Perlunya Segera Menerbitkan Perppu Antiterorisme

Perlunya Segera Menerbitkan Perppu Antiterorisme
Ilustrasi: Republika

Di antara masalah terbesar dalam menangani ancaman praktik terorisme di Indonesia adalah kurang memadainya sistem hukum dan perundang-undangan yang ada. Itu artinya, Presiden Joko Widodo harus sesegera mungkin melakukan pembaruan melalui penerbitan Perppu Antiterorisme.

Ada alasan-alasan penting mengapa Perppu itu segera diterbitkan. Di samping adanya gejolak praktik terorisme dan bom bunuh diri yang beberapa pekan ini menghantui masyarakat, Perppu ini juga nantinya akan memudahkan pemerintah dalam menangani kasus terorisme di tengah gempuran kelompok teroris membabi-buta yang anti-kemanusiaan dan anti-agama.

Alasan penerbitan Perppu itu antara lain, mengutip pendapat Guntur Romli, karena UU Tindak Pidana Terorisme No. 15 tahun 2003 sudah tidak relevan lagi dalam mencegah, menjerat, dan sekaligus melawan aksi-aksi terorisme. UU ini hanya melihat terorisme sebagai masalah pidana biasa dan cenderung tidak mampu mencegah sampai ke sumber permasalahannya.

Nantinya, Perppu Antiterorisme juga dapat dijadikan pembinaan dan deradikalisasi, di samping juga sebagai bentuk pencegahan dan penindakan secara tegas. Tentunya harus ada sinergi secara integral antar semua lembaga pemerintah, seperti BNPT, TNI, Polri, Kemenag, dll, yang selama ini dianggap kurang sinkron satu sama lain dalam masalah pelaksanaan program deradikalisasi.

Selain itu, Perppu Antiterorisme ini perlu juga terkait dengan beberapa masalah penting yang menjadi perbincangan dalam penanganan terorisme ke depan. Jangan sampai pemerintah baru bisa menindak aksi terorisme ketika baru ada aksi-aksi teroris itu, seperti bom dan pengrusakan lainnya. Latihan-latihan militer yang sering kali dilakukan oleh kelompok teroris, baik di dalam dan luar negeri, atau bahkan yang baru terindikasi, haruslah dicegah, agar kita semua tidak kecolongan atas aksi kejam mereka yang begitu cepat dan strategis.

Lihat juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Percepat Penyelesaian Revisi UU Terorisme

Presiden memiliki hak konsitusional seperti tercakup dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dalam mengeluarkan Perppu Antitorisme. Hal ini harus dilakukan sebab adanya sikap yang mengecewakan dari DPR dalam melihat kasus terorisme tersebut. Situasi genting yang terjadi saat ini, dengan adanya serangkaian aksi-aksi bom bunuh diri dalam sepekan, sudah dapat dijadikan syarat material untuk menerbitkan Perppu tersebut. Juga, tentu saja, keberadaan UU Antiterorisme yang sudah tidak memadai lagi.

Terbukti juga sejak 2016 lalu, DPR gagal mengesahkan Revisi UU No. 15 tahun 2013. Padahal, sudah ada Pansus yang dibentuk untuk menyelesaikan Revisi Tindak Pidana Terorisme tersebut.

Ini tentu mengecewakan kita semua. Penanganan tindak terorisme haruslah lebih cepat, sebab mencegah itu lebih baik daripada harus menunggu aksi teror itu sungguh-sungguh terjadi di kehidupan nyata, yang pada akhirnya berbahaya dan menakutkan bagi semua lapisan masyarakat.

Itulah beberapa alasan penting mengapa Presiden Joko Widodo harus sesegera mungkin menerbitkan Perppu Antiterorisme. Agar pencegahan bisa cepat dilakukan dan tidak ada lagi korban-korban yang meninggal akibat ulah orang-orang yang tak berperikemanusiaan dan tidak beradab.

___________________

Artikel Terkait:

    Rohmatul Izad

    Magister Ilmu Filsafat UGM | Ketua Pusat Studi Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial di Pesantren Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta

    Latest posts by Rohmatul Izad (see all)