Pertanyaan di Seputar Aksi Pencabutan Tarif Dasar Listrik

Pertanyaan di Seputar Aksi Pencabutan Tarif Dasar Listrik
Foto Aksi

Seminggu lalu, sejumlah mahasiswa dari berbagai Kampus di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Polman. Aksi tersebut terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang kian menyengsarakan rakyat miskin, khususnya di daerah ini.

Tujuan aksi jelas, yakni mempertanyakan kejelasan mengapa Tarif Dasar Listrik naik hingga 200 persen. Padahal Biaya Pokok Produksi hanya berkisar pada angka Rp 983/KWh dan menjualnya pada angka Rp 1.600/KWh.

Terlepas dari panas terik matahari karena aksi, mari kita duduk manis sembari sedikit membicarakan siasat jahat lain di luar daripada aksi menolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dari Pemerintah.

Pertama, yang paling awal ialah sebenarnya Tarif Dasar Listrik itu tidak naik. Ia tetap pada harga Rp 1.428 atau Rp 1.600/KWh. Hanya pencabutan subsidi bagi pengguna listrik 900 VA dan ada pengecualian, yakni pengguna yang dalam 900 VA yang mempunyai kartu-kartu ajaib, semisal KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan sebagainya itu tetap tersubsidi.

Kedua, setelah yang pertama ialah Pemerintahan Jokowi kali ini seakan mengkhianati kepercayaan rakyat. Dulu, Jokowi doyan blusukan ke pelosok seolah sudah akrab dan paham jeritan rakyat miskin. Namun sekarang, yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak bersahabat dengan rakyat. Contohnya saja dalam kebijakan pencabutan subsidi listrik kali ini.

Jika kita sedikit membandingkan Pemerintahan kali ini dengan pemerintahan SBY yang lalu, saya katakan Pemerintahan yang lalu (sedikit saja) lebih baik dari Jokowi. Pasalnya, dalam diskusi pengambilan kebijakan, misalnya, SBY mengutarakan, “Saya tidak mau mencekik rakyat dengan kebijakan. Saya selalu perintahkan menteri-menteri untuk benar-benar siap dengan kebijakan bantalan atau penyangga sebelum menaikkan harga listrik atau BBM.” Ya, meski itu hanya pemanis janji.

Mari kita sedikit merenungkan kelihaian Jokowi dkk dalam meredam konflik dari bawah. Pertanyaan yang muncul ialah ada tidak konflik dari bawah mengenai tarif listrik ini? Jawabnya, sedikit saja riak.

Padahal, kasus yang menyengsarakan rakyat bukan saja kenaikan listrik ini. Lihat saja petani garam di Purwokerto (kalau tidak salah) yang berhenti bertani hanya karena impor garam melonjak. Dan masih banyak lagi (saya serahkan pada kalian menebak kebijakan lain yang tidak pro rakyat).

Begitu luar biasanya Pemerintah Jokowi ini dalam melakukan peredaman konflik lalu kemudian melempar isu memanfaatkan konflik Rohingya, yakni dengan penyelamatan pengungsi Rohingya oleh Pemerintah yang seakan menimbulkan simpati rakyat dan melupakan kepelikan yang sedang melanda.

Habis pengaruh Rohingya, muncul lagi baru-baru ini isu kebangkitan PKI yang pusatnya di Kantor YLBH di Jakarta dengan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menolak pagelaran seni dengan menudingnya sebagai cikal kebangkitan PKI.

Ada yang berpendapat bahwa isu kenaikan TDL ini sengaja di-publish dan, pada saat pencalonan presiden nanti, dengan siasat busuknya akan menurunkan tarif ke yang semula. Hal ini sarat politik.

Mari kembali berpanas-panas, yakni membahas polemik aksi. Seharusnya, dalam mengambil kebijakan, Pemerintah harus paham sebab-musabab hingga dinaikkannya harga tersebut. Contoh, turunnya harga tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Contoh lain ialah naiknya harga minyak mentah dunia.

Tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Harga tukar rupiah terhadap dolar berada di angka 13 ribuan/dollar. Dan harga minyak pun demikian (pada tahap stabil), yakni kisaran rata-rata USD 45/barel [Liputan6.com]. Nah, apa dasar Pemerintah menaikkan tarif harga tersebut?

Untuk hal ini, mari kita bersama-sama merenung kembali sembari mengerutkan kening sambil mencicip kopi. Selamat menikmati.

___________________

Artikel Terkait:
Aco Andi Salamin
Latest posts by Aco Andi Salamin (see all)