Pimpinan yang Berpengetahuan

Ilustrasi: IST

Latihan tanggung jawab sudah lalu. Sekarang tiba saatnya melaksanakan tanggung jawab itu dalam masyarakat, sebagai pimpinan di dalam hidup sehari-hari.

Kenangkanlah apa yang saya uraikan tadi tentang tujuan perguruan tinggi, tentang harapan bangsa pada pelajar-mahasiswa yang tamat universitas atau sekolah tinggi. Kepadanya diharapkan bahwa ia lambat laun akan menjadi pemimpin di dalam masyarakat yang butuh akan pimpinan yang berpengetahuan.

Ya, pimpinan yang berpengetahuanlah yang terasa benar kurangnya dalam negara dan masyarakat kita sekarang ini. Pemimpin selalu ada. Itu sudah pembawaan dari pergaulan hidup.

Manusia senantiasa hidup berkampung-kampung. Berbagai jenis usaha dalam perjuangan hidup dan untuk mencapai penghidupan yang lebih sempurna dikerjakan bersama-sama. Hidup yang berkampung-kampung itu terbagi dalam berbagai macam golongan besar dan kecil, berusaha dalam pembagian pekerjaan, semuanya itu perlu akan pimpinan.

Jika tak ada pujangga yang berjiwa pemimpin, pimpinan diserahkan kepada orang-orang yang biasa saja dan bersedia. Sebab pimpinan mesti ada!

Di dalam masyarakat dan negara kita yang baru merdeka, yang terbelakang pula dan segala rupa, kurang sekali tenaga ahli untuk memimpin. Berbagai jabatan negeri dan pekerjaan masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya. Dan karena itu, banyak sekali yang macet jalannya.

Banyak tenaga dan biaya yang dicurahkan untuk mencapai atau menyelenggarakan sesuatunya, tetapi hasilnya jauh dari memuaskan. Adakalanya terjadi: arang habis besi binasa. Banyak pimpinan yang dilakukan dengan tidak ada atau kurang sekali rasa tanggung jawab.

Timbulnya keadaan semacam itu dipermudah pula oleh keadaan sesudah revolusi nasional. Revolusi nasional mengubah sama sekali wajah negara, dari jajahan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Ada Umwertung, tetapi bukan Umwertung aller Werte. Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.

Tanggung Jawab Politik

Memang, suasana sesudah Revolusi yang mengganti hidup terbelenggu dengan hidup merdeka memberi kesempatan kepada orang baru untuk melaksanakan pandangannya sendiri tentang “hidup merdeka”. Kemerdekaan dipergunakan untuk menguntungkan diri dan golongan sendiri. Dalam suasana semacam itu, cita-cita kalah dengan hawa nafsu.

Seperti saya terangkan di dalam pidato saya dahulu di Yogyakarta, Lampau dan Datang: pejuang idealis tertunda ke belakang, manusia profitir tampil ke muka dalam segala lapangan. Dalam alam merdeka dan negara yang demokratis, orang merasa dapat berbuat sesuka-sukanya. Risiko dirasa tiada.

Dahulu, di masa pemerintahan kolonial, orang berpikir panjang sebelum memasuki gelanggang politik. Di alam merdeka sekarang, kini langkah itu mudah sekali. Dan alam demokrasi kita memberi keluasan pula kepada pendapat bahwa politik dapat dikerjakan oleh segala orang yang berkepentingan dengan tiada pengetahuan yang cukup.

Berpolitik tidak lagi diartikan melaksanakan tanggung jawab tentang kebaikan masyarakat. Berpolitik dipandang sebagai jalan untuk mencari keuntungan dan membagi-bagikan rezeki dan jabatan kepada golongan dan kawan-kawan sendiri. Tabiat ini menimbulkan di dalam masyarakat efek yang kumulatif. Tidak saja partai yang berpengaruh dibanjiri oleh orang-orang yang tidak pada tempat di situ. Tidak saja jabatan-jabatan negara diisi dengan orang-orang yang tidak memenuhi syaratnya. Tetapi jiwa partai itu sendiri rusak karena perbedaan antara cita-citanya dan praktik yang dijalankannya.

Pembangunan ekonomi nasional tidak dilakukan menurut dasar-dasar yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar, melainkan menurut kepentingan orang-orang partikelir. Dalam teori negara, kita masih berpegang kepada cita-cita kolektivisme. Di dalam praktik, di bawah pengaruh orang-orang partai yang berkepentingan, ditempuh jalan ke kapitalisme kembali. Ekonomi nasional dipandang identik dengan memindahkan perusahaan asing ke tangan orang-orang Indonesia partikelir dengan tiada mengindahkan persediaan kecakapan dan modal yang betul-betul diperlukan untuk membangun ekonomi nasional yang sebenar-benarnya.

Karena semuanya dipandang mudah dan semangat avonturir mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan: korupsi dan demoralisasi.

Impian selama ini akan mencapai kemakmuran sesudah merdeka mulai hilang. Berganti dengan perasaan pahit dan sedih. Di mana-mana orang merasa tak puas. Beberapa daerah yang merasa diabaikan selama ini mengambil tindakan sendiri, yang merupakan tantangan kepada Pemerintah Pusat. Tantangan kepada pemimpin-pemimpin di pusat yang dituduh bahwa politik dan perbuatan mereka selama ini telah menyimpang dari jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demokrasi vs Diktator

Demikianlah! Perkembangan politik dan ekonomi dan hidup sosial yang tidak sehat di alam Indonesia yang merdeka dan demokratis berakhir dengan suatu krisis kepercayaan terhadap pimpinan negara, yang tidak begitu mudah mengatasinya. Apakah ini berarti bahwa demokrasi harus dilenyapkan dan diganti dengan pemerintahan diktator?

Saya berkali-kali memperingatkan kepada rakyat dan pemimpin-pemimpin kita, dengan pidato maupun tulisan, bahwa demokrasi hanya bisa berjalan apabila didukung oleh rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi dengan tanpa tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batas-batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator.

Saya katakan sementara waktu, karena diktator menyalahi peradaban. Menekankan kemauan orang-seorang atau segolongan kecil kepada orang banyak. Tidak ada kontrolnya. Perasaan adab dan keadilan, yang hidup di dalam jiwa manusia, suatu waktu akan berontak terhadap diktator, seperti terbukti di dalam sejarah segala masa.

Diktator hanya mungkin di masa peralihan dari masyarakat yang lapuk ke masyarakat yang baru. Diktator perlu di masa itu untuk menumbuhkan tenaga-tenaga baru yang akan menghidupkan dan memimpin masyarakat baru itu dengan bertanggung jawab. Diktator kadang-kadang perlu pula untuk menyelematkan negara dari kekacauan ke dalam keadaan yang teratur.

Tetapi, diktator yang sebenar-benar diktator menurut keperluan dan kehendak masa hanya dapat dijalankan dengan baik dan selamat oleh orang yang tinggi moralnya. Berani bertindak dan bertanggung jawab. Mempunyai kecakapan luar biasa untuk mengatur dan mengurus, seorang organisator. Orang yang seperti itu jarang bersua. Sebab itu masa diktator tidak bisa kekal.

Apabila tugasnya dalam masa peralihan sudah selesai, maka habislah pula jangka hidupnya. Diktator akan digantikan lagi oleh demokrasi, yang dasarnya terletak di dalam kepribadian manusia, manusia sebagai makhluk Tuhan yang pandai berpikir, mempunyai kehormatan dan tahu akan harga diri.

Sejarah dunia sering memperlihatkan proses saling berganti antara demokrasi dan diktator. Ini bukan suatu kemestian menurut sejarah hukum atau dialektik perkembangan masa. Diktator roboh memang karena sifatnya yang sementara dan mentalitasnya yang tidak bisa bertahan lama dengan tiada membawa bencana. Demokrasi jatuh bukan karena pembawaannya, melainkan karena salah tempa, karena lemahnya rasa tanggung jawab pada rakyat dan pemimpin.

Pada dasarnya demokrasi bisa kekal. Sebab ia pelaksanaan cita-cita “pemerintahan daripada yang diperintah”. Seperti dikatakan Aristoteles: “terhadap dirinya sendiri rakyat tidak akan berontak”.

Hanya melaksanakan suatu pemerintahan demokrasi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, yang bisa berhasil seketika itu juga. Ia menghendaki latihan yang memakan waktu. Didikan kepada rakyat tentang tanggung jawab untuk menentukan nasib sendiri. Ia menghendaki pula pemimpin yang bermoral dalam segala lapangan hidup: politik, ekonomi, dan sosial.

Krisis kepercayaan terhadap pimpinan negara yang tidak dihadapi oleh bangsa kita sekarang ini tidak dapat diatasi dengan mengganti demokrasi dengan diktator. Malahan, pergantian itu akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk. Ia akan menghilangkan kepercayaan sama sekali. Obatnya hanya satu: memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai oleh rakyat!

Perbaikan Kehidupan Politik

Oleh karena krisis ini merupakan pula krisis demokrasi, maka perlulah hidup berpolitik diperbaiki. Partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya tanpa pandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberi harapan pada perbaikan nasib.

Dalam segala hal ini, kaum inteligensia tidak dapat bersikap pasif. Menyerahkan segala-galanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan yang memimpin dalam negara dan masyarakat. Kaum inteligensia adalah bagian dari rakyat, warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam Indonesia yang berdemokrasi, ia ikut-serta bertanggung jawab tentang perbaikan nasib bangsa.

Dan sebagai warga negara yang terpelajar, yang tahu menimbang buruk dan baik, yang tahu menguji benar dan salah dengan pendapat yang beralasan, tanggung jawabnya—seperti saya katakan tadi—adalah intelektual dan moral. Intelektual, karena mereka dianggap golongan yang mengetahuai. Moral, karena masalah ini mengenai keselamatan masyarakat, kini dan nanti.

Kaum inteligensia Indonesia tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab dengan mengatakan bahwa sebagai golongan kecil di dalam negara yang berdemokrasi, ia tak dapat menundukkan golongan yang terbanyak, yang tersusun di dalam beberapa partai massa.

Demokrasi tidak selalu berarti kekuasaan dari jumlah yang banyak. Dalam demokrasi, tidak selalu kedudukan kuantitatif yang menentukan. Nilai kualitatif dapat pula menentukan. Pandangan minoritas yang kualitatif besar pengaruhnya dalam memperbaiki keadaan masyarakat.

Memang, dalam keadaan yang biasa, apabila segala-galanya berjalan lancar dan normal, pendapat golongan yang terbanyak sering memutuskan. Akan tetapi, dalam keadaan yang luar biasa, di mana kapal negara kandas jalannya, di mana golongan yang terbesar merasa salah dan tak tahu mencari jalan keluar dari bencana, suara kualitatif dari kaum inteligensia berat timbangannya dan akan mendapat sambutan dalam hati rakyat yang banyak.

Masalah-masalah negara dan masyarakat yang harus dipecahkan tidaklah sedikit. Indonesia yang adil dengan pemerintahan demokrasi yang tepat, yang terasa oleh rakyat sebagai pemerintahannya sendiri, masih jauh dari terlaksana. Jalan yang tepat untuk merealisasi cita-cita autonomi daerah dengan dasar keuangannya, untuk menjamin pemerintahan yang efektif, belum lagi ditemui.

Sekian lama pemerintah, kementerian, dan parlemen masih raba-raba saja. Kata yang penghabisan tentang materi yang sulit ini belum lagi diucapkan. Sumbangan pendapat dari kaum inteligensian sangat diperlukan. Sekalipun dimulai pelaksanaannya, bentuk yang tepat, yang pada tempatnya, belum tentu diperoleh sekaligus. Faktor waktu juga ikut berpengaruh. Perhatian yang nyata dan kegiatan yang bersemangat dari pihak kaum terpelajar dapat mendorong perkembangan pemerintahan daerah ke jalan yang tepat dalam tempat dan waktu.

Ambillah pula demokrasi, yang menjadi dasar pemerintahan negara kita, di pusat dan di daerah. Demokrasi akan baik jalannya apabila partai-partai sudah insaf benar-benar akan tanggung jawabnya sebagai partai demokrasi. Tetapi sudahkah berlaku demokrasi di dalam partai? Tidakkah struktur partai ke dalam lebih merupakan oligarki daripada demokrasi? Barangkali dalam hal ini ada tugas bagi kaum terpelajar yang masuk partai untuk mencari penyelesaiannya.

Jauh dari mencapai Indonesia yang makmur, di mana rakyat hidup dalam bahagia, sejahtera, damai, dan merdeka dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu terlepas dari segala tindakan, rakyat kita semakin hari semakin sengsara hidupnya. Anggaran belanja negara, yang dari tahun ke tahun memperlihatkan difisit, menimbulkan proses inflasi yang spiral.

Kekurangan penghasilan yang semakin tahun semakin terasa. Ekspor yang macet karena berbagai-bagai sebab. Hasil bumi Indonesia yang penting-penting kehilangan pasar di luar negeri. Produksi industri yang tidak lancar jalannya karena berbagai peraturan negara yang salah raba. Berbagai masalah kekurangan konsumsi karena persediaan dan pembagian yang kurang teratur dan distribusi yang tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Upah pekerja yang semakin rendah nilai pembelinya. Semuanya itu adalah masalah yang pemecahannya mengatasi kesanggupan kaum politik dan menghendaki sumbangan pendapat dan petunjuk dari kaum inteligensia.

*Bagian II pidato Mohammad Hatta di Hari Alumni I Universitas Indonesia, 11 Juni 1957

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Mohammad Hatta (see all)