kawasan yang strategis membuatnya marak dijadikan tempat transit oleh para pengungsi sehingga dapat menghambat stabilitas pemerintahan di beberapa aspek. Agar stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di wilayah Indonesia dapat tetap berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi, dibutuhkan mekanisme penanganan yang diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya.

Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi Tahun 1967 serta belum memiliki sebuah sistem untuk menentukan status pengungsi. Namun, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dan berupaya untuk melakukan perlindungan kepada pengungsi internasional melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti pemberian kewenangan kepada UNHCR dalam hal perlindungan pengungsi dan penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia juga IOM yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan harian, seperti penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan.

IOM juga bertanggung jawab atas pencari suaka dan pengungsi sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asal. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur pengungsi di Indonesia.

Daftar Pustaka
    Aurani Azalia Putri
    Latest posts by Aurani Azalia Putri (see all)