Polisi, Hakim, dan Jaksa Tidak Boleh Di-OTT

Polisi, Hakim, dan Jaksa Tidak Boleh Di-OTT
©Kompas

Nalar Politik – Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyebut para penegak hukum seperti polisi, hakim, hingga jaksa tidak boleh di-OTT (operasi tangkap tangan) dalam penindakan hukum terkait kasus dugaan korupsi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung sebagaimana dilansir Kompas, Kamis (18/11.

“Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT,” kata Arteria Dahlan.

Ia beralasan bukan karena pro koruptor atau mendukung praktik korupsi di negeri ini, melainkan mereka (para penegak hukum) merupakan simbol negara.

“Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum.”

Menurut Arteria, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dalam upaya penegakan hukum selain operasi tangkap tangan.

“Bisa dibedakan, tafsirnya jangan ditafsirkan beda. Saya sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT.”

Metode OTT pun, lanjutnya, tidak harus melulu digunakan dalam melakukan penindakan hukum. Terlebih jika upaya itu dilakukan menyasar kepada para penegak hukum seperti polisi, hakim, atau jaksa.

Arteria menjelaskan upaya penegakan hukum menggunakan cara case building merupakan salah satu yang bisa dilakukan. Itu, menurutnya, lebih bisa mendapat keadilan ketimbang OTT.

“Ia (case building) bisa diuji oleh semua pihak. Beda dengan OTT.”

Selain itu, penindakan hukum dengan cara lain selain OTT dinilai punya unsur kewajaran yang bisa terlihat. Hal itu juga tidak menimbulkan isu kriminalisasi dan politisasi.

“Bangun bangunan hukum dan konstruksi perkaranya, sehingga fairness-nya bisa lebih diperlihatkan. Kalau OTT, nanti isunya kriminalisasi, isunya politisasi. Padahal kita punya sumber daya polisi, jaksa, hakim yang hebat. Masa iya sih modalnya hanya OTT?” [ko]

Baca juga: