Petisi untuk Rektor Unnes Fathur Rokhman: Stop Kriminalisasi Wartawan!

Petisi untuk Rektor Unnes Fathur Rohman: Stop Kriminalisasi Wartawan!
Ilustrasi: ist.

Nalar PolitikAliansi Akademisi Progresif Indonesia memprotes keras sikap Rektor Unnes (Universitas Negeri Semarang) Fathur Rokhman. Pihaknya melayangkan petisi bertajuk Stop Kriminalisasi Wartawan! Cabut Laporan Hukum terhadap Zakki Amali.

Menurut mereka, mengkriminalisasi wartawan karena laporan jurnalistiknya adalah sejenis tindakan anti-intelektual. Dan yang ironis, hal ini justru dilakukan oleh seorang warga akademi, Rektor Universitas Unnes Fathur Rokhman. Fathur mempolisikan Zakki Amali, wartawan Serat.id, karena tulisan Zakki mengenai dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Fathur.

“Kami, sekumpulan akademisi yang percaya dengan nilai-nilai dunia akademi dan prinsip-prinsip demokrasi, mengecam keras tindakan Fathur Rokhman tersebut. Kami menilai langkah hukum yang diambil bukan saja memperlihatkan mentalitas dunia akademi yang antikritik, tapi ia juga merupakan sebuah ancaman yang pesannya dialamatkan kepada siapa pun yang kritis dan berupaya mengungkap kebenaran.”

Mereka menilai bahwa langkah seorang rektor mempolisikan pekerjaan wartawan telah mencoreng dunia akademi.

“Langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pendapat dan bentuk penghalang-halangan atas pencarian kebenaran—sesuatu yang seharusnya paling diusahakan dalam dunia akademi.”

Pihaknya juga menyatakan perang terhadap plagiarisme, sesuatu yang seharusnya dianggap perbuatan paling tercela dalam dunia akademi. Kultur plagiarisme sendiri bukanlah hal yang baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, bahkan merupakan sesuatu yang sering dinormalisasi.

“Maka dari itu, pengungkapan isu plagiasi yang dilakukan Zakki Amali merupakan upaya penting untuk mengevaluasi pendidikan tinggi.”

Hal yang perlu dilakukan Fathur Rokhman, bagi Aliansi Akademisi Progresif Indonesia, bukanlah mempolisikan Zakki Amali, melainkan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan plagiasi.

“Keberatannya atas laporan jurnalistik bisa ditempuh melalui mekanisme hak jawab yang dimediasi oleh Dewan Pers. Sejatinya, mempidanakan kegiatan pers adalah bentuk melawan hukum, karena UU Pers menjamin kebebasan pers.”

Selain itu, pihaknya juga menyatakan penolakan atas praktik penggunaan UU ITE selama ini. Lantaran UU ITE semakin lama semakin menjadi momok yang mengerikan bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), ada 245 kasus pelaporan UU ITE di Indonesia sejak 2008. Dari jumlah tersebut, 35,92 persen pelapor adalah pejabat negara, termasuk kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri dan aparat keamanan.

“Alih-alih tepat guna dalam membangun kultur berinternet yang lebih etis, UU ITE justru membungkam kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.”

Untuk itu, mereka mendesak keras agar Rektor Unnes Fathur Rokhman mencabut segera laporannya terhadap wartawan Zakki Amali, dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengacu pada mekanisme UU Pers.

Catatan

Petisi ini akan dilayangkan pada Rektor Unnes pada 8 Desember 2018 melalui kotak surat dan surat elektronik. Juga akan mengirimkan pernyataan sikap ini kepada media pada hari yang sama.

Narahubung:

  • Roy Thaniago: 081808878910
  • Andina Dwifatma: 085355095699
  • Justito Adiprasetio: 08179083336