Plutokrasi, Sistem Pemerintahan Paling Manipulatif

Plutokrasi, Sistem Pemerintahan Paling Manipulatif
©SteamPeek

Nalar Warga – Sistem pemerintahan yang paling sukar diubah dan sebenarnya paling manipulatif adalah plutokrasi dalam bentuk demokrasi. Plutokrasi adalah pemerintahan oleh kelompok elite-elite kaya dalam suatu negara. Mereka bisa saling berantam, tetapi mereka tetap fokus pada kepentingan yang paling kaya.

Banyak contoh plutokrasi di dunia, dan yang paling penting adalah Amerika Serikat. Amerika sebenarnya plutokrasi. Itu sampai diakui oleh perancang strategi Republikan sendiri yang tahun-tahun 70-an ikut merancang Southern Strategy.

Perang dingin yang terjadi di dunia saat ini sebenarnya bukan antara demokrasi vs otoritarianisme. Itu semua cuma tabir asap. Amerika bukan demokrasi, dan Cina bukan negara otoriter. Yang terjadi adalah plutokrasi vs meritokrasi.

Meritokrasi adalah sistem pemerintahan dengan menempatkan orang-orang terbaik pada posisinya. Bisa dilakukan dengan macam-macam, misalnya dengan “demokrasi” semu seperti Singapura, atau dengan terang-terangan tanpa tabir asap seperti Cina.

Analisis Plato dalam bukunya Republik sekitar 2300 tahun silam ternyata masih berlaku saat ini. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang gampang sekali beralih pemerintahan tirani mayoritas yang bersikap seperti perusuh (mob rule).

Nazi Hitler lahir dengan cepat ketika Jerman mengadopsi sistem demokrasi. Saat ini, demokrasi melahirkan Trump dengan menggunakan ketakutan kaum bawah kulit putih. Demokrasi menaikkan Modi, yang pelan-pelan mengubah India dari sekuler menjadi Hindutva. Demokrasi menjadikan Erdogan merangkul islamis.

Kenapa? Karena dalam demokrasi, seorang demagog selalu muncul, lalu dengan orasi berapi-api yang memecah belah masyarakat, yang mengajak masyarakat ke arah kebencian, akhirnya dia dielukan dan terpilih. Untuk didukung terus, dia akan menggunakan cara yang sama, menyorongkan kebencian.

Demokrasi memungkinkan semua itu terjadi. Dalil demokrasi bahwa pemerintah dari rakyat itu cuma ocehan belaka. Karena semua itu cuma urusan kampanye, urusan nyari suara, urusan manipulasi pendapat umum, lalu kemudian mengklaim bahwa itu dari rakyat. Omong kosong semua itu.

Yang bisa diukur hanya “hasil” kerja pemerintahan, apakah itu “untuk” rakyat. Urusan “untuk” gampang diukur secara objektif, apakah rakyat tambah makmur; apakah kesejahteraan lebih merata? Apakah pemerintah mengabdi benar-benar untuk “melayani” rakyat? Fokus ke UNTUK, bukan DARI.

2300 tahun silam, filsuf Plato dari Yunani memilih pemerintahan aristokrasi, pemerintah yang dijalankan oleh aristokrat pemikir, yang mengambil keputusan secara rasional untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Aristokrasi Plato itu adalah meritokrasi.

Para eksekutif pemerintahan tidak perlu dipilih rakyat. Tetapi hasil pekerjaannya harus terbuka untuk dievaluasi rakyat. Selama rakyat senang dengan hasil kerjanya, maka sistem pemerintahan itu legit.

Jika dalam suatu masyarakat tidak bisa terjadi kekompakan sehingga terjadi satu elite pemikir dalam masyarakat yang bertujuan demi kepentingan rakyat semata, kemungkinan masyarakat itu belum mampu bernegara. Lebih baik dipecah saja sampai pada unit mereka bisa bertanggung jawab.

Jika pemerintah harus dipilih rakyat, pemerintahan itu harus benar-benar tidak boleh terlalu banyak hak dan kekuasaan. Kekuasaan harus didelegasikan pada unit-unit wilayah lebih kecil di mana ada kekompakan dan ada sistem pengawasan yang benar.

Amerika adalah sistem yang makin kacau, karena kekuasaan terlalu besar di tangan presiden, yang kemudian menggunakan kekuasaan tidak demi melayani masyarkat, tetapi demi kelangsungan kekuasaan itu sendiri.

Asumsi-asumsi bahwa pemerintah yang berasal dari mekanisme demokratis akan selalu bisa membenahi diri otomatis itu keliru besar. Itu semua cuma asumsi, cuma mitos doang. Kekuasaan selalu korup, apalagi kemudian dapat legitimasi bahwa mereka dapat mandat rakyat.

Pemerintah yang menang pemilu selalu merasa dapat “mandat” rakyat, kekuasaan tertinggi, dan sering semena-mena. Usaha mereka kemudian difokuskan untuk kembali mendapat mandat lagi dalam pemilu mendatang, dan fokus pada coblosan suara. Akhirnya negara jadi kacau.

Dibutuhkan pemerintah yang tidak mentang-mentang, tidak merasa dapat mandat rakyat. Tetapi bahwa mereka ditugaskan untuk melayani masyarakat karena kualitas kemampuan mereka. Bahwa jabatan itu tugas, bukan kedudukan. Itulah meritokrasi.

Beberapa sistem pemerintah di negara Eropa itu demokratis dan bagus. Tetapi lihat, pimpinan toh seperti rakyat biasa, kekuasaan mereka juga sangat dibatasi. Tetapi tidak semua negara bisa berevolusi menjadi seperti itu. Demokrasi juga bisa menjadi alat tirani.

Mekanisme demokrasi cuma alat, dan itu bukan satu-satunya alat. Gak usah didewakan. Yang penting dalam menilai sistem pemerintahan, lihat hasil dan cara kerjanya. Apakah sistem itu berfokus pada melayani rakyat?

Proses demokrasi hanya efektif jika dilakukan dalam kelompok kecil, untuk ketua lingkungan dan lain sebagainya, yang jelas-jelas orang tahu siapa yang dipilih. Mereka tidak butuh kampanye lagi. Mereka sudah menjadikan hidup dan sepak terjang bertahun-tahun sebagai “kampanye”.

Untuk kelompok besar, apalagi sudah ratusan juta orang, gak mungkin orang tahu siapa para kandidat. Akhirnya yang ada adalah manipulasi pendapat umum. Yang ada adalah lomba manipulasi, kampanye saling tipu.

Soal Cina, saya sangat khawatir kalau mereka cepat terdesak untuk mengubah sistem menjadi sistem demokrasi liberal. Karena itu berbahaya, akan muncul demagog yang menggunakan nasionalisme untuk menggebuk yang lain. Ini yang sedang terjadi di India.

Cina itu bukan nation-state, tetapi civilization-state. Partai Komunis saat ini sudah berfungsi baik mengendalikan ekspresi nasionalisme sehingga tidak meletus dan membahayakan negara-negara lain. Bodoh sekali Amerika yang mau mengubah sistem yang sudah berjalan adem-adem di Cina.

Mereka harus ingat, seratus tahun silam, Amerika dan negara-negara Eropa, plus Jepang menyerang Cina bareng-bareng sambil merampas harta-harta di sana. Sampai saat ini mereka masih ingat. Reruntuhan Summer Palace sengaja gak diberesin untuk dikenang.

Apa yang akan terjadi jika nasionalisme di sana muncul menggebu-gebu? Itu 1,4 miliar manusia, dengan kemampuan yang makin tinggi, sangat berbahaya. Karena itulah, lebih baik negara seperti itu dijalankan oleh para teknorat yang memakai kepala dingin, bukan para orator yang menggebu-gebu.

Hanya para strategis ulung yang mengerti apa yang bisa terjadi kalau naga dibangunkan rasa nasionalismenya. Jangan pernah lakukan hal itu. Biarkan Cina berkembang menjadi civilization-state, negara yang mengandalkan peradaban, bukan nasionalisme menggebu-gebu.

Hanya dengan kepala dingin, kemajuan Cina bisa kita pastikan menjadi terang bagi negara-negara lain. Lebih baik Cina berkembang seperti dinasti zaman dulu, seperti Ming. Walaupun punya angkatan laut paling besar pada eranya (armada Zhengho), mereka tidak menyerang Eropa. Paling cuma jalan-jalan saja.

Saya susah membayangkan kalau Cina menjadi negara dengan mekanisme demokrasi seperti India, lalu muncul orang-orang seperti Modi dengan pasukan RSS gaya FPI. Waduh.

Mau tahu apa yang terjadi kalau energi Cina meletus? Waktu Revolusi Kebudayaan meletusnya ke dalam (implosion), gimana kalau entar meletus keluar (explotion)? Hong Kong, cuma satu kota kecil, lihat apa yang terjadi tahun 2019 silam.

Karena itulah, saat ini dibutuhkan kepala dingin. Cara-cara provokasi seperti Amerika dengan permainan speaker kencang-kencang itu berbahaya. Perlu kepala dingin untuk bisa mengarungi arus perubahan dan kemajuan di masa mendatang di Asia Timur ini. Ini sudah era masa depan.

Pemilu-pemilu dengan pidato berapi-api, hasut-menghasut masyarakat, memecah belah, menghantam pihak lain, nasionalisme menggebu-gebu, semua itu hanya akan bikin susah sendiri dan tetangga. Saatnya Asia Timur (termasuk Timur Selatan/Tenggara) perlu mengademkan diri. Tinggalkan politik seperti itu.

Bertrand Russell, filsuf terkenal Inggris, pernah mengajar di Universitas Beijing, dan menuliskan buku tentang Cina di tahun 1920-an. Dia cukup jeli untuk mengamati dan melihat bahwa Cina berpotensi menawarkan jalan ketiga, selain kapitalisme vs sosialisme.

Sistem ketiga Cina saat ini mulai jelas. Itu adalah cara tradisional sejak lebih dari 2000 tahun silam, dimulai dari sejak Dinasti Han, yang mendirikan universitas imperial (taixue) untuk mendidik calon pemimpin.

Ya, pada waktu Plato berangan-angan adanya satu sistem aristokrasi, di Cina sebenarnya angan-angan Plato sedang diimplementasikan dan dikembangkan secara evolusioner. Sistem pemerintahan berbasis aristokrasi yang menggunakan mekanisme meritokrasi untuk memilih calon-calon pimpinan terbaik. Itu dilakukan dengan persaingan lewat ujian imperial.

Untuk mencegah mengentalnya korupsi, aturan adalah pimpinan tertinggi di daerah tidak boleh berasal dari daerah yang bersangkutan. Jadi justru penggunaan putra daerah dihindari, karena kolusi akan lebih mudah terjadi jika putra daerah yang memimpin sebuah daerah.

Apa yang terjadi di Cina saat ini jelas bukan sistem komunisme murni Eropa. Pada dasarnya perpaduan antara ide-ide Marxisme-Leninisme Eropa dengan sistem yang sudah berlaku di Cina sejak ribuan tahun, yaitu meritokrasi.

Sejak zaman dulu Cina diperintah oleh kelas birokrat sarjana, yang sejak orang Barat masuk disebut kelas Mandarin. Mereka itu orang-orang berpendidikan tinggi dalam sejarah dan filsafat ala Cina. Salah satu cara mencapai posisinya adalah dengan ujian, dan mengumpulkan kredit kerja.

Jika dilihat dari cara kerja, Partai Komunis Cina saat ini sebenarnya mirip dengan kelompok Mandarin tersebut. Bisa dibilang, anggota-anggota partai yang aktif itulah anggota-anggota kelas birokrat Mandarin zaman dulu. Sama seperti Mandarin, mereka naik pangkat juga dengan mengumpukan prestasi kerja.

Inilah pertengkaran ideologis saat ini, antara plutokrasi vs meritokrasi. Saya lebih suka meritokrasi karena lebih merakyat. Setiap individu yang mau ikutan, dan memang pintar dan bisa kerja, punya kesempatan naik posisi dalam pemerintahan, bukan hanya adu isu-isu kampanye seperti terjadi di sistem plutokrasi dalam demokrasi.

Dalam negara-negara dengan sistem meritokrasi seperti Cina, Singapura, mereka tidak lagi memperdebatkan ideologi di tingkat akar rumput. Ngapain debat-debat tidak ada gunanya, yang terkadang bertikai sampai saling memusuhi dan saling berantam.

Yang difokuskan adalah sistem monitoring, siapa-siapa saja yang korupsi, siapa-siapa saja yang berprestasi, siapa-siapa saja yang berhasil mengangkat derajat hidup rakyat yang diayomi, dan lain sebagainya. Yang korup dipecat atau dihukum, yang berjasa naik posisi.

*Mentimoen

    Warganet
    Latest posts by Warganet (see all)