Politik Etis dan PPN Sekolah

Politik Etis dan PPN Sekolah
┬ęTempo

Belanda menyadari telah mengeksploitasi kekayaan alam wilayah jajahannya dan memperbudak rakyat Hindia Belanda di luar golongan ningrat/bangsawan dan tokoh adat/masyarakat. Karena sedikit kesadaran itu, maka diciptalah politik etis, kompensasi moral bagi rakyat jajahan.

Belanda merasa bertanggung jawab memberikan pencerahan bagi kaum pribumi atau golongan bumiputra dengan memberikan pendidikan. Maka dirancang sekolah rakyat yang akan mendidik kaum pribumi untuk belajar membaca dan berhitung.

Maka sekolah rakyat itu menjadi politik sadar diri dan balas budi Belanda sebagai imperialis/kolonial membantu rakyat bumiputra. Kemudian dikenal sebagai politik etis karena telah mengisap banyak sumber daya alam Hindia Belanda.

Rakyat juga dieksploitasi dan dipaksa kerja rodi untuk membangun rel kereta api di Jawa dan buruh perkebunan VOC di banyak daerah, hingga dikirim ke negara lain seperti Suriname. Dan itu kisah kelam zaman penjajahan Belanda.

Kini, di tahun 2021 era pandemi, karena penerimaan negara berkurang dan tak sanggup menutupi defisit APBN berjalan, pemerintah meniati menerapkan PPN Sekolah. Dengan alasan menyasar sekolah yang orientasi komersial dan bukan untuk sekolah nirlaba/sekolah subsidi.

Bandingkan dengan politik etis Belanda dan VOC yang diniati memberikan pendidikan untuk kaum pribumi, kompensasi bagi rakyat Hindia Belanda karena eksploitasi berlebihan yang dilakukan VOC. Sekolah bagi rakyat diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup bumiputra.

Pemerintah rencana akan memajaki sekolah. Seharusnya malah menggratiskan semua sekolah sebagai hak dasar rakyat. Bukankah lebih mulia dan bermoral kebijakan politik etis VOC dibanding memajaki (PPN) sekolah?

Baca juga:
Dikson Ringo