
Nalar Warga – Politik itu intinya adalah seni mengelola kepentingan di atas banyak perbedaan. Kira-kira begitu. Karena mau ngomong Pancasila, NKRI, syariat Islam, khilafah, atau apa, itu hanya seni menyampaikan kepentingan.
Kepentingan apa? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa jabatan, bisa juga biar bisnis lancar. Gampang jadi makelar. Semua ujung-ujungnya uang.
Uang memang tidak penting. Tapi tidak ada urusan yang paling penting di dunia ini selain uang.
Om Erick bilang, dia sudah berkeringat bantu Jokowi. Hanura ngomong, mereka sudah berdarah-darah bantu Jokowi. Projo ngambek, mau bubar kalau tidak kebagian jatah. Semua ngomong jasanya. Apa tidak malu sama Bang Adian?
Ada yang tidak dapat jatah malah nyinyir Om Wowok jadi Menhan, “Kok lawan dibagi, gua kagak?” Ada yang dapat jatah, tapi kering. Nyinyir juga.
Itu bukan berarti mereka tidak ikhlas. Itu hanya sekadar mengingatkan Jokowi dan kita semua, “Ente jangan makan sendirian. Bagi-bagi dong. Semua orang bantu ente karena punya kepentingan. Kan tidak mungkin cumah dikasih tengkiu doang. Emangnya kuota internet gratis?”
Politik memang begitu (seni mengelola kepentingan). Kelihatan manis kalau ngomong Pancasila. Kelihatan saleh kalau bicara khilafah. Kelihatan bijak kalau bela Jokowi.
Kalau kepentingan tidak didapat, mau khilafah, mau Pancasila; bela Jokowi, bela NKRI, sama saja kelakuannya. Yang kalah dan menang sama, sama-sama malu-maluin.
Tapi mereka sudah hilang urat malunya. Jadi, bagi kita yang ikhlas, maklumi kalau akhirnya mereka tersenyum ketika kebagian jatah jabatan.
Politik mendidik kita-kita jadi milenial. Terutama di era internet yang semua serba terbuka, kita jadi tahu: siapa yang rubah dan siapa kelinci; siapa yang kurcaci, siapa hero.
Lihat dan senyum saja, nyantai saja. Tunggu tahun depan: tidak beres kerja, kena kick Jokowi. Lihat saja nanti.
Baca juga:
- Dua Sisi Praktik Politik: Intimidatif atau Pencitraan
- Moralis atau Pejuang Kemanusiaan? Politik Tak Butuh Itu
- Mungkinkah Agnes Dapat Dipidana? - 28 Februari 2023
- Transformer - 6 Februari 2023
- Jalan Panjang Demokrasi Kita - 2 Februari 2023